OPTIMILASI PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DALAM UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK

Abstract

For the renewal of the taxation has been started since 1983, the system of tax levied in our country has undergone some changes, that is from official assessment to self assessement. It means that the tax payers must calculate, estimate and pay their own unpaid tax and report regularly the amount of the unpaid and paid taxes. Adtually, when the tax payers fulfilled their obligations in accordance with the system, theoretically they are considered "done". However not all the tax payers carry it out appropriately, for example : they do not report the exact tax. Therefore, to whom it is issued the decree of tax assessment. To anticipate the unpaid tax, government has issued the law of tax assessment with force letter, which is " UU No. 19 / 2000 " as the completion of " HU No. 19 / 1959 " and " UU No. 19 / 1997 ". Based on the above law, the writer is interested in doing research in the problem of tax payers obedience in paying their tax, how to optimize the implementation of tax assessment, the problems faced in optimizing it, and how to overcome those problems. In doing, his research, he applies empirical juridicative method. This approach is meant to know the implementation of the rules or theories of the existing law, especially those which relate to tax assessment and the obedience of tax payers to pay their tax debt. The research shows that eventhough the government has tried to anticipate the tax debt by issuing the above law. It is not easy to collect the debt from the tax payers, since there are many obstacles faced by the tax collectors. Those obstacles are from tax payers ( for example : they do not know the rules and intentionally avoid their obligations ), from the Fiscus ( for example : the quality of the officials do not meet the requirements, the incomplete action of tax assessment, and the irripunctuality ) In order to enforce the law, some actions should be taken. They arc : optimizing the implementation of tax assessment by doing it on time, complete and facing the obstacles ). Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya pembaharuan di bidang perpajakan c yang dimulai sejak tahun 1983 maka sistem pemungutan pajal: di negara kita juga inengalami perubahan, yaitu dari Official ASSeSS177e171 menjadi sistem Self Assessmeni 1 yang berarti bahwa Wajib Pajak (WP)/Penanggung Pajak (PP) diwajibkan inenghitung, rnemperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah /dibayarnya. Sebenarnya apabila WP/PP. melaksanakan kewajibannya sesuai dengan c)sistim dimaksud, maka secara teoritis kewajiban perpajakannya itu menjadi 1"rarnpung", namun dalam kenyataannya tidak semua WP/PP. melaksanakan kewajibannya itu dengan benar, misalnya tidak melaporkan pajak sebagaimana rnestinya. Oleh karena itu terhadap mereka kernudian dikeluarkan Surat ketetapan pajak (Skp). Untuk mengantisipasi tidak dilunasinya utang pajak tersebut, maka pemerintah 'telah membuat Undang-undang (UU) Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, aitu UU. Nomor 19/2000, yang merupakan penyempurnaan dad UU. Nomor 19/1959 dan UU.Nornor 19/1997. Dengan adanya ketentuan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mempennasalahkan bagaimana kepatuhan WP/PP. dalam melunasi utang/tunggakan pajaknya, bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan penagihan pajak, apa kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan penagihan pajak tersebut, serta bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ? Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiric. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui pane rapan peraturan-peraturan/teori-teori perpajakan yang ada, terutama yang berhubungan dengan penagihan pajak, dan kepatuhan WP/PP. dalam melunasi utang pajaknya. Dad hasil penelitian diketahui bahwa walaupun pemerintah telah berupaya untuk mengantisipasi terjadinya utang pajak dengan mengeluarkan peraturan/kebijak.sanaan sebagaimana tersebut di atas, namun dalam kenyataannya tidak mudah untuk melakukan penagihan atas utang/tunggakan WP/PP. tersebut, karena banyaknya kendala yang harus dihadapi oleh Juru Sita Pajak (JSP.) sebagai pelaksana penagihan pajak. Kendala-kendala tersebut dapat berasal dari WP/PP. , (misalnya WP. tidak mengetahui peraturan yang berlaku, dengan sengaja menghindarkan did dari kewajiban mehmasi utang pajak), dapat juga berasal dad Fiscus (misalnya kwalitas JSP. yang tidak memenuhi syarat, pelaksanan tindakan penagihan tidak tuntas, tidak tepat waktu) c Agar WP/PP. dapat mematuhi kewajiban dalam melunasi utang pajaknya, maka upaya yang harus dilaksanakan adalah dengan menegakkan hulcumnya, yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan penagihan pajak, yang pengimplementasiannya adalah dengan melaksanakan penagihan secara tepat waktu, tuntas dan berupaya untuk \nqengatasi kendala yang ada.