KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG PEIAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA SEMARANG

Abstract

Semarang city is one of 35 regencies / towns in Central Java Province has an enough potency in increasing region original income (PAD). Existing movement of Government system from the centralization to decentralization, it is needed many policies and efforts should be carried out. As fas as the ability of region original in conic (PAD) of Semarang City to charge it's region house keeping and which kinds of region original income (PAD) has a potency to increase it, in order to increase it's ratio to the total acceptance of Region Budget and Purchase (API3D) and what policies are tarred out and it's influence is the aim (goal) of this research. To gain the aim (goal), we need to compare between total region original in come (PAD) to the total acceptance of region budget for five (5) years, i.e. 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001 and, 2002. It is also compared with the ability of many kinds of region taxes and region retribution to develop and each contribution for five (5) years. Being it's published regulation of law no : 34 / 2000 regulates the movement of Regulation of law no : 18 / 1997 about region taxes, retribution and Government regulation no : 65 r 2001 and no : 66 I 2001 so the law (regulation) product has been a strong basement to decide collection in the district. In this case the quote which is a profit taking between Province Government and Regency City. The region finance management officer which has been found based on the region regulation no : 2 / 2001, are Semarang Government officers which their duties and function that is to manage region original income. The policies and problems which are faced in it's carrying out is an effort to increase region original income to support the carrying out of region outonomy in Semarang City Kota Semarang adalah salah satu dari 35 KabupateniKota-cli Propinsi larva¬Tengah, cukup potensial dalam pengembangan Penclapatan Ash Daerah (PAD). Adanya peralihan sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi diperlukan berbagai kebijakan clan upaya-upaya yang hares dilaksanakan. Sejauh alarm kemampuan PAD Kota Semarang membiayai rumah tangga claerahnya dan jenis-jenis PAD :liana yang berpotensi rnenaikan PAD sehingga meningkatkan rasionya terhadap total penerimaan APBD dan kebijakan apa yang dilaksanakannya serta pengaruhklampaknya merupakan tujuan dari penelitian ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dibandingkan antara jumlah PAD terhadap total penerimaan APBD selama 5 (lima) tahun, yaitu tahun 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001dan 2002, juga dibandingkan kemampuan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah untuk/ berkembang, dan kontribusinya masing-masing selama 5 tahun. Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 yang mengatur perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka produk hukum tersebut telah menjadi landasan yang kuat untuk menetapkan pungutan di daerah. Dalam hal ini pungutan yang merupakan bagi hasil antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten atau Kota. Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 merupakan aparat Pemerintah Kota Semarang yang tugas dan fungsinya antara lain untuk mengelola PAD. Kebijakan dan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah upaya meningkatkan PAD untuk menopang atau mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Semarang.