PERAN DESA ADAT DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Obyek Wisata Hutan Sangeh, Badung, Bali)

Abstract

Many aspects in the development of Bali region has been pushed by rapid growth of tourism industry. As a consequence Bali island with its limited natural resources tends to be explored so as its environmental quality is deteriorated. To anticipate these negative impacts traditional village as a traditional institution and the basis of development has to be involved in the development process. This research tried to explore Sangeh traditional villager role in environmental preservation as the basis of sustainable development. The objectives of this research were to know: (1) planning made by Sangeh traditional village in the management of Sangeh forest tourism object; (2) the govermnent's efforts in revitalizing Sangeh traditional values in preserving Sangeh forest tourism object; (3) the influence of traditional values revitalization done by the government in preserving Sangeh forest tourism object. Technique of analysis is qualitative descriptive methode. Primary data sources were taken purposively. Data were collected through interview and observation, and then analyzed by using qualitative analysis inductively The research finding are: (1) Sangeh traditional village has made physical development planning by implementing participative planning model with seven steps magic of planning covering fonmilating problem, setting up goals, analysing condition, developing alternatives, evaluating the best alternative, evaluating chosen alternative, and implementing the chosen alternative. This model is in accordance with social learning plan (of Friedman category) and transaction (of Hudson category) which are focused on full participation of the people by having greater access in decision making process of development activities which affect their life. (2) The regencial government's role in revitalizing traditional values are actualized thruoght implementing facilitative efforts and throught Traditional Village Competition covering preservation, empowerment, and development. (3) Sangeh traditional values positively influence the success of Sangeh traditional village krama in managing Sangeh as a tourism object, proved by income for Sangeh traditional village, job opportunities for Sangeh krama, and Sangeh preservation of forest function. Recommendation from this findings are: (1) Badung regencial government is expected to response and actualize the physical development plan of the tourism object in the form of kiosks an-angement made by the Sangeh traditional villagers, which constitutes aspirations and the society's real need. (2) The role of regencial government in revitalizing traditional values should be enhanced through facilitating the traditional village, considering Sangeh Traditional Village is a very susceptible tourism object toward changes. (3) The planned Management Agency should be actualized, to overcome existing problems related to tourists or the tourism object as early as possible. Pembangunan di Daerah Bali dalam berbagai aspek pembangunan didorong oleh laju pertumbuhan industri pariwisata. Konsekuensinya, Pulau Bali yang memiliki potensi sumber daya alam relatif terbatas, akan terus dieksploitasi dan mengalami degradasi kualitas lingkungan. Untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif tersebut, desa adat sebagai lembaga tradisional dan basis pembangunan sangat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan. Penelitian ini mencoba untuk menggali peran masyarakat Desa Adat Sangeh dalam melestarikan lingkungannya sebagai syarat pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu ( I ) mengetahui perencanaan oleh Desa Adat Sangeh dalam penataan obyek wisata hutan Sangeh; (2). mengetahui upaya Pemerintah dalam merevitalisasi nilai-nilai adat Sangeh dalam melestarikan obyek wisata hutan Sangeh; (3) mengetahui penganth revitalisasi nilai-nilai adat Sangeh yang dilakukan oleh pemeritah dalam pelestarian obyek wisata hutan Sangeh. Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif, amber data primer ditentukan secara purposive, pengtunpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dan pengamatan, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif secara induktif Hasil penelitian menunjukkan ( I ) Desa Adat Sangeh melakukan perencanaan penataan pembangunan fisik dengan menerapkan model perencanaan partisipatif dengan menerapkan the seven magic steps of planning yaitu merumuskan masalah, menetapkan tujuan, analisis kondisi, mencari alternatif solusi, memilih alternatif terbaik, dan mengimplementasikan, relevan dengan teori perencanaan pembelajaran sosial (kategori Friedman) dan transaktif (kategori Hudson) yang menekankan pada keterlibatan masyarakat secara penuh dalam pengambilan keputusan sebagai proses pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. (2) Pemerintah Daerah dalam merevitalisasi nilai-nilai adat Desa Adat Sangeh melakukan upaya pembinaan dan Lomba Desa Adat yang meliputi : pelestarian desa adat dan nilai-nilai adat; pemberdayaan untuk memperkokoh desa adat dan nilai-nilai adat terhadap perkembangan jaman; dan pengembangan untuk merencanakan, memadukan dan mengarahkan desa adat dengan nilai-nilai adat untuk berperan dalam pembangunan. (3) Nilai-nilai adat Desa Adat Sangeh berpengaruh positif terhadap keberhasilan krama desa adat Sangeh dalam pengelolaan hutan Sangeh sebagai obyek wisata, terbukti dengan adanya pendapatan bagi Desa Adat Sangeh, pemerataan kesempatan kerja bagi krama Desa Adat Sangeh, dan pelestarian fungsi hutan Sangeh. Rekomendasi dari penelitian ini adalah (1) Pemerintah Kabupaten Badtmg dengan Desa Adat Sangeh hams merespon dan merealisasikan rencana pembangunan fisik obyek wisata bentpa penataan kios yang telah dibuat oleh masyarakat desa adat Sangeh dan merupakan aspirasi serta kebutuhan nyata masyarakat. (2) Peran pemerintah daerah dalam merevitalisasi nilai-nilai adat terns ditingkatkan melalui pembinaan desa adat, mengingat Desa Adat Sangeh merupakan daerah obyek wisata yang sangat rentan terhadap perubahan. (3) Rencana Desa Adat Sangeh untuk membentuk Badan Pengelolaan agar segera direalisasikan, sehingga pennasalahan¬permasalahan yang selama ini muncul balk yang menyangkut wisatawan maupun obyek wisata dapat ditangani secara dini dan berkelanjutan.