GAUTAMA, D. IIERJUNA WISNU (2002) TINJAUAN YURIDIS STATUS YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 (Studi di Kota Semarang). Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
| PDF - Published Version 3066Kb |
Abstract
The purposes of this research are 1. to examine perfunctorily and understand the practise of the founding of a foundation before and after the presence of Undang-undang Yayasan (The Foundation Regulation), 2. to examine perfunctorily and understand the influence of Undang-undang Yayasan on the existence of the foundation. The problem approach used is sociological juridical with a qualitative analysis. 7-- The founding of a foundation in Indonesia before the presence of Undang-undang Yayasan was only based on the custom, and generally there was no /regulation that regulated the foundations. Because of the absence of the regulation that regulated the foundations so the fact showed that in the society there was a I tendency of taking the advantage of the foundation for the personal advantage or for getting a profit. With the ratification of Act Number 16 Year 2001 about foundation, there is clarity to explain what exactly a foundation is all about and a regulation that regulate about foundations. The important thing in that act is that that act awarding a legal "body label to a foundation. The presence of the regulation about the founding of a foundation gives a legal certainty to the society. In the practise, until nowadays the process of the founding of a foundation which is based on Undang-undang Yayasan still cannot be done. It is because there is no Peraturan Pemerintah (The Governmental Regulation) about Pelaksanaan Undang-undang Yayasan (The Implementation of The Foundation Regulation), and the administration facilities in the district office of the Department of Justice and Human Rights. Putting the Undang-undang Yayasan into effect brings a juridical influence to the existed foundations, based on the Article 71 UU Yayasan they have to adjust to UU Yayasan within 5 (five) years after the validity of UU Yayasan. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengkaji dan memahami praktek pendirian yayasan sebelum dan setelah adanya Undang-undang Yayasan, 2. Untuk mengkaji dan memahami pengaruh Undang-undang Yayasan terhadap eksistensi yayasan yang telah ada. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dengan analisa kualitatif. Pendirian Yayasan di Indonesia sebelum adanya Undang-undang Yayasan hanya berdasar kebiasaan, dan secara umum tidak ada peraturan yang mengatur tentang yayasan Akibat tidak adanya peraturan yang mengatur tentang yayasan maka fakta inenunjukan kecenderungan di masyarakat terjadi pemanfaatan yayasan untuk kepentingan pribadi atau mencari keuntungan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan barulah ada kejelasan untuk menjelaskan apa sebenarnya yayasan itu dan peraturan yang jelas tentang yayasan. Hal .yang sangat penting dalam undang-undang tersebut adalah pemberian label badan hukum kepada yayasan. Dan adanya ketentuan hukum pendirian y4yasan lebih memberi kepastian hukum pada masayarakat. Dalam prakteknya proses pendirian yayasan berdasar Undang-undang Yayasan <sampai saat ini belum dapat dilaksanakan , Icendalanya belum ada Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Wayasan, dan fasilitas administarasi pada kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM. Dengan diberlakukannya Undang-undang Yayasan secara yuridis membawa pengaruh bagi yayasan yang sudah ada, berdasar ketentuan Pasal 71 UU Yayasan diwajibkan untuk menyesuaikan dengan UU Yayasan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah berlakunya UU Yayasan.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary |
ID Code: | 11745 |
Deposited By: | Mr UPT Perpus 2 |
Deposited On: | 26 May 2010 10:47 |
Last Modified: | 26 May 2010 10:47 |
Repository Staff Only: item control page