PEMANFAATAN TANAH KALAKERAN FAMILI/KELUARGA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA TARAITAK KECAMATAN LANGOWAN KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA

Abstract

Satu di antara sekian banyak permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan masalah tanah di negara kita adalah mengenai permasalahan tanah yang terletak dalam lingkungan suatu masyarakat Hukum Adat, di mana kadangkala terjadi benturan antara persoalan kewenangan masyarakat Hukum Adat setempat di satu pihak dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah-tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menghambat lajunya pembangunan di negara Indonesia. Tanah dalam masyarakat Hukum Adat mempunyai arti dan status yang tersendiri bilamana dibandingkan dengan harta benda lainnya, oleh karena itu masalah tentang tanah mempunyai kaitan yang sedemikian eratnya dengan masalah tentang kewenangan dari masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, balk menyangkut kewenangan dari masyarakat Hukum adat untuk menguasai tanah yang masih ada dalam lingkungan masyarakatnya maupun dalam hubungannya dengan penguasaan tanah oleh warga masyarakat untuk memanfaatkan tanah tersebut dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Di Sulawesi Utara (khususnya di Kabupaten Minahasa) terdapat hamparan tanah milik adat yang dikenal dengan nama tanah kalakeran yang luasnya mencapai 80% dari luas wilayah Kabupaten Minahasa (± 335.136 Ha ), yang pada kenyataannya sampai sekarang masih ada dan masih banyak belum terdaftar atau belum semuanya mempunyai sertifikat yang dikarenakan berbagai masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Meningkatnya kebutuhan dan terbatasnya persediaan tanah untuk kepentingan pembangunan, menyebabkan tanah kalakeran sebagai tanah adat mendapat perhatian sebagai salah satu alternatif pengadaan tanah untuk lahan pembangunan. Mengenai masalah tanah kalakeran di Minahasa yang sejak dulu sampai dengan sekarang adalah masalah yang rumit, karena tidak adanya suatu peraturan tertulis secara khusus mengaturnya. Untuk itu agar pemanfaatan tanah kalakeran sebagai tanah adat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan pembangunan, kiranya pihak yang terkait dalam hal ini para tokoh masyarakat adat dan Pemerintah Daerah maupun-Pusat untuk segera merumuskan suatu peraturan tertulis mengenai tanah kalakeran, demi kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah-tanah kalakeran tersebut.