ANALISIS KEBIJAKAN MAKRO DAN PENENTUAN PRIORITAS PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

Abstract

The expert of the reform phenomena was not limited on public (great concern) such as politic, economic, social well being, human right, autonomies viewpoint, but in natural resources management also, as part of natural resources and human lives, an attention have been given to the water. The main philosophy in water resources management is too little, too much, and too dirty. Water Resources Management is a series of utilization, development, controlling and conservation which depending each other. Water Resources Management is not simple efforts, which are characterized by multiple constituencies, multiple dimensions, multiple disciplines, and multiple objectives, and also multiple decision makers. Therefore, the system approach to Water Resources Management has to holistic, comprehensive and sustainable within catchments or hydrological area. To realize the aim of Water Resources Management by the program, which reflects the problem, requires solution. Proposed program should take into account all aspect of Water Resources Management, including the potential resources, utility and impact assessment. Appearance of new paradigm as efficiency, decentralization, public involvement and private sector increased along a series of management aspect. In line with the above remarks, the aspect of Water Resources Management was considered as boundary condition. To setting the priority of Water Resources Management Program, it is necessary to constructs the decision tool in qualitative model, so that all influential aspect would be accommodated according to local condition. The boundary condition has to define into more detail element as criteria and sub criteria and structuring all element of Water Resources Management in the hierarchy. A hierarchy is an abstraction of the structure of system to study the functional interaction of this element and their impact on the entire system. Prioritizing process performed by weighting all elements in hierarchy. Priority program decided from synthesis by finding relations through informed judgments. . Fenomena reformasi yang terus bergaung, tidak saja terbatas pada bidang yang banyak disorot seperti politik pemerintahan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, hak azasi manusia, otonomi daerah, dan semua sisi kehidupan bangsa, termasuk pula Pengelolaan sumberdaya alam. Air sebagai salah satu sumberdaya alam dan komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia perlu diperhatikan. Air yang terlalu sedikit, terlalu banyak, dan terlalu kotor menjadi falsafah utama dalam pengelolaan sumberdaya air. Pengelolaan sumberdaya air adalah kegiatan yang mencakup pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, dan pelestarian yang saling terkait dan berpengaruh. Pengelolaan sumberdaya air juga merupakan upaya yang pelik karena menyangkut bidang yang multi dimensi, multi sektor, multi disiplin, dan multi aspek. Sehingga pengelolaannya perlu pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dalam suatu wilayah hidrologis. Pewujudan tujuan pengelolaan sumberdaya air adalah dengan program yang merupakan cerminan dari kebutuhan pemecahan masalah dalam pengelolaan sumberdaya air. Usulan program akan dikaji terhadap potensi sumberdaya, kemanfaatan, dampak yang mungkin timbul, dan aspek pengelolaan lainnya. Paradigma baru berupa efisiensi, desentralisasi, partisipasi masyarakat dan sektor swasta turut menambah panjang deret aspek pengelolaan. Karena it,u, dalam pengelolaan sumberdaya air aspek pengelolaan diperhitungkan sebagai faktor pembatas. Untuk menentukan kelayakan dan prioritas program pengelolaan perlu perangkat pengkaji yang akomodatif dalam bentuk model kualitatil Sehingga aspek pengelolaan yang berpengaruh (faktor pembatas) dapat diakomodir sesuai dengan kondisi yang ada. Faktor pembatas perlu dijabarkan menjadi kriteria dan sub-sub kriteria yang lebih jelas, sehingga diperoleh suatu hirarki dari program pengelolaan sumberdaya air sebagai fungsi tujuan. Proses analisis dilakukan untuk memberi bobot nilai masing-masing kriteria dan sub kriteria berdasarkan hirarki program pengelolaan. Kelayakan dan prioritas program pengelolaan akan ditentukan berdasarkan bobot nilai dari kriteria dan sub kriterianya.