NORMAN, AKHMAD (2005) PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ULAYAT KAUM (Studi di Kecamatan Tilatang Kantang Kabupaten Agam Provinsi Suntatera Barat) (RIGHTS REGISTRATION ACTIVITY OF ELAYAT KAUM LANDS). Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
| PDF - Published Version 2144Kb |
Abstract
Land is an important aspect in both human I Te and development. Some of present lands are ulayat lands. In the progress, there are problems that often happen connected to ulayat lands. That is the reason of lands registration managed by Government Regulation No. 24 Year 1997. In the rights registration activity of ulayat kaum lands is definitely never separated from troubles. In addition, the problem that will be discussed here is about rights registration activity of ulayat kaum lands, and the problems followed. To solve the above problem, the writer used juridical-empirical approach in the research, which was by data collecting and primary and secondary law materials, field studying with observation and interview methods, and we use qualitative methods for the data analysis technique. The research told us about rights registration activity of ulayat kaum lands, and the phases are, first, requesting party has to complete the conditions, and then give the formal request to local National Land:. Board Office (Kantor Badan Pertanahan Nasional). There are two categories of rights registration activity of ulayat kaum lands problems. They are less public motivation of lands registration and they do not need to certify the ulayat lands. The problems that at faced by the public are procedures, the subject and cost of lands registration. It needs discussions about the use of the acceptable and straight methods; it also needs collaboration between government and public to handle the problems. Tanah merupakan aspek yang sangat penting baik dalam kehidupan manusia maupun dalam pembangunan. Sebagian tanah yang ada saat ini merupakan tanah ulayat. Dalam pekembangannya sering terjadi sengketa yang menyangkut tanah ulayat ini. Untuk itu perlu dilakukan pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Di dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah ulayat kaum ini tentu saja tidak akan lepas dari permasalahan. Adapun permasalahan yang akan diuraikan adalah bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak atas tarah ulayat kaum, serta hambatannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni dengan pengumpulan data dan bahan-bahan hukum primer, sekunder seita studi lapangan melalui pengamatan wawancara, serta teknik analisa datanya diiakukan secara kualitatif Dari penelitian yang di lakukau diperoleh kesimpulan mengenai pelaksanaan pendaftaran hak alas tanah ulayat kaum, maka langkah yang ditempuh adalah pemohonan harus terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian permohonan diajukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. Sedangkan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah ulayat kaum ini terdapat 2 kategori yaitu yang ditemui oleh Badan Pertanahan Nasional setempat berupa masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai tujuan pendaftaran tanah dan adanya tanggapan masyarakat haltwa tanah ulayat kaum ini tidak perlu disertifikatkan. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu mengenai prosedur, subjek dan biaya pendaftaran tang h. Untuk mengatasinya perlu diadakan penyuluhan dengan menggunakan metode yang dapat dengan mullah diterima oleh masyarakat dan tepat pada sasarannya serta diperlukan jujta peningkatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat agar hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary |
ID Code: | 11700 |
Deposited By: | Mr UPT Perpus 5 |
Deposited On: | 25 May 2010 21:37 |
Last Modified: | 25 May 2010 21:37 |
Repository Staff Only: item control page