PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT (Studi Kasus Pembebasan Tanah Kawasan Pariwisata "KUTA" Kabupaten Daerah Tingkat II lombok Tengah)

Abstract

Agrarian matters in Indonesia since many years ago has been the difficult matters, there has not been just for vertical conflict but tend to horizontal. The problem has been in serious condition, as the result it is very difficult to solve the problems and to satisfy for all of the party. Althoguh there is principal law in agrarian made in 1960, which is the main rule for all of the regulation in agrarian. Actually, UUPA is not able to be reference and definite factors in agrarian matters. This problem appperas because the our politic of law in agrarian is often contradicted with the contain of UUPA. The agrarian matters always appears and become the black side from agrarian law politic, for instances are concentration in land authorizing by non government, the land become narrower, increasing for unland farmer, the farmer become a labour in his previous land, there is no law protection and the definite law for land ownership and authotirity by the people and also other agrarian matters. In Lombok Island, the agrarian matters has been appeared in 1986,by the encouragement in tourism sector as the traded sector to make devisa for West Nusa Tenggara Province. In its development, West Nusa Tenggara provionce become the tourism destination in Indonesia, and the large land ownership has started both by government or non government. For instances the cases in Gili Terawang, Rowok, Rempek and Kuta ( as the place of research). From all the cases above, the access which appears are the same problems. The landlord does not get the fair compensation, it makes the people unsatisfy and makes conflict as happened in Kuta it self In spite of that facts, the research of right deliverance for land which is happened in Kuta, is not only based on legal formal aspects, but also in nondoctrinal has shown the yuridis matters sistematically from the deliverance process to the way of solving' the conflict by xuktiural aspects of law, the structur of law, and law subtantion: The data collection both primary and secondary by sosiological-yuridical study, the observed cases, interview and study from law document. The technical analysis done quantitatively. In this case, we find that the law implementation is not equal between the ideal law and the reality. Law in empirism word will be shown effectively or not. V The land deliverance in Kuta, based on the research in -the field -of study has shown that in generally, the people is unsatisfy because of the unfair compensation. The land deliverance is unfair because the knolwedge of the people in agrarian does not equal. This condition makes the conflict and oppositon from the people. Based on the reality in the field of study, the does not do the ligitated oppositon, but in open oppotition from demonstration to DPRD TK 1 Lombok Tengah to PT. LTCD. They do it in purpose, in spite of the fact that the ligitated way will increase the conflict, and brake their relationship, besides the cost for the court is expensive. There is no budget for paying the lawyer, the far distance of their house to the court, and the farmer still have many others activities for the living of their families. They think if this case bring to the court, the law which is used is not the law that they beilived, but the formal law which is tend to show and win for the formal clue. In other way, the one which has the formal clue is the investor and the reslut is predictable. Persoalan agraria di Indonesia pada beberapa dasawarsa yang lalu adalah merupakan masalah yang sangat pelik, bukan saja konflik yang bersifat vertikal tetapi sudah menjurus ke konflik yang bersifat horizontal sehingga pennasalahannya sudah sebegitu parahnya sehingga proses penyelesaiannya sangat sulit untuk mencapai titik temu dan memuaskan semua pihak.Meskipun telah adanya Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, yang merupakan induk dari segala peraturan keagrariaan, akan tetapi dalam kenyataannya UUF1A. tidak mampu untuk menjadi rujukan dan faktor penentu. dalam mengatasi berbagai persoalan agraria. Hal ini terutama sekali disebabkan oleh politik hukum agraria kita yang sexing kali bertentangan dengan makna serta isi yang terkandung dalam UUPA. Dan dalam kenyataanya, masalah agraria tents saja muncul dan merupakan lembaran hitam dari politik hukum agraria di Indonesia . Di Pulau Lombok masalah pertanahan mulai muncul kepermukaan sekitar tahun 1986, dan seining dengan digalakkart sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan untuk mendapatkan devisa bagi Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga mulai saat itu pengadaan tanah sudah mulai dilakukan baik oleh pemerintah atau swasta dengan c,ara besar-besaran dan begelombang. Dan beberapa kasus pertanahan yang sudah muncul ke permukaan seperti, Crili Terawangan, Rowok, Rempek dan Kuta, dan dari semua kasus di atas akses yang dititnbulkan pada dasamya sama yaitu pars pemilik tanah tidak mendapat ganti rugi yang sepadan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan rakyat dan pada akhirnya menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, penelitian mengenai pembebasan hak atas tanah yang terjadi di Desa Kuta, tidak hanya berpatokan pada aspek¬aspek legal formal, namun secara non doktrinal telah menggambarkan beberapa permasalahart sosio-yuridis secam sistematis mulai dari proses pembebasan sampai pada saat upaya penyelesaian konplik dengan melihat berbagai aspek kultur hukum, struktur hukum dan substansi hukum. Pengumpulan data dan bahan Worm, baik primer maupun sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui study yuridis¬sosiologis, kasus yang dilcumpullcan melalui pengamatan, wawancara dan study dokumen¬dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kwalitatif. Pembebasan tanah yang telah terjadi di Desa Kuta, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat merasa tidak puas, hal ini disebabkan karena selain masalah besamya ganti rugi yang tidak sepadan, disamping itu pelaksanaan pembebasan tanah tidak berjalan secara adil karena kalau ada proses musyawarah pengetahuan rakyat mengenai pertanahan tidak seimbang, demikian dengan posisi tawarnya. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan konflik yang terus berkepanjangan yang sampai saat ini belum ada titik temunya dan tents mendapat perlawanan dari masyarakat. BerdasIrkan kenyataan di lapangan, bahwa masyarakat tidak melakukan perlawanan secara litigasi, namun mereka melakukan perlawanan terbuka dengan melakukan demontrasi baik Ice DPRD TK I NTB maupun DPRD TK II Lombok Tengah, hingga pendudukan kantor PT. LTDC. Hal ini sengaja dilakukan oleh mereka, karena jika permasalan itu diselesaikan lewat jalur litigasi, maka hukum yang digunakan adalah bukan hulcum yang mereka yakini, tetapi hukum formal yang cendrung menonjolkan dan memenangkan bukti-bukti formal, sementara yang mempunyai bukti formal hanyalah investor, sehingga hasil akhir dari lembaga pengadilan sudah bisa ditebak sebelumnya.