PENAMBAHAN MODAL UNTUK MEMPERTAHANKAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DENGAN CARA PERJANJIAN LEASING

Abstract

Secara umum bahwa didalam penambahan modal pada suatu Perseroan Terbatas (P.T) maka saham-saham yang dikeluarkan tersebut hams menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang hams ditawarkart terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada sesuai dengan Pasal 50, 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Jumlah saham yang dibeli oleh para pemegang saham akan mempengaruhi posisi para pemegang saham dalam perusahaan, pengaruh ini dapat menyebabkan pemegang saham yang dulu sebagai mayoritas dengan membeli sedikit saham akan menjadi pemegang saham minoritas dan sebaliknya, kondisi demikian sebenarnya sangat tidak fair bagi pemegang saham mayoritas yang sangat berjasa dalam pendirian perusahaan, sehingga negosiasi terhadap kebutuhan perusahaan untuk penambahan modal sangat penting, guna dapat memberikan mandat dari RUPS dimana penambahan modal dikonversi dengan pembelian alat-alat lewat mekanisme leasing. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa prosedur yang harus ditempuh oleh pemegang saham mayoritas untuk mempertahankan posisinya melalui perjanjian leasing. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak bagi pemegang saham mayoritas karena penambahan modal melalui perjanjian leasing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan secara yuridis empiris, dengan pengumpulan data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan Non Random Sampling dengan cara Purposive Sampling. Pemegang saham mayoritas untuk dapat mempertahankan posisinya melalui perjanjian leasing dalam suatu Perseroan Terbatas adalah dengan menggunakan keputusan RUPS sebagai satu-satunya sarana yang dapat memandatkan penggunaan lembaga pembiayaan leasing. Adapun prosedur pengambilan keputusan dalam RUPS diatur secara prosedural dalam pesreroan tersebut. Dampak bagi pemegang saham mayoritas yang karena penambahan modal melalui perjanjian leasing adalah berkurangnya deviden yang diterima karena harus membayar sewa guna usaha pada leasing, sehingga pemegang saham mayoritas dapat dipertahankan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas.