PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN SEBAGAI MASUKAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI GORONTALO

SAPOETRO, HASTO A. (2004) PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN SEBAGAI MASUKAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI GORONTALO. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
7Mb

Abstract

The Application of regional autonomy in accordance with Act No. 22/1999 is an effort to distribute the development evenly, so as the establishment of Gorontalo Province is one of efforts to be able to create the development acceleration. This has an implication to the structure changes of development district matters of Gorontalo Province which is part of North Sulawesi Province before. Therefore, it has been determined the policy of new development district matters consisting of three unit development districts. The faced preliminary problem is wether the district matters structure has been appropriate with the characteristic of functional relatedness and development potential owned by Gorontalo Province. In order to overcome this problem, this study examines the development district matters as a strategy input in regional development. This study used two approaches, namely first functional district matters approach, that is to recognize the characteristic of functional relatedness from the existing centers by using an analysis method of Scalogram Guttman, Marshall Centrality Index, Breaking Point and Gravitation Method Second, Homogeny District Matters Approach, that is to recognize the owned developing potentials by using a Factor Analysis Method and LQ Analysis. With those two approach sides, a concept of developing district matters can be produce as a strategy input in regional development of Gorontalo Province. The result of this study indicates some differences between development district matters formulated by Regional Government of Gorontalo Province and development district matters from the study result. From its functional relatedness side, the existing district matters at present still has confusion, namely: first, there is no clear delineation of service district from each sub district centre; second, the determining of Limboto and Tilamuta as the centre of district unit has not been optimum yet since most of districts expected as the back side district are highly influenced by the other centres that also serve as the second service centre (Hierarchy II), thus the expected role from Limboto and Tilamuta as the second service centre is not effective anymore. Viewed from the development potential side, the district matters distribution formulated by the Government of Gorontalo Province has not been completed with the formulation of each development potential characteristics. The district matters from the study result based on the Hierarchy Analysis of Service Centres and influence district, indicates: first, clearer district delineation can be determined; second, a system of service centre arranged in the hierarchy form, namely Gorontalo City has a role as the district centre (Hierarchy I), and five second service centres (Hierarchy II) having potential to be the unit centre of development district. Those second service centres are Limboto, Tilamuta, Marisa, Kabila and Kwandang. Based on the analysis result it can be concluded that the structure of development district matters from the study result consists of five unit development districts that are relatively different with the existing development district matters. In this case, there is a restructuring process in the second (II) development district and formation of three new development districts. The suggested recommendation in order that the implementation of development district matters can run well are it is necessary to conduct some stabilization efforts in the form of the increasing of function and role in each unit centre of development district and the directive of centres system developing with the developing of district transportation system. Penerapan otonomi daerah sesuai UU No. 22/1999 adalah sebagai upaya untuk memeratakan pembangunan, demikian halnya dengan pembentukan Provinsi Gorontalo merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudlcan percepatan pembangunan. Hal ini berimplikasi terhadap perubahan struktur perwilayahan pembangunan Provinsi Gorontalo yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu telah ditetapkan kebijakan perwilayah pembangunan Provinsi Gorontalo yang terdiri atas tiga satuan wilayah pembangunan. Permasalahan awal yang dihadapi adalah apakah struktur perwilayahan tersebut telah sesuai dengan karakteristik keterkaitan fungsional dan potensi pengembangan yang dimiliki Provinsi Gorontalo. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, studi ini mengkaji perwilayahan pembangunan sebagai masukan strategi pengembangan wilayah. Kajian dalam studi ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan perwilayahan fungsional yaitu untuk mengenali karakteristik keterkaitan fungsional dari pusat-pusat yang ada dengan menggunakan metoda analisis Skalogram Guttman, Indeks Sentralitas Marshall, Titik Henti dan metoda Gravitasi. Kedua, pendekatan perwilayahan homogen yaitu untuk mengenali potensi-potensi perkembangan yang dimiliki, dengan menggunakan metoda analisis Faktor dan analisis LQ. Dengan dua sisi pendekatan tersebut dihasilkan suatu konsep perwilayahan pembangunan, sebagai masukan strategi dalam pengembangan wilayah Provinsi Gorontalo. Dari basil kajian studi ini menunjukkan beberapa perbedaan antara perwilayahan pembangunan yang dirumuskan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan perwilayahan pembangunan basil studi. Dad segi keterkaitan fungsionalnya, perwilayahan yang ada saat ini masih terdapat kerancuan, yaitu: pertama, tidak ada deliniasi yang jelas atas wilayah pelayanan dari masing-masing pusat subwilayahnya; kedua, penetapan Limboto dan Tilamuta sebagai pusat satuan wilayah belum optimal, karena sebagian wilayah yang diharapkan sebagai wilayah belakangnya, sangat terpengaruh oleh pusat-pusat lain yang juga berperan sebagai pusat pelayanan kedua (hirarki II) sehingga peran yang diharapkan dari Limboto dan Tilamuta sebagai pusat pelayanan kedua menjadi tidak efektif Dilihat dari segi potensi pengembangan, pembagian perwilayahan yang dirumuskan Pemerintah Provinsi Gorontalo belum dilengkapi dengan rumusan bagaimana karakteristik potensi pengembangannya. Pada perwilayahan basil studi, berdasarkan analisis hirarki pusat-pusat pelayanan dan wilayah pengaruh, menunjukkan: pertama, dapat ditetapkan deliniasi wilayah yang lebih jelas; kedua, sistem pusat-pusat pelayanan relatif tersusun secara hirarkis, yaitu Kota Gorontalo yang berperan sebagai pusat wilayah (hirarki I), dan lima pusat pelayanan kedua (hirarki II) yang memiliki potensi menjadi pusat satuan wilayah pembangunan. Pusat-pusat pelayanan kedua tersebut adalah Limboto, Tilamuta, Marisa, Kabila dan Kwandang. Berdasankan basil analisis menunjukkan bahwa struktur perwilayahan pembangunan hasil studi terdiri dari lima satuan wilayah pembangunan yang relatif berbeda dengan perwilayahan pembangunan yang ada. Dalam hal ini terjadi proses retstrulcturisasi pada wilayah pembangunan II dan pembentukan tiga wilayah pembangunan barn. Rekomendasi yang diusulkan agar pelaksanaan perwilayahan pembangunan dapat berjalan sebagaimana diharapkan adalah, perlu berbagai upaya pemantapan berupa peningkatan fungsi dan peranan pada masing-masing pusat satuan wilayah pembangunan serta arahan pengembangan sistem pusat-pusat dengan pengembangan sistem transportasi wilayah.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Urban and Regional Planning
ID Code:11637
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:25 May 2010 17:08
Last Modified:25 May 2010 17:08

Repository Staff Only: item control page