PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN PRASARANA PASCA PELAKSANAAN PROGRAM P2D DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

Abstract

In order to accelerate poverty reduction program, The Government is executing development activities to strengthen community empowerment process, and for developing social-economic development through regional institution reinforcement and infrastructure providing which is known as P2D Project. The execution of physical infrastructure development in Bantan District began in 2001-2003, which the planning stage and the execution has been done by community through Local Community Organization (Organisasi Masyarakat Setempat = OMS). The goal of this study is to identiji the form and the participatory level artdithe community efforts of Banton District in maintain infrastructures of P2D Project. The approaches used in this study are participatory approach and analytical descriptive approach, using quantitative and qualitative methods. Based on the result of this study, it is known that the respondent is adult, works as farmers and fishermen, low level education, and low level income. The participatory forms in infrastructure maintenance of P2D Project are giving suggestions and critics in meetings, actively involve in infrastructure maintenance by providing manpower, and the intensity of activity is more than 6 months. Community involvement in infrastucture maintenace of P2D Project is unpressed because the community feels that the prograin is for their own importance. The community participatory level shown in the frequently attendence, actively involve in meetings, actively involve in physical efforts. It is also shown in the sources of fund which is come from P2D Project and community. The Chi- Square computation shows that there is difference between occupation and income level to community participatory level. Communities with irregular job, farmers, and entrepreneurs have a high participatory level. White collar labours, fishermen have a rather high participatory level. Communities with low and medium income levels have a low participatory level; meanwhile communities with high income have a high participatory level. The consultant and community figure has correlation with the community participatory level, as a result. Recommendations for increasing community participatory level in this study are first, The Central Government is expected to set RT or RW to take responsibility in infrastructrure maintenance of P2D Project because KPP is not active; second, the community is expected to recognize and to set the schedule of infrastructure maintenance according to the type of the infrastructure; third, due to the low level of community's income, The Regency Government of Bengkalis is expected to provide rural development ,, funds in Banton District Pemerintah dalam rangka mempercepat program penanggulangan kemiskinan, melaksanakan kegiatan pembangunan yang akan memperkuat proses pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan sosial ekonomi melalui penguatan kelembagaan daerah dan penyediaan prasarana pembangunan sosial ekonomi, yang dikenal dengan nama Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D). Di Kecamatan Bantan mulai dilaksanakan pembangunan fisik prasarana sejak tahun 2001 sampai dengan 2003, dimana tahap perencanaan dan pelaksanaan sitclah selesai dikerjakan oleh masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Tujuan dari pada penelitian ini untuk mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi serta usaha-usaha masyarakat dalam pemeliharaan prasarana Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) di Kecamatan Bantan. Dalam studi ini, pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan partisipatif dan pendekatan deskriptif analitik, dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan basil studi, diketahui bahwa responden adalah berusia Dewasa, bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, tingkat pendidikan yang rendah, serta tingkat pendapatan rendah. Bentuk partisipasi dalam pemeliharaan prasarana P2D di Kecamatan Bantan adalah memberikan saran dan kritik dalam pertemuan, dan aktif dalam pemeliharaan prasarana P2D dengan memberikan bantuan berupa tenaga, serta intensitas kegiatan diatas 6 bulan. Keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D, adalah tidak terpaksa, karena mereka menganggap kegiatan pemeliharaan prasarana P2D adalah untuk kepentingan bersama. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D adalah sering hadir dan aktif dalam pertemuan, aktif dalam kegiatan fisik serta sumber dana yang dipergunakan dalam pemeliharaan prasarana P2D, berupa sisa dana program P2D dan sumbangan masyarakat. Dan hasil perhitungan Chi Square diketahui bahwa ada perbedaan jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D. Masyarakat yang belum memperleh pekerjaan tetap, petani dan wiraswasta mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi, sedangkan buruh, nelayan mempunyai tingkat partisipasi yang agak tinggi. Masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah dan seclang, tingkat partisipasi masyarakat adalah rendah, sedangkan tingkat pendapatan tinggi, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D adalah tinggi. Juga hasil perhitungan Chi Square diketahui bahwa Konsultan dan Tokoh masyarakat mempunyai hubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Usulan bagi upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D adalah : Bagi Pemerintah Pusat, karena tidak adanya Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), kalau ada tapi tidak aktif, sebaiknya ditetapkan RW atau RT setempat sebagai penanggungjawab pemeliharaan prasarana P2D, dan prasarana yang akan dibangun hams memperhatikan kebutuhan bagi semua golongan masyarakat setempat. Bagi masyarakat, sebaiknya kenali jenis prasarana dan tentukan jadwal pemeliharaan prasarana sesuai jenis prasarana P2D. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D, diharapkan bagi Pemda Kabupaten Bengkalis dapat menyediakan dana pembangunan desa di Kecamatan Bantan.