KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PELAKSANAAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN LEASING (SEWA GUNA USAHA) DI KOTA SEMARANG

Abstract

1.easingisewa guna usaha tidak dikenal di dalam KUH Perdata, namun berlaku dalam praktek didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Demikian pula mengenai pembebanan jaminan pada perjanjian leasing KUH Perdata tidak mengatur secara khusus, namun secara umum ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata menjadi pedoman dasar praktek pelaksanaan jaminan dalam perjanjian leasing. Pentingnya pembebanan benda jaminan dalam perjanjian leasing sebagai jaminan alas tanggungjawab pembayaran sewn dan penggunaan obyek leased menjadi penting sebagai tindakan jaminan keamanan investasi lessor. Metode penel itian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penguraian secara deskritif analitis serta. metode analisa data secara kualitatif. Pembebanan jaminan dalam perjanjian leasing tidak memiliki konsep yuridis secara khusus, sehingga dianggap persyaratan pembebanan jaminan dalam perjanjian leasing juga tidak memiliki keharusan serta menjadi beban dalam praktek usaha pembiayaan leasing itu sendiri. Pembebanan jaminan di dalam perjanjian leasing tnenimbulkan dampak hukum tersendiri terhadap eksistensi benda jaminan tersebut, menyangkut tanggungjawab terhadap resiko musnah, hilang atau menurunnya nilai benda jaminan, sampai pada pelaksanaan penyitaan/eksekusi (sita jaminan) terhadap benda jaminan tersebut. Pembebanan jaminan dalam perjanjian leasing bila hams dilaksanakan memerlukan pemahaman dari lessor sebagai perusahaan pembiayaan leasing, hal ini guna menjamin hak preferen dari lessor terhadap benda jaminan. Eksekusi benda jaminan tunduk pada ketentuan dari lembaga jaminan yang digunakan. Pelaksanaan sita terhadap benda jaminan yang mnyusut nilainya merupakan resiko dari perusahaan leasing, sehingga sangat diperlukan kedasama dengan pihalc asuransi untuk meminimal isasi kerugian karena penyusutan tersebut.