PARTISIPASI MASYARAKAT KAWASAN TERBANGUN TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG ( Studi Kasus Di Perumaban Aryamukti, Semarang )

Abstract

The title of this research is "Community Participation of Development Area Related to The Solid Waste Management Policy of The Goverment of Semarang Municipality (Case Study At Aryamukti Housing Area, Semarang)". The purpose of the research is to find out the participation of the community and estate developer in waste management as well as analysing the government policy in that respect. Research methodology applied was a case study at a housing area of Aryamukti, Semarang through survey activities. Stratified random sampling was employed based on the type of dwelling houses where 100 family heads were selected out of 800 households. Data were collected by questionaire, detailed interview with key persons closely related to the topic and collection of secondary data. A descriptive data analysis was carried out using a distribution frequency table. The result of the study shows that (1) the participation of community at the level of planning and financing is relatively high where as the participation of the developer is low as proved by the non-existent of permanently constructed temporary collection site and final dumping area. (2) Community participation in the implementation stage is also relatively high, however, the activities are carried out by the heads of RT/RW representing the community. At this level, the participation of housing developer is relatively high as seen by the provision of land (area) . (3) The city government policy concerning the "retribusi kebersihan" (cleanlines tax) have not been implemented. (4) The organization of cleaning management at the village level has not been properly organized. (5) The substance of legislation issued by the city government in the field of waste management as well as in the field of licencing for housing developer are not strong enough and provides no detail on the obligation of the developer to provide temporary collection points. In order to optimize the waste management at developed area, it is suggested that the city goverment have to (1) establish a partnership among the community, developer and government including the agreement on the role of the stakeholder (2) waste management should begin with the cause orientation approach rather than effect (3) the government is obliged to regulate in detail the obligation of developers in providing facilities related to waste management and should be an integral part of the licencing procedures (4) it is necessary to establish a "public rule guidelines" which will provide a guidance for housing developer and community to care for the environment Penelitian ini berjudul Partisipasi Masyarakat Kawasan Terbangun Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus di Perumahan Aryamukti Semarang). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan pengembang dalam pengelolaan sampah serta mengkaji kebijakan pemerintah yang telah dihasilkan, selanjutnya hasil penelitian diharapkan menjadi umpan balik bagi stake holders dalam memperbaiki kinerja pengelolaan sampah. Masalah utamanya adalah tidak tersedianya TPS sehingga berdampak terhadap kesulitan masyarakat dalam membuang sampah. Penelitian ini dilaksanakan dengan studi kasus pada kawasan terbangun perumahan Aryamukti Semarang melaului kegiatan survei dan bersifat evaluatif. Sampel responden diperoleh melalui startified random sampling berdasarkan tipe rumah tinggal sebanyak 100 kepala keluarga dari populasi sebanyak 800 kepala keluarga. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan serta wawancara secara mendalam terhadap key person yang terkait dengan topik penelitian serta pengumpulan data sekunder. Data dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan tabel distribusi frekwensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada tahapan perencanaan maupun tahapan pembiayaan cukup tinggi, sedangkan partisipasi pengembang perumahan masih rendah, terbukti dengan tidak disediakannya Tempat Pembuangan Sementara(TPS) maupun Tempat Pembuangan Akhir(TPA) sampah secara permanen. (2) partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan juga cukup tinggi tetapi kegiatannya dilaksanakan oleh ketua RT/RW sebagai representasi dari warga, sedangkan partispasi pengembang pada tahapan ini juga cukup tinggi, terlihat dari kontribusi dalam penyediaan lahan (3) kebijakan Pemerintah Kota Semarang tentang retribusi kebersihan belum dilaksankan sesuai dengan kondisi riil dilapangan (4) organisasi pengelola kebersihan di tingkat kelurahan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan (5) substansi produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam bidang pengelolaan sampah maupun dibidang perijinan bagi pengembang perumahan belum tegas dan belum secara rind mencantumkan kewajiban pengembang untuk menyediakan TPS. Disarankan agar pengelolaan sampah di kawasan terbangun dapat berjalan secara optimal maka pemerintah kota perlu (1) membentuk kemitraan antara masyarakat, pengembang dan pemerintah termasuk didalamnya mengatur peranan dari masing-masing pihak (2) pengelolaan sampah hams dimulai dengan orientasi pada pendekatan sebab daripada pendekatan akibat (3) ptmerintah wajib menegaskan secara rinci kewajiban pengembang .perumahan dalam menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ijin lokasi (4) perlu dibuat aturan publik atau public rule yang memberikan guidance bagi pengembang dan masyarakat untuk berperilalcu terhadap ling,kungan.