EKSEKUSI RAZ TANGGUNGAN (SIM Kajian di PT. Prima Mager Bank)

Abstract

ABSTFtAK Keberadaan Hukum Jaminan yang kuat serta memberikan kepastian hukum dan mudah dalam eksekusinya sangat didambakan oleh para pelaku bisnis, khususnya dunia perbankan. Flak Tanggungan adalah hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang memberikan kedtsdukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain Salah satu ciri Hak Tanggungan adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. UUHT telah memperkenalkan ada 3 (cara) eksekusi Hak Tanggungan, yaitu 1). Penjualan Obyek Flak Tanggungan atas kekuasaan sendiri oleh Pemegang Hak Tanggungan pertama melalui pelelangan umum ( Pasal 6, Pasal 11 ayat (2) huruf e jo Pasal 20 penjelasan Pasal 20 UUHT ), 2). Berdasarkan Titel Eksekutorial ( Pasal 14 ayat (2) UUHT ), 3). Penjualan obyek Flak Tanggungan di bawah tangan ( Pasal 20 ayat 2 dan 3 UUHT ). Adanya kemudahan dengan 3 (tiga) jenis eksekusi tersebut merupakan persoalan yang memerlukan pembahasan, dalam art apakah hal tersebut memang dapat memberikan kemudahan kepada kreditur dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan apabila debitur wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 3 (tiga) cara Eksekusi Hak Tanggungan dalam praktek dan hambatan-hambatannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Dan data penelitian ini dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di PT PRIMA MASTER BANK CABANG MANGGA DUA JAKARTA adalah. berdasarkan Titef Eksekutorial ( Pasaf 14 j0 20 UUHT ). Cara Eksekusi Flak Tanggungan inil diambil karena bank mempunyai pendirian bahwa cara Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Titel Eksekutorial ( Pasal 14 ayat (2) UUHT) vide pasal 224 HIR adalah cara yang paling aman ditinjau clan aspek hukum dibandingkan dengan 2 (dua) cam Eksekusi Hak Tanggungan yang lainnya, karena lebih dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak bank dan pembeli lelang dari obyek Hak Tanggungan yang dieksekusi. Karena dalam pelaksanaannya mempergunakan alat-alat negara seperti pengadilan dan juru sita. Hingga eksekusi rill sebagai bentuk pelaksanaan fiat/penetapan pengadilan. Walaupun cam ini memerlukan waktu yang panjang , biaya tinggi dan pencermatan secara terus menerus. Sedangkan 2 (dua) cara Eksekusi Flak Tanggungan lainnya, yaitu:Penjualan Obyek Hak Tanggungan dengan kekuasaan sendiri oleh Pemegang Flak Tanggungan Pertama melalui pelelangan umum ( Pasal 6 jo 20 UUHT ), sulit untuk dapat dilakukan bank karena terdapatnya permasalahan pengosongan obyek Hak Tanggungan pasca (clang apabila obyek jaminan dikuasai oleh debitur/Pemberi Hak Tanggungan dan atau pihak ketiga lainnya. Hal ini berdampak kepada tidak adanya calon pembeli lelang yang berminat karena untuk pengosongan obyek Hak Tanggungan diperlukan proses gugatan perdata biasa di pengadilan negeri setempat. Walaupun Eksekusi berdasarkan pasal 6 jo 20 UUHT adalah cara eksekusi yang paling mudah dan cepat karena cara eksekusi ini pada prinsipnya adalah parate eksekusi, ternyata sulit untuk dilaksanakan dalam praktek.Sedangkan penjualan obyek Hak Tanggungan di bawah tangan atas kesepakatan debitur/Pemberi Hak Tanggungan dengan Kreditur/Penerima Hak Tanggungan tidak dapat dikatakan sebagai eksekusi karena dilakukan dengan suka rela tanpa ada upaya paksa. • Di masa mendatang perlu segera dirumuskan Undang-Undang mengenai Eksekusi Flak Tanggungan untuk mengatur secara komprehensif pelaksanaan eksekusi. Sehingga Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan mudah dan pasti sesuai kebutuhan dunia perbankan. Serta mampu memberikan perrindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. ABSTRACT Businesspersons, especially they that work in banks expect the existence of a powerful Insurance Law that serves the law certainty and easiness in its execution. Insurance privilege is an assurance right on Land right as stated in Act No. 5 Year 1960 on Basic Rules of Agrarian Principles, which serves position especially toward certain creditors than other general creditors. One of features of the Insurance Privilege is its easiness and certainty in its execution. UUHT has introduced 3 (three) types of execution of Insurance Privilege, namely: 1). Selling of Object of Insurance Privilege by personal authority of the holder of first Insurance Privilege through general auction (Article 6, Article 11 point (2) letter e jo Article 20 explanation of Article 20 UUHT), 2). Based on Title Executorial (Article 14 point (2) UUHT), 3). Unofficial selling of Object of Insurance Privilege (Article 20 point 2 and 3 UUHT). The existence of easiness of those 3 (three) types of execution is a problem needs discussing; whether or not they really contribute easiness to the creditors in the execution of Insurance Privilege whenever the debtor is deceitful. The aim of the research is to observe 3 (three) ways of execution and their problems of Insurance Privilege. Approaching method used in the research is juridical-empirical approach. Research data are analyzed by using qualitative analyzing method. Application of Execution of insurance Privilege in PT PRIMA MASTER BANK MANGGA DUA JAKARTA BRANCH is based on Title Executorial (Article 14 jo 20 UUHT). Executing way of the Insurance Privilege has been conducted since the bank believes that the way of Executing Insurance Privilege based on Title Executorial (Article 14 point (2) UUHT) vide Aricle 224 HIR is the safest way observed from legal aspect if it is compared to 2 (two) other ways of execution of Insurance Privilege, since it serves more assurance and legal certainty for the bank and the buyers of auction of the object of Insurance Privilege that has been executed. It is due to the application uses state's tools such as court and seizing officers to support the process until real execution as an application of court pronouncement. However, the way needs long period of time, high cost, and continual observation. Whereas the other 2 (two) ways of Execution of Insurance Privilege, namely: Selling of Object of Insurance Privilege by personal authority of Holder of First Insurance Privilege through public auction (Article 6 jo 20 UUHT), is difficult to be conduced by bank due to a problem in clearance of object of Insurance Privilege post auction if the assuring object is owned by debtor/ preserver of the Insurance Privilege and or the other third parties. It results in inexistence of people who are interested in auction since the clearance needs general trial commerce registration in local state court. Even though execution that is based on Article 6 jo 20 UUHT is the easiest and fastest way of execution since basically it is parate execution in its principle, in fact it is difficult to conduct. Whereas the unofficial selling of object'of Insurance Privilege based on agreement between debtor/ preserver of Insurance Privilege and creditor/ acceptor of Insurance Privilege cannot be said as an execution since it is conducted without any executing force. In the future, it needs to formulate Regulations on Execution of Insurance Privilege to rule comprehensively application of the execution. Thus, the Execution of Insurance Privilege can be done easily and accurately as needed by banking and also it will be able to serve legal coverage and certainty to parties who engage in the application of execution.