USAHA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

Prayudhayanti, Bondan Ndaru (2004) USAHA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
3776Kb

Abstract

Land is very important for development in a country. One side the supply of land is restricted while the other side the needs of land are increased. Therefore it is needed efforts about the restraint of farmland function to be not farmland. This research aims to identify reasons of people to change function their farmland into another function, the impact of change function from farmland to be not farmland, efforts of government to restrain farmland function into another function, inhibiting and supporting factors in the restraint farmland function to be not farmland. This research uses empirical-juridical approach and samples are taken by using purposive sampling methods. They use to get accurate and good results. The research results conclude that people change farmland function to be not farmland to get residences, economic development increases and the high value of land. Positive impacts of change function are the success of investment in the field of employment, available residences and increase of tax sector income. The negative impacts are restricted land and a change of environment. Supporting factor is available land and inhibiting factors are wrong opinion from people, restricted ownerships of land, deli nation of territories, lack of coordination among departments and many buildings without letter of permission. Seiring dengan kemajuan pembangunan yang semakin pesat, dibutuhkan tanah sebagai media pembangunan. Disatu sisi persediaan tanah semakin terbatas sedangkan disisi lain kebutuhan tanah untuk berbagai kepentingan semakin meningkat. Sehubungan dengan hal itu diperlukan usaha pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk menjaga keseimbangan penggunaan tanah diberbagai kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat melakukan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian, mengetahui dampak alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian, mengetahui usaha pemerintah dalam melakukan pengendalian alih fungsi tanah pertanian menajadi tanah non pertanian ditinjau dari segi yuridis dan non yuridis serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat usaha pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ini, menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang memadai baik ditinjau dari praktek maupun kandungan ilmiahnya. Tekhnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling yaitu penarikan sample berdasarkan keterlibatan mereka sehingga menyebabkan terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian Basil penelitian yang diperoleh diantaranya, masyarakat melakukan alih fungsi dikarenakan kebutuhan untuk memenuhi tempat tinggal, pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, nilai ekonomi tanah dan lokasi yang strategis lebih menguntungkan untuk dilakukannya alih fungsi Dampak positif dari alih fungsi adalah keberhasilan nilai investasi yang ditanamkan dan lapangan pekerjaan yang memadai, tersedianya kebutuhan tempat tinggal, pendapatan dari sektor perpajakan bagi daerah sedangkan dampak negatifnya adalah semakin terbatasnya persediaan tanah pertanian dan perubahan lingkungan. Usaha pemerintah dalam pengendalian alih fungsi ditinjau dari segi yuridis dan non yuridis. Faktor pendukung usaha tersebut adalah tersedianya tanah yang relatif luas sebagai alternatif lahan dalam melaksanakan pembangunan sedangkan faktor penghambatnya adalah penyebutan tanah pertanian yang harus dilindungi tidak seragam, persepsi masyarakat yang salah tentang kewenangan pemilik tanah, pemilikan tanah yang terbatas, delinasi antar kawasan dan kurangnya koordinasi instansi terkait serta banyaknya bangunan didirikan tanpa perijinan yang tepat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditanik kesimpulan meskipun pemerintah telah melakukan usaha pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian tetapi kenyataannya hal ini akan tetap terus terjadi sebagai konsekwensi diadakannya pembangunan dan persediaan tanah pertanian semakin mengalami keterbatasan.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:11597
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:25 May 2010 14:58
Last Modified:25 May 2010 14:58

Repository Staff Only: item control page