EVALUASI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP ( Studi Kasus Kali Tapak Kota Semarang )

Abstract

Environmental conflict resolution through court is a formal conflict resolution which generally inefficient. The out-of-court dispute resolution whould be the best alternative wich unformal low cost and efficient. As an example, the case of Kali Tapak environmental conflict was resolved by ADR and was considered successful and become a milestone of out-of-court environmental conflict resolution, so it is however necessary to evaluate whether the agreement reached can be stably applied and have contributed to the improvement of environmental condition in the area taking into account the participation of surrounding communities. To answer these questions, the method applied in this research is of an analytic descriptive characteristics with a purposive sampling techniques consists of 8 industrial enterpreneurs suspected as polluters and 20 persons representing the impacted fish-farmers. Primary data was collected by questionaires and interviews whereas secondary data was collected from relevant institutions, library study including laws and regulations. Results of the research indicated that 1) the agreement reached so far was not stably applied as evidence shows the only 4 out of the 12 agreed points or 30% were implemented by the relevant industries, 2) The agreement does not fully contribute to the improvement of environmental condition. This is reflected by the un-effective training programs elaborated due to the traditional way of life of the community, however, 3) The level of community participation in the effort to resolve the conflict is high. Recommendation proposed are 1) in order that the agreement can be stably applied, legally binding and can be executed, it is necessary to put into a legal format and be registered at the justice administration, as arranged in Law No.30 of 1999 regarding Arbitrase.2) In order that the economic and environmental improvement can be effectively achieved, a sustainable communication forum among the the Semarang government (environmental related institutions), industrial entrepreneurs and the community needs to be established. Local community potential and aspiration should be considered in the selection of raining programs. Integrated Waste Water Treatment should be constructed and continuously monitored by Kota Semarang local government. Penyelesaian sengketa lingkungan lewat pengadilan merupakan penyelesaian yang bersifat formal dan pada umumnya tidak efisien. Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan merupakan altematif terbaik , bersifat informal, murah dan efisien. Kasus sengketa lingkungan Kali Tapak sebagai salah satu contoh telah diselesaikan melalui ADR dan dianggap telah berhasil secara menyeluruh serta dianggap sebagai tonggak pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan di Mar pengadilan, karena itu perlu dilakukan evaluasi apakah kesepakatan yang dihasilkan dapat berlaku stabil dan tclah menghasilkan perbaikan lingkungan hidup di sekitar kali Tapak serta memperhatikan partisipasi masyarakat. Adapun untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat diskriptif analitik, dengan teknik pengambilan sampel secara purposife yang meliputi 8 pengusaha industi yang diduga sebagai pencemar dan 20 orang perwakilan petani tambak yang terkena dampak. Data primer diambil melalui kuisioner, dan wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari instansi terkait dan studi pustaka termasuk peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 1). kesepakan yang diambil selaina ini tidak berlaku efektif , terbukti bahwa dan 12 kesepakan hanya 4 kesepakatan atau 30 % yang dilaksanakan penuh oleh pihak pengusaha industri, 2). Tidak sepenuhnya kesepakatan menghasilkan perbaikan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari kurang efektifnya pelatihan ketrampilan bare yang diberikan karena masih kuatnya pola pikir/hidup masyarakat yang lama, namun 3). Tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan ini tinggi. Rekomendasi yang diusulkan 1). agar kesepakatan berlaku konsisten, mempunyai kekuatan eksekutorial dan mengikat hams dituangkan dalam bentuk perjanjian di atas kertas benneterai dan didaftarkan di pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 2). Agar perbaikan ekonomi dan lingkungan berjalan efektif perlu adanya forum komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah Kota Semarang (instansi terkait bidang lingkungan) dengan pengusaha industri dan masyarakat, serta pemilihan jenis pelatihan/ketrampilan yang tetap memperhatikan potensi dan aspirasi masyarakat setempat, perlu dibangun IPAL terpadu, dan pemantauan secara terus-menerus oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.