KAJIAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BANK DIKOTA DENPASAR

Abstract

In the Era of Perbankan Act of 1967, banking industries were collatteral oriented. The orientation was changed when the Perrbankan Act no 7 of 1992 was enacted and then revised in Act no 10 of 1998, banking industries are not coliteral oriented anymore. Based on the Act no 10 1998, bank is allowed to give loan to the subject who has credebility to pay the loan in the certain time which is set on the loan agreement, although the loan is not secure with guaranty. This thesis discussed three problems, those are; the legal contraction of loan agreement which was secured with civil servant appoinment decree, the execution of guaranty when the debtor is breachin of loan agreement; and the obstacle come up when the non performing loan was solving. The research was done in PT. Bank Rakyat Indonesia Denpasar, Bank Pembangunan Daerah Denpasar and district court in Denpasar. The research approach used is empirical legal approach, the techinique of analysis is descriptive qualitative. Based on research result there was a deference requirement to apply a loan in BRI and BPD. BRI obliged the debtor to be, to attach the civil servent appoinment decree but in BPD the debtor to be not only has to attach the civil servant appoinment decree, but also has to attach the letter of authorized to pay the debt and the debtor to be has to attach a life insurance when aplly for getting loan. Related to way for solving the non performing loan which was happened, BRI and BPD used persuasive method the choice to litigate the debtor or not based on the amount of loan and dificulty level, and possible to write of the non performing loan. The obstacles faced in non-perporming loan settlement are; the debtor pas away;mutation or tranfer of civil servant to other province; the debtor has not a good faith to pay the loan which was already received. Dalam era Undang — Undang Perbankan 1967, industri perbankan Indonesia sangat Collateral Oriented. Sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun .1992 untuk selanjutnya diubah dengan Undang —Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terjadi perubahan orientasi didalam industri perbankan Indonesia, yang tidak lagi bersifat Collateral Oriented. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan tersebut, bank tidak terikat kepada ketiadaan agunan, bank diizinkan untuk menyalurkan kredit, dengan mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan, debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Tesis ini membahas tiga permasalahan, yaitu bagaimana kontruksi hukum terhadap Petjanjian Kredit dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank di Kota Denpasar dan bagaimana pelaksanaan eksekusi apabila debitur wanprestasi berikut kendala- kendala dalam penyelesaian kredit macet tersebut apabila debitur wanprestasi. Penelitian dilakukan dikota Denpasar, dengan mengambil tempat penelitian pada Bank Pemerintah yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Denpasar, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Denpasar dan Pengadilan Negeit Denpasar Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dan dianalisis secara kualitatif. Dad hasil penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali ditemukan perbedaan didalam hubungan hukumnya. Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) penerapan keyakinan bank berdasarkan prinsip kepercayaan Bank diperoleh dengan penjaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sedangkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD)Bali mensyaratkan adanya surat kuasa pemotongan gaji dari debitur dan pada saat mengajukan permohonan kredit debitur sudah memiliki asuransi jiwa. Sedangkan pelaksanaan eksekusi ditemukan persamaan orientasi kedua bank tersebut yang lebih memilih pendekatan yang persuasive kepada nasabahnya. Pertimbangan menempuh jalur hukum ditentukan berdasarkan nominal kredit atau tingkat kesulitan dan berdasarkan nilai nominal tertentu dilakukan penghapusbukuan kredit macet tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi didalam penyelesaian kredit macet terbatas kepada debitur meninggal dunia, pindah instansi keluar provinsi dan dengan sengaja tidak dengan itikad balk untuk melaksanakan kewajibannya.