KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KONTRAK BISNIS MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Abstract

The functions and authorities of notary as stated in article one PJN Stbl. 1860 number 3 as follows : notary as a public function authorized in making authentic business contract due to all the action agreement and other decision wanted by the significant party to be stated in the authentic certificate, in this case included business contract certificate. As the growing industrial world and our society today as the effect of modernism in Indonesia and the globalization, the need of notary's service is growing. In other of that, the fimctions and the authrities of notary are not as yiko no el normative as stated in article 1 PJN. Besides for making the authentic certificate, notary also doing waarmerIcing and legalisation all the agreement and letter or legal opinion before a deed is made to the concerned party and others in yuridically especially due to the civil law. The duty and the authorities in making the authentic deeds includes business contract deed, followed by responsibilities which are ruled in PIN or ethic code for notary profession, but this responsibilitis of notary is limited to what are constrained in notarial deed, the contains and the material in the business contract are fully responsible for the concerned party which are cleated by that t agreement. The data used in this research are primary and secondary data. The taking sample method used in this research is purposive sampling, and the technique of analyzing data is qualitative To solve the limitation of notary profession rule about the field of the function and authorities, it is necessary to issue the laws for new rule of notary's function as the growing situation and condition in sociaty. Tugas dan kewenangan notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 PJN Stbl. 1860 No. 3 sebagai berikut : Notaris selaku pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diinginkan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, dalam hal ini termasuk akta kontrak bisnis. Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan masyarakat dewasa ini di Indonesia akibat dan anus modernisasi dan globalisasi, maka kebutuhan akan jasa notaris semakin meningkat, oleh karena itu tugas dan kewenangan notaris tidak hanya terbatas secara normatif sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 PJN tersebut. Selain membuat akta otentik yang merupakan tugas dan kewenangannya sehari-hari, notaris melakukan juga pendaftaran (waarmerking) dan mensahkan (legalisasi) atas akta-akta atau surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum (legal advisor) ataupun pendapat hukum (legal opinion) sebelum suatu akta dibuat kepada para pihak serta pekerjaan lain yang bertalian dengan lapangan yuridis terutama yang menyangkut masalah hukum perdata dalam anti luas (privaat). Tugas dan kewenangan membuat akta otentik tennasuk akta kontrak bisnis tersebut, diikuti pula oleh tanggung jawab notaris baik itu yang sudah ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PIN) maupun Kode Etik Jabatan Notaris. Namun tanggung jawab notaris hanya terbatas pada apa yang dikonstantirnya dalam suatu akta notariil, sedangkan mengenai isi atau materi yang ada dalam akta kontrak bisnis sepenuhnya tetap merupakan tanggung jawab para pihak yang telah menyepakati kontrak bisnis tersebut. Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Untuk mengatasi keterbatasan dari Peraturan Jabatan Notaris mengenai ruang lingkup dan tugas dan kewenangan notaris, maka perlu segera diundangkan Peraturan Jabatan Notaris yang barn sesuai dengan perkembangan, situasi dan kondisi dalam masyarakat.