KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN (Studi Path Yayasan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Di Semarang)

Abstract

The present practice, before the enactment of Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, obviously shows various foundation activities in many corporations. The existence of foundations in Indonesia which are not regulated in regulations has caused problems, both problems caused by incompatibility of foundation's aims and objectives and legal problems. Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 is hopefully able to handle all problems caused by the foundation rapid growth, without clearly defined regulations for its growth regulator. The objects of this study are how is the juridical status of foundation in Indonesian juridical system according to Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan? and what are the obstacles faced by foundation in conforming Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan? This study of Foundation Juridical Status in Indonesian Juridical System in Accordance with UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan uses juridical-empirical approach. The collected data and law material, both primary and secondary, the collected cases through observation, interview and law literature study, are then qualitatively analyzed. Together with the enactment of Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, foundation has been acknowledged as a private corporation, which means that the foundation is an autonomous legal subject liberated from the legal subject status of its board or founder's. Positive law in clearly and completely defined regulation gives foundation a certain juridical basis. The obstacles of the foundation conformation before and after the enactment of Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 have not been visible yet since foundations do not have intention to conform to the regulation. This is due to mental and attitude of foundations that underestimate the existing regulation by reasoning that the regulation is going to be revised. Praktek yang dilakukan selama ini, sebelum lahimya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, jelas memperlihatkan aneka kegiatan Yayasan dalam berbagai badan usaha. Keberadaan Yayasan di Indonesia yang tidak diatur dalam suatu Undang-Undang telah menimbulkan berbagai masalah, balk masalah yang timbul karena tidak sesuainya maksud dan tujuan Yayasan maupun masalah hukum. Lahimya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang timbul dad perkembangan Yayasan yang amat pesat selama ini, tanpa ada aturan-aturan yang jelas sebagai pengaturan perkembangannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kedudukan hukum Yayasan Dalam Sistem Hukum Indonesia menurut Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ? dan Hambatan-hambatan apa yang dijumpai oleh Yayasan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ? Penelitian tentang Kedudukan Hukum Yayasan Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Uu No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ini mengunakan pendekatan yuridis-Empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, balk primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan study dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kwalitatif. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka Yayasan telah diakui sebagai badan hukum privat, yang berarti diakui sebagai subjek hukum mandiri yang terlepas dari kedudukan subjek hukum para pendiri atau pengurusnya, dengan adanya hukum positif dalam aturan-aturan tertulis yang secara jelas dan lengkap berarti memberikan landasan yuridis yang pasti tentang Yayasan. Hambatan dad adanya penyesuaian Yayasan yang sudah ada sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 belumlah kelihatan karena belum adanya kehendak dari pihak-pihak yayasan untuk berusaha menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undang tersebut. Hal ini karena dipengaruhi oleh adanya sikap dan mental dad pihak yayasan yang meremehkan ketentuan perundang-undangan dengan alasan Undang-Undang tersebut akan direvisi.