EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KONVERSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN KENDAL

Abstract

Agricultural land conversion is a common issue and happens in many places in Indonesia. This happens on rice fields in regions well known as the rice production centers such as Java. Moreover, these areas are supported with technical irrigation channel and are highly fertile. It is a threat for the national food resilience. In fact, the government has issued some regulations to prohibit agricultural land conversion, but the society continues violating them. This attitude indicates that the control on agricultural land conversion has been in effective. This research goals is the evaluation on policy implementation of agricultural land conversion control in Kendal Regency. The method applied is formative evaluation. This research attempts to find out lack of the effectiveness of agricultural land conversion control by examined: legal products on agricultural land conversion, performance of the committee for land conversion and people's behavior in land conversion. The research instruments include interview guideline, content analysis, questionnaire, and document study, while research location is in Kendal Regency. The research result shows that agricultural land conversion happens because of the following factors: (1) No clear sanction in the regulations for agricultural land conversion intended for law breakers; (2) Commitment less the committee for land conversion to enforce the law breakers for humanity reason (3) The behavior in agricultural land conversion which ignores the legal procedures set by the government. Most of the land conversions are done by farmers for housing on fertile land, technically irrigated and able to yield two harvests a year. The research proposes the following recommendations to help the regional government in land conversion control: (1) The regional government shall issue new regulations to forbid agricultural land conversion; (2) The regional government shall socialize the importance of agricultural land preservation; (3) The committee for land conversion shall frequently do direct field) inspections to anticipate any land conversion as early as possible; (4) the regional government shall form technical team among the government services or the relevant agencies; and (5) the regional government shall review its regional planning which allows agricultural land conversion. Fenomena konversi lahan pertanian telah menjadi wacana umum dan sedang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena konversi terjadi pada lahan sawah di wilayah yang selama ini berperan sebagai sentra produksi padi, seperti Pulau Jawa. Disamping itu lahan-lahan pertanian tersebut didukung oleh sarana saluran irigasi teknis dan keadaan tanahnya yang subur. Keadaan ini akan mengancam ketahanan pangan nasional. Padahal berbagai peraturan mengenai larangan mengkonversi lahan pertanian telah dikeluarlcan, alum tetapi masth banyak masyarakat yang melanggarnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian konversi lahan pertanian belum efektil Penelitian ini bertujuan mengevaluasi mengenai implementasi kebijakan pengendalian konversi lahan pertanian di Kabupaten Kendal. Adapun metode yang digunakan yaitu formative evaluation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kurang efektifnya pengendalian konversi lahan pertanian dengan mengkaji: produk hukum mengenai konversi lahan pertanian, kinerja panitia pertimbangan izin perubahan tanah; dan perilaku masyarakat dalam mengkonversi lahan pertanian. Alat penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, content analysis, kuesioner dan studi. dokumentasi, sedangkan lokasi penelitiannya di Kabupaten Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya konversi lahan pertanian, karena dipengaruhi oleh: (1) Didalam peraturan perubahan lahan pertanian tidak terdapat sanIcsi yang jelas bagi para pelanggarnya. (2) Kurangnya komitmen panitia pertimbangan izin perubahan tanah dalam menindak pelanggar karena alasan kemanusiaan (3) Perilaku masyarakat dalam mengkonversi lahan pertanian tanpa melalui prosedur perijinan yang ditetapkan pemerintah. Laken-lahan yang terkonversi kebanyakan untuk permukiman dan dilakukan oleh para petani. Lahan tersebut merupakan lahan subur, beririgasi teknis dan mampu panen lebih dari dua kali. Penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu Pemda dalam mengendalikan konversi lahan pertanian yaitu: (1) Pemda membuat Perda mengenai larangan konversi lahan pertanian; (2) Pemda diharapkan untuk mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya mempertahankan tanah pertanian; (3) Pihak panitia diharapkan sesering mungkin mengadakan peninjauan di lapangan untuk mengantisipasi sedini mungkin terjadinya konversi; (4) Pemda diharapkan membentuk tim teknis di tiap dinas/instansi terkait; (5) Pemda diharapkan meninjau kembali RTRW