PERANAN NOTARIS/ PPAT SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KREDIT PERUMAHAN DI KOTA SEMARANG

Abstract

The base on paragraph 1 and 17 of Peraturan Jabatan Notaris (PJN) and the scientist opinion that Notary Public/PPAT must pay attention the rules which are related to their function. Beside that as public official, Notary Public must pay attention about aspects of the public rules which related to their function or document that they made. Notary Public/PPAT as a public official are appointed and permitted to practice by a government (c.q. Ministry of justice or Ministry of Agrarian). The title of this thesis is "THE ROLE OF NOTARY PUBLIC/PPAT AS PUBLIC OFFICIAL IN ANOTHER DOCUMENT PRODUCTION RELATED TO THE HOUSING CREDIT AGREEMENT IN SEMARANG CITY." The research in this thesis is limited to the production of another document related to the housing credit agreement (KPR) in Semarang City. In fact Notary Public/PPAT are always presented before the law which have many interpretation so the activity of Notary Public/PPAT are larger than their function. The base on paragraph 1 and 17 PJN and the scientist opinion that Notary Public/PPAT must be law adviser for clients not only about the content of document but also aspects of law which related to dolcument. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) tentang kedudukan dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum maupun Pasal 17 PJN tentang sumpah dan janji jabatan notaris dan berdasarkan pendapat dari para sarjana, maka seharusnya notaris tidak hanya cukup memperhatikan ketentuan-ketentuan dari peraturan yang hanya berlaku baginya ataupun akta-akta yang dibuatnya atas permintaan para pihak. Namun sebagai pejabat publik, notaris juga hams memperhatikan pula aspek-aspek peraturan umum yang timbul baik karena jabatannya maupun dari akta-akta yang dibuatnya. Ia diangkat oleh pemerintah dan memberikan jasa untuk kepentingan umum. Notaris sebagai PPAT (Notaris/PPAT) sebagai pejabat publik diangkat oleh dan ditentukan dimana is berpraktek oleh pemerintah (c.q Menteri Kehakiman dan atau Kepala Badan Pertanahan Nasional / Menteri Agraria) Akan tetapi kepadanya tidak diberlakukan ketentuan Undang-undang tentang kepegawaian umum Di dalam tesis ini penulis mengambil judul mengenai "Peranan Notaris /PPAT Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Lain Yang Berkaitan Dengan Perjanjian Kredit Perumahan Di Kota Semarang." Penelitian dalam tesis ini dibatasi hanya pada pembuatan akta lain yang berkaitan dengan perjanjian kredit perumahan (KPR) di kota Semarang. Dalam praktek para Notaris /PPAT dalam menjalankan tugasnya sering dihadapkan kepada ketentuan undang-undang yang pengertian /penafsirannya di kalangan sarjana berbeda-beda walaupun utamanya sama yaitu pekerjaan Notaris /PPAT itu meluas dari tugas jabatan yang berlaku baginya. Berangkat dari Pasal 1 dan Pasal 17 PJN dan pendapat dari para sarjana, Notaris/PPAT hendaknya juga bertindak sebagai penasehat hukum bagi para pihak dalam anti tidak terbatas pada isi akta, tetapi juga aspek-aspek hukum yang mungkin timbul dari akta yang dibuatnya.