PERJANJIAN BAKU KREDIT BANK KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen) SUATU STUDI DI PT. BANK MANDIRI CABANG SEMARANG KEPODANG

Abstract

If we watch contract which is used in business practice deeply commonly used standart contract. Standart contract is already prepared by one party, commonly who has higher economic position than other party. The party who has a lower economic position did not join for set up the contain of contract. Article 18 of law No. 8/1999 regarding consumer protection regulates limitation of standart clauses which are commonly used is standart contract. The implementation of standart contract of bank credit in PT. Bank Mandiri cabang Kepodang bring up some laws aspect which are important for analysed. One of them is the bank credit contract it self as a standart contract. The point/focus for analysing is the consumer position in the contract signing. Aproach method using in this research is yuridical empirical aproach. With a descriptive analitic as a specification explanation. The data were collected are primary and secondary data. Based on the reality, the practice of bank credit contract in PT. Bank Mandiri cabang Kepodang is classified, as a contract which is set up based on agreement between the parties, because PT. Bank Mandiri cabang Kepodang invite the customer to correct and change the content of contract. Some condition which are wrote in bank credit contract actually are in contradiction with the law No. 8/1999 regarding consumer protection, but in its implementation the contradiction is solved by giving negotiation right to consumer regarding credit interest, so the contradiction is not clear anymore. The legal protection for the consumer is indicated by accepting the articles 18 of law No. 8/1999 regarding consumer protection as one of the filtersin setting/arranging the content of contract. Changing the interest in order to make consumer fell more convenient is negotiable. Jika kita cermati lebih dalam perjanjian yang digunakan dalam praktek bisnis biasanya menggunakan perjanjian standar/ baku. Perjanjian baku telah dipersiapkan oleh salah satu pihak, biasanya pihak yang mempunyai posisi ekonomi lebih tinggi dibanding dengan pihak lainnya, pihak yang posisi ekonominya lebih rendah tidak ikut menentukan isi perjanjian. Pasal 18 UU No. 8 Th. 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur pembatasan-pembatasan terhadap klausula-klausula standar yang biasa digunakan dalam perjanjian standar. Penerapan/pelaksanaan perjanjian Baku Kredit Bank pada PT. Bank Mandiri cabang Kepodang memunculkan beberapa aspek hukum yang penting untuk dianalisa. Salah satunya adalah perjanjian kredit itu sendiri yang merupakan perjanjian baku. Fokus analisanya adalah posisi nasabah di dalam penandatanganan perjanjian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan kenyataan, praktek perjanjian kredit bank pada PT. Bank Mandiri cabang Kepodang diklasifikasikan sebagai perjanjian yang disusun atas dasar kesepakatan antara para pihak, karena PT. Bank Mandiri cabang Kepodang, memberi kesempatan kepada nasabah untuk mengoreksi dan merubah isi perjanjian. Beberapa persyaratan yang tertulis di dalam perjanjian kredit bank sebenarnya bertentangan dengan UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi dalam prakteknya pertentangan tersebut diselesaikan dengan cara memberi hak negosiasi kepada nasabah, terkait dengan masalah bunga, sehingga kontradiksi itu tidak begitu nampak lagi. Perlindungan hukum bagi nasabah dapat diindikasikan dari diterimanya ketentuan pasal 18 UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen sebagai salah satu filter/rambu di dalam penyusunan isi perjanjian. Negosiasi untuk merubah bunga pinjaman dimungkinkan.