TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Abstract

National development is a sustainable program done by the government in order to increased social welfares in both materially and spiritually. Developing economics and trades are among a few things that could be done to increased social welfares which are need a lot of money. Increasing economics developments is not just for one type of social structure or a part of this country but for all of Indonesian people and that kind of development is important to increased social welfare National development has its obstacles and difficulties in arising capital for the development. In this matter bank has its important role as a capital collector from society and also as a capital distributor for the society who need it. The aim of this research is to find and analyze the power of execution of debt recognition in a bank's debenture agreement which is set with a notary's deed. This research aim is also to find and analyze the use of Grosse Deed (Primary deed) in a debt recognition bank's debenture agreement if the debtor is neglecting his obligation. And also to find and to analyze the legal attempt by the creditors if its debt recognition in bank's debenture agreement is being rejected by the court in its execution attempts. This research is an empirical legal research by using primary and secondary data. Under article 224 HIR (RID) only Grosse (primary) hypothec deed and debt recognition deed that had an execution power. A debt recognition in a bank's debenture agreement if it set by a notary's deed it could become a Grosse deed, because a recognition deed has an execution power. Under article 224 RIB and article 440 Rv, Grosse debt recognition deed has an execution power. In Jepara, if a creditor's debt recognition in bank's debenture agreement being rejected its execution power by the court, he could attempt a negotiation as his legal attempt. But a debtor in a same case will ask for a new bank's credit policy. As a notary will attempt a legal suit to court. Pembangurtan Nasional merupakan program Pemerintah yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengembangkan perekonomian dan perdagangan yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi disini bukan hanya dimiliki oleh satu golongan atau sebagian masyarakat saja tetapi oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia dan hams benar-benar dapat dirasakan manfaatnya sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup yang layak. Hambatan dan kesulitan yang muncul justru berkenaan dengan pengadaan modal, dimana peranan lembaga keuangan khususnya bank sangat dibutuhkan karena fungsi bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan ke masyarakat yang memerlukan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan eksekutorial pengakuan hutang dalam akta perjanjian kredit bank yang dibuat secara notariil. Untuk mengetahui dan menganalisa guna Grosse Akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit bank dapat dilaksanakan eksekusinya apabila debitor wanprestasi dalam praktek. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum yang hams ditempuh oleh kreditor apabila Pengakuan Hutang dalam Akta Petjanjian Kredit bank ditolak execusinya oleh Pengadilan. Metode penelitian yang digurtakan adalah dengan pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Berdasarkan Pasal 224 HER (RID) grosse akta hipotik dan pengakuan hutang saja yang memiliki sifat eksekutorial, terhadap pengakuan hutang dalam perjanjian kredit bank yang dibuat secara notariil dapat dimintakan grossenya, karenannya akta pengakuan hutang juga memiliki kekuatan eksekutorial. Grosse akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit bank pada hakekatnya memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan Pasal 224 R.I.B. dan Pasal 440 Rv. Dari hasil penelitian penulis di Jepara, upaya hukum yang dilakukan kreditor apabila pengakuan hutang dalam akta perjanjian kredit bank ditolak eksekusinya oleh pengadilan adalah melalui jalan musyawarah, sedangkan keinginan debitor adalah lewat jalan diberikannya kebijakan kredit perbankan yang baru terhadap mereka, sedangkan menurut Notaris, paling baik dilakukan upaya gugatan biasa ke Pengadilan.