KAJIAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERJASAMA PENGELOLAAN SARANA PRASARANA

Abstract

Recently, regional development with primary orientation of expanding specific area, has been increasingly imposed on various problems dcult to solve individually; and hence joint-co¬operation efforts with surrounding areas is still required to accomplish their interests with no cost of other parties (Pamudji, 1985). Based on such a perception, local governments should fully support regional joint-cooperation efforts in order to empower potentials available of making local autonomy successful and face globalization challenges. Such supports are im¬portant to jointly create more sustainable joint-cooperation efforts and encounter impedi¬ments. For this reason, the present research was aimed to identifr to what extent the local govern¬ments of Yogyakarta municipality, Sleman and Bantul regencies, and other influencing fac¬tors supported joint-cooperation efforts in managing urban facilities and infrastructures within the Urban Agglomeration of Yogyakarta, especially liquid wastes and garbage through Sekretariat Bersama Kartamantul (Kartamantul Joined Secretary). To this end the research exploited descriptive-qualitative analysis using cross-tabulation analysis technique on results of questionnaires distributed among 71 institutions within the three local governments. Results indicated that among the three local governments, the Yogyakarta municipality held the highest position (41.59%), followed by the Bantul regency at the second position (33.95%), and the Sleman regency at the third position (28.39%), in supporting cooperation program. Compared to total consumers (retribution payers/WR) and total area of service, however, the Bantul and Yogyakarta local governments provided higher and lower contribu¬tions, respectively, than should be. To what extent the supports that the local governments provided mostly depended on some influencing factors. Such factors related to local government supports as institutions and its aparati as parts of local government institutions. The former were based on the numbers of supports provided and its influencing levels on such cooperation, i.e. rules, programs and budgets, functional positions, human resources, coordination and socialization (Hardjito, 1999); while the latter were based on the perceptions that local government aparati per¬ceived Such perceptions involved three points, i.e. knowledge, understanding and assessment of adjusted aspiration toward joint-cooperation efforts. Proposed recommendations relate to expectation that local governments should individually develop new local regulations on liquid wastes and garbage, additional budget based on bur¬den assigned, allocated functional positions, and greater number of personnel to diminish de¬pendency on provincial government. The TPA Piyungan and IPAL Sewon should be managed by professional private institution. The TPA Piyungan should be developed as a plant for re¬cycling and composting garbage and as husbandry (cow). It is necessary to develop the IPA!• Sewon as a research laboratory and a place for raising fishes and a recreation place for fishing. To further research, it is necessary to perform feasibility study on such objects before such joint-cooperation efforts performed; also it is important to introduce some environ¬mental considerations and other criteria, such as total population to compare number of sup¬ports in joint-cooperation efforts. Pembangunan daerah yang pada dasamya diorientasikan pada pengembangan suatu wilayah tertentu, dalam perkembangan terakhir ini semakin dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tidak saja sulit untuk diatasi sendiri, tetapi juga mengharuskan dilakukannya kerjasama dengan daerah-daerah sekitar, di mana kepentingan-kepentingan mereka dapat diwujudkan tanpa mengorbankan pihak lain (Pamudji, 1985). Bertolak dan pandangan ini dan juga dalam rangka mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk menyukseskan otonomi daerah dan menghadapi tantangan globalisasi, sudah seharus¬nya bagi Daerah untuk mendukung sepenuhnya adanya kerjasama daerah. Dukungan Daerah bagi kerjasama diperlukan untuk lebih menciptakan kerjasama yang berkelanjutan dan dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ada secara bersama-sama. Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar du¬kungan pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam mendukung kerjasama pengelolaan sarana-prasarana perkotaan di Aglo¬merasi Perkotaan Yogyakarta, khususnya air limbah dan persampahan, dalam Sekretariat Bersama Kartamantul. Berdasurkan tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif lcualitutif dengan teknik analisis tabulasi silang yang dilakukan terhadap hasil penyebaran kuesioner kepada 71 instansi/lembaga yang ada di ketiga kabupaten/kota tersebut. Basil analisis menunjukkan bahwa di antara ketiga pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Kota Yogyakarta menempati tempat teratas di dalam mendukung program kerjasama yaitu sebesar 41,59%, disusul Kabupaten Bantul yang menempati tempat kedua (33,95%), dan terakhir Kabupaten Sleman yang menempati urutan ketiga (28,39%). Tetapi, jika besar dukungan its diperbandingkan dengan jumlah pelanggan (wajib retribusi/WR) dan lugs daerah pelayanan akan terlihat bahwa sebenarnya Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan dukungan melebihi dan yang seharusnya ditanggung, se¬mentara Pemerintah Kota Yogyakarta hanya memberikan dukungan yang lebill rendah dad yang seha¬rusnya ditanggung. Besar dukungan pemerintah daerah akin sangat tergantung kepada faktor-faktor yang mempenga-ruhinya. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan dukungan pemerintah daerah sebagai sebuah institusi dan faktor aparatur pemerintah daerah sebagai bagian dan institusi pemerintah daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan pemerintah daerah sebagai sebuah institusi terhadap kerjasama, dilihat pada besar-kecilnya bentuk-bentuk dukungan yang dibaikan dan bobot pengaruhnya terhadap ker¬jasama tersebut, yaitu peraturan, program dan anggaran, jabatan fungsional, sumberdaya manusia, koonlinosi, dan sosialisasi (Hardjito, 1994). Sedang pada faktor aparatur pemerintah daerah akan dili¬hat pada persepsi aparatur pemerintah daerah. Persepsi menyangkut aspek pengetahuan aparat tentang kerjasama, pemahaman aparat tentang kerjasama dan penilaian kesesuaian aspirasi aparat terhadap kerjasama Rekomendasi yang diusulkan dalam penelitian ini menyangkut harapan kepada masing-masing pemda untuk membuat perda bam tentang air limbah dan persampahan, tambahan anggaran berdasarkan be- ban tanggungan, alokasi jabatan fungsional serta tambahan personil untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah propinsi. Pengelolaan TPA Piyungan dan 1PAL Sewon disarankan untuk perlu di¬tangani swasta-profesional. TM Piyungan perlu dilcembangican untuk dam. Wang dan pengomposan sampah serta peternakan (sapi). IPAL Sewon perlu dikembangkun sebagai laboratorium penelitian serta pemeliharaan Ham dan wisata pemancingan. Untuk studi lanjut, diperlukan adanya studi ke¬layakan untuk obyek kerjasama sebelum dikerjacamakan, serta pentingnya memasukkan pertimbangan lingkungan dan kriteria lain seperti jumlah penduduk dalam memperbandingkan besar dukungan dalam kerjasama.