KAJIAN PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA SURAKARTA

Abstract

The fast development of Surakarta city, which is followed by the growth of industrial and other businessactivities such as hotel, car wash, hospital, etc, indirectly generate the increment of 'Groundwater Abstraction'. The intensive consumption of groundwater will cause the depletion of the. preserved 'Groundwater Resources': meanwhile the availability of such 'Groundwater Resources' needs to be maintained. Concerning this situation, it is necessary to implement 'Water Conservation' by controlling its consumption. The policy of groundwater consumption maintenance has actually been implemented for sometimes but still, there are some obstacles occurred that it failed to achieve a maximum result. This is clearly indicated by the depletion of surface level of 'Groundwater Resources' in Jurug and Jebres areas. Based on the above condition, the main purpose of this study is to evaluate the 'Groundwater Control' in Surakarta city. The research method to be applied in this study is a Descriptive Methodology by doing some analysis on the consumption and maintenance of 'Groundwater Resources', the implementation of 'Groundwater Resources', and the bottleneck factors during the implementation of 'Groundwater Resources' in Surakarta city. The result of this study indicates that: (a) there is a tendency that the 'Groundwater use' seems to prioritized to the industrial and other businesses instead of domestic needs. It has caused the uncontrolled 'Groundwater Resources' consumption in Surakarta city. (b) The implementation of permit, control and operational process are not in line with the prevailing policy and poor coordination between the related parties. This condition is generated by V a poor awareness of the government entities role whereas they are obliged to prioritize public's interest. 2) unclear policy on the percentage of compensation budget of 'Groundwater Recovery'. This condition is caused by the unavailability of Decree or any other legal policies to bind and or instruct those companies to have good coordination on the permit's issuance. (c) The un¬integration between the resources consumption and the'Groundwater Conservation' since the current Area Usage at Pucangsawit and Laweyan is purposed for industrial activities which demands a lot of water consumption without consuming the Surface Water — in fact, those are areas which suffer the decrement of Groundwater surface and the tendency will remain the same for several years ahead (d) There is a disobedient of sortie 'Groundwater Resources' consumers, which is indicated by the finding of 'Groundwater Resources' consumption rule breaking, i.e.: 1) No'Groundwater Resources' Consumption Permit (SIPA), 2) the negligence to use the water meter and the exceeding 'Groundwater Resources' consumption from the allowed water debit. This situation occurs since there are only some of 'Groundwater Resources' consumers aware or has a good knowledge on the 'Groundwater Resources' decrement and its causes. The knowledge is derived front Scientific Seminar, but still it has less impact whatsoever to the 'Groundwater Resources consumers' obedience in implementing the prevailing policy. Therefore under the intention to improve the 'Groundwater Resources' controlling system, the following measures are considered necessary to be implemented : (I) To progressively increase the Tax Tariff of 'Groundwater Consumption' which is higher than the 'Municipal Water Supply' (PDAM) consumption. Hopefully, it will stimulate the public's appreciation on the 'Groundwater Resources' that its efficiency can be maintained (2) To establish the policy especially on the penalty imposemem, water consumption record, the'Groundwater Resources' recovery compensation and the coordination between the related parties. (3) The area usage for industrial purpose in Jebres area needs to be stabilized with the consumption of 'Surface Water' and limit the 'Water Based Industries' in Kadipiro area. Pesatnya perketnbangan kota Surakarta yang dialed dengan meningkatnya pertumbuhan di sektor industri clan usaha perkotaan seperti hotel, tempat pencucian mobil, rumah sakit dan lain-lain, secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan pengambilan sunther daya air bawah tanah. Pengambilan air halvah tanah yang dilakukan secara intensif dapat ntengakibatkan berkurangnya cadangan air bawah tanah, sementara ketersediaan sumber daya air bawah tanah tersebut perlu dilestarikan. Untuk itu, perlu adanya pencegahan berkurangnya cadangan air bawah tanah dengan cara konservasi air bawah tanah melahti usaha pengendalian pengambilannya. Kebijakan pengendalian pengambilan air bawah tanah telah cukup lama dilaksanakan, 17a171107 pelalcsanaannya di lapangan masih banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai Mum optimal. Hal Mt dapat dilihat dari makin menurunnya perrnukaan air halvah tanah di daerah Jinn dal? Jebres. Beranjak dari hal tersebut, maka tujuan Mama dari studi ill/ adalah untuk melakukan evalitasi terhadap pengendalian pengambilan air bawah tanah di kora Surakarta. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan melakukan kajian terhadap masalah pemanfaatan dan pengelo/aan air bawah tanah; pelaksanaan pengendalian pengambilan air bawah tanah; serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengendalian pengambilan air bawah tanah di kota Surakarta. Hasil studi ntenunjukkan bahwa : (a) Prioritas petnanfaatan air bawah tanah di kota Surakarta mentiliki kecenderungan lebih mementingkan kebutuhan industri dan usaha perkotaan dari pada kebutuhan domestik. Hal ini ntengakibatkan pentanfaatan air bawah tanah di kola Surakarta mencapai batas yang kurang terkendall (b) Pelaksanaan pemberian ijin, pengawasan dan operasional pengambilan air bawah tanah beim sesuai dengan peraturan yang ditetapkan serta belum terwujud koordinasi antar instansi terkait. Hal ini tintbul karena masih adanya aparat pemerintah yang kurang mentahami peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang barns bertindak untuk lebih mententingkan kepuasan masyarakat; be/tun sehtruh sanksi pelanggaran dapat diterapkan; serta tidak adanya aturan yang jelas mengenai prosentase dana kompensasi penittlihan air bawah tanah. Terhambatnya koordinasi antar instansi terkait terjadi karena beim adanya Surat Keputusan / Piraturan yang bersifat kuat dan mengikat yang mengharuskan instansi¬instansi tersebut mink melakukan koordinasi dalam memberikan perijinan. (c) Penggunaan lahan belum terpadu dengan usaha konservasi air bcnvah tanah, karena penggunaan !chart di kawasan industri Pucangsawit dan Laweyan untuk saat ini beserta kecenderungannya di masa datang temp dia•ahkan untuk kegiatan industri yang banyak mentanfaatkan air dalam proses produksinya tanpa diimbangi dengan penggunaan air permukaan, padahal daerah tersebut merupakan wilayah yang mengalami penurunan muka air bawah tanah.(d) Belton' seluruh pengusaha pengguna air batvah tanah mentatuhi peraturan. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya tiga jenis pelanggaran pengambilan air bcnvah tanah, yaitu tidak memiliki Surat Ijin Pengambilan Air bcnvah tanah (SIPA), tidak menggunakan meter air .serta mengambil air bawah tanah melebihi dari debit yang diijinkan. Keadaan ill/ tedadi karena belvnt selunth pengusaha mengetahui kondisi penurunan air bawah tanah serta penyebab penurunannya. Meskipun demikian, sebagian besar pengusaha pengguna air bawah tanah telah mengetahui adanya peraturan pengambilan air bawah tanah yang berlaku. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui penyuluhan/sentinar/temu ihniah. Nantun informasi tersebut kurang berpengaruh terhadap kepatuhan para pengusaha dalam melaksanakan peraturan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan usaha pengendalian pengambilan air bawah tanah, hal-hal yang perlu dilakukan anta•a lain: (I) menaikkan tarifpajak pemanfaatcm air bawah tanah secara progresif dan lebih tinggi dad ta•if pemanfaatan air PDAM. Hal 117/ akan berdampak pada apresiasi masyarakat terhadap air bawah tanah sehingga akan terjadi efisiensi penggunaan air bawah tanah. (2) Selain itu, perlu penegakan peraturan tertaama yang berkaitan dengan pemberian sanksi, pencatatan penggunaan air, pemberian denda, kompensasi pemulihan air bcnvah tanah dan koordinasi antar instansi terkait. (3) Penggunaan lahan untuk kegiatan industri di daerah Jebres perlu diimbangi dengan penggunaan air permukaan dan mentbatasi masuknya industri yang banyak menggunakan air di daerah Kadipiro.