PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB DI KABUPATEN PATI

Abstract

The policy of tax sector is effective to keep balance on economic and inflation. It has important role in social justice, income distribution, resources alocation and accumulation of financial. The research aims to identify the role of Notary public/PPAT in the intensification of BPHTB tax payment, obstacles and the role of Notary public/PPAT in the PBB tax assessment. The data of the research consist of primary and secondary data.The research is analysed by using yuridical empirical methods with analitical- descriptif specification. The research results conclude that the role of Notary public/PPAT in the intensification of BPHTB tax payment is bigger than PPAT. Notary public/PPAT increase outcome of real property tax payment. The obstacles are includes administration factor, the time limitation of tax payment and discrimination attitude between Notary public/PPAT and PPAT by tax-service officer. The role of Notary public/PPAT in PBS tax assessment is more active to take information about the real transaction and compare with theories to get accurate and real transaction from client. Kebijakan dalam bidang perpajakan yang efektif dapat berperan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan inflasi. Kebijakan dalam bidang perpajakan tersebut mempunyai peranan penting dalam Keadilan Sosial, alokasi sumber-sumber, distribusi pendapatan dan akumulasi modal, lebih dari itu, kebijakan perpajakan tersebut, dapat beiperan untuk mendidik ralcyat berkesadaran politilc dan bemegara. Menifestasi dari keasadaran berpolitilc dan bernegara adalah kerelaan berkorban untuk kepentingan negara, salah satunya adalah kerelaan membayar pajak. flak atas satuan rumah susun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 selama ini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang BPHTB, Ichususnya dalam pengertian hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa peranan PPAT/Notaris dalam intensifdcasi pemungutan BPHTB di Kabupaten Pati; Untuk mengetahui dan menganalisa falctor-faktor yang menghambat peranan PPAT dalam intensifikasi pemungutan BPHTB di Kabupaten Pati. dan Untuk mengetahui dan menganalisa peranan PPAT/Notaris dalam penetapan NPOP PBB. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesiftkasi desluitif analitis, melalui pengumpulan data primer dan sektmder. Peranan PPAT/Notaris dalam intensifikasi pemungutan BPHTB sudah cukup maksimal, terbukti dengan lebih besamya pemungutan BPHTB yang diberikan PPAT/Notaris dari pada PPAT, hanya saja peningkatan dalam intensiflcasi pemungutan BPHTB seperti keinginan Kantor Pelayanan PBB Pati belum dapat terwujud secara maksimal, dikarenalcan sistem self assessment , yang menyebabkan sulit mengkontrol laporan transalcsi yang sebenamya, untuk itu masih diperlukan kesadarn hulcum baik para pihalc yang bertransaksi maupun oleh PPAT/Notaris itu sendiri. Falctor penghambat peran PPAT/Notaris dalam melakukan intensifikasi pemungutan BPHTB selama ini lebih disebabkan faktor administrasi, seperti SPPT PBB yang terlambat di cetak, Kantor kas pembayaran Pajak yang walctunya dibatasi serta adanya perlakuan yang diskriminatif, yang dilakulcan oleh Kantor Pelayanan PBB Pati antara PPAT/Notaris clan PPAT. Peranan PPAT/Notaris dalam Penetapan NPOP PBB dapat dilalcukan lewat sikap proaktif dari PPAT/Notaris menggali informasi mengenai transaksi nil dari para pihak dan membandingkan dengan teori- teori pendekatan nilai, guna mendekatkan transaski nil dengan pengalcuan para pihalc, disamping itu informasi lewat teori pendekatan tidal terbuka secara umum dan mudah diperoleh.