FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA PENYERAHAN PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN PERUMAHAN OLEH PENGEMBANG DI KABUPATEN SLEMAN

Abstract

House, as a reliable residence is not only the roof for someone, but also gives enough security, enough basic infrastructure, the location close to the working place and other public facilities. The government, society and developer carry out the providence of housing. The problem frequently appear is the existing structure and infrastructure is malfunction and slum because they are not maintained well. After the houses are sold out, the developer is not taking care of this property anymore, neither the government because there is no transfer yet. According to the Permendagri number 1 in the year of 1987 and Inmendagri number 30 in the year of 1990, the built structure and infrastructure have to be given to the local government. There are still many developers in Sleman Regency, who have not given the structure and infrastructure of housing environment. This study was aimed to find out the factors affecting the transfer of environment structure and infrastructure built by the developer to the local government through the implementation of policy, and the readiness of the developer in giving the housing environment structure and infrastructure. The analysis was first carried out qualitative descriptively from the respondents' answers to find out the implementation of the policy of transfer environment structure and infrastructure. With the finding of the study based on the analysis of the implementation of the policy, it was found out that the government did not make specific rule, such as SK, Juklak, or Juknis about the transfer of structure and infrastructure given completely from the own find of the society. There had not been socialization about the transfer. The cost of the maintenance of the structure and infrastructure had already given to from the own fund of the society. There had not been clarity about the institution handling this problem. BP4D is not optimal in handling housing issues. Second, tofind out the readiness of the developer in giving the structure and infrastructure, it was used quantitative descriptive method using the frequency and percentage tables. The research finding based on the analysis toward the development of housing, it was obtained that most of the housing field in Sleman Regency had 1-5 ha in width, with medium and luxury types. There were some developers changing the site plan and not asking re approval. From the aspect of the providence of infrastructure provided by the developer was the basic infrastructure, such as road, waste channel and rainwater channel. The complaint of the people about the structure and infrastructure comprised of the variety, the lack of the maintenance and the quality (not all structure and infrastructure were in good condition). There were developers did not know about the rule to do transfer, the empowerment and the monitoring of the government were still lacking. Third, using cross tabulation to find out the factors affecting the transfer of structure and infrastructure of housing environment. Research finding was that the transfer of structure and infrastructure of housing environment was affected by the unfinished development, the condition of the structure and infrastructure, the role of the local government in empowering and monitoring. Based an that finding, it could be concluded that the implementation of the transfer of structure and infrastructure of housing environment in Sleman Regency was carried out if the developer propose a proposal, the government is not so active. The transfer was carried out from the developer to the local government, thus from the local government was given to the society, to manage and maintain. The transfer of structure and infrastructure of housing environment was affected by the unfinished development, the condition of the structure and infrastructure, and the role of local government in empowering and monitoring. The recommendation given is that socialization was needed to equalize the perception about the transfer of structure and infrastructure of housing environment between the developer, government and the resident. The existing institution, BP4D had to increase its performance. Rumah sebagai tempat tinggal yang layak tidak hanya sekedar asap tempat berlindung, akan tetapi juga memberikan rasa aman, prasarana dasar yang cukup, lokasi yang dekat dengan tempo! kerla dan fasilitas mum lainnya. Penyediaan perumahan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun pengembang. Masalah yang sering muncul yaitzt prasarana dan sarana yang ada sering menjadi tidak berfungsi dan kumuh karena tidak dipelihara dengan baik. Setelah rumahnya terjual pengembang sudah tidak melakukan pemeliharaan lagi , sedangkan pemerintah juga tidak melakukan pemeliharaan karena prasarana dan sarana belum diserahkan. Sesuai Pennendagri nomor I tahun 1987 dan Inmendagri Nomor 30 Echlin 1990 prasarana dan sarana yang telah dibangun wajib diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Di Kabupaten Sleman masih banyak pengembang yang belum menyerahkan prasarana dan sarana lingkungan perumahan Studi ini bertuntan unit& mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyerahan prasarana dan sarana lingkungan yang telah dibangun oleh pengembang kepada pemerintah daerah melalui implementasi kebijakan, serta kesiapan pengembang dalam penyerahan prasarana dan sarana lingkungan. Sasaran studi meliputi identifikasi dan kajian terhadap kebijakan, kesiapan pengembang serta faktor-faktor yang berpengaruh pada penyerahan prasarana dan sarana lingkungan perumahan. Analisis dilakukan dengan cara pertama deskriptif kualitatif dari jawaban responden untuk mengetahui implementasi kebijakan penyerahan prasarana dan sarana lingkungan. Dengan temuan studi Berdasarkan analisis implementasi kebijakan ditemukan bahwa pemerintah tidak membuat peraturan tersendiri semacam SK, Jztklak atau Jztknis tentang penyerahan prasarana dan sarana. Belum pernah diadakan sosialisasi tentang penyerahan. Beaya pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah diserahkan sepenuhnya dari dana swadaya masyarakat. Belum ada kejelasan instansi yang menangani. BP4D yang sudah dibentuk kurang maksimal dalam menangani permasalahan perumahan. Kedua unit& mengetahui kesiapan pengembang dalam penyerahan prasarana dan sarana, dengan cara deskriptif kuantitatif menggunakan tabel frekuensi dan prosentase. Ternuan studi Berdasarkan analisis terhadap pembangunan perumahan diperoleh temuan bahwa lahan perumahan di Kabupaten Sleman sebagian besar mempunyai luas lahan 1-5 ha, dengan ripe menengah dan mewah. Ada sebagian pengembang yang merubah site plan dan tidak mem inta pengesahan kembalt Darr aspek penyerdiaan prasarana yang disediakan oleh pengembang adalah prasarana dasar seperti jalan, saluran air limbah dan saluran air hujan. Keluhan penghuni tentang prasarana dan sarana meliputi macamnya yang kurang, kurangnya pemeliharaan serta kualitasnya yang kurang baik (tidak semua prasarana dan sarana dalam kondisi baik). Masih ada pengembang yang tidak mengetahui peraturan penyerahan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah masih kurang. Ketiga menggunakan tabulasi silang untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada penyerahan prasarana dan sarana lingkungan perumahan. Temuan studi penyerahan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dipengaruhi oleh belum selesainya pembangunan, kondisi prasarana dan sarana, peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan temuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyerahan prasarana dan sarana lingkungan perumahan di Kabupaten Sleman dilakukan bila pengembang mengajukan permohonan, pemerintah kurang berperan aktif. Penyerahan dilakukan dari pengembang kepada pemerintah daerah, kemudian dart pemerintah daerah diserahkan kepada penghuni,untuk dikelola dan dipelihara. Penyerahan prasarana dan sarana lingkungan perumahan di penganthi oleh belztm selesainya pembangunan, kondisi prasarana dan sarana, peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan. Rekomendasi perlu sosialisasi untuk menyamakan persepsi tentang penyerahan prasarana dan sarana lingkungan pentmahan antara pengembang, pemerintah dan penghuni. Lembaga yang sudah ada yakni BP4D agar lebih ditingkatkan kinerjanya.