ANALISIS REGULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAMAN NASIONAL KUTAI (Studi Kasus Di Desa Teluk Pandan dan Desa Sangkima — Kutim)

Abstract

Kutai National Park (KNP) covering the area of 198,529 hectares is located in three Regencies; East Kutai with 86% of the total area, Kutai Kertanegara 14.78 % and Bontang 2.52 %. Due to regional autonomy, in which environment is under the authority of local government KNP has suffered from deforestration. The main problems that make KNP become worse are the 1997 — 1998 forest fire, the 2002 floods that wiped out Sangatta and some villages in the area of KNP, and uncontrolled illegal logging The research method employed is descriptive method. The research variables include regulation and authorization of KNP management, policies on area management, master plan, KNP frontiers, illegal logging, deforestation, forest fires and KNP management. This theses especially reviewed the implemetation of policies and regulation related to KNP, especially the Act no. 41 of 1999 on forestry, Act no. 22 of 1999 on the Regional Autonomy, and Act no. 23 of 1997 on Environmental Management Based on indepth interview wiyh informan from Desa Teluk Pandan and Sangkima villages, the District of Sangatta, and the Heads of Local Government, NGOs, KNP Organization, and Pertamina, it is concluded that KNP shall be maintained for its preservation. In addition, people expect the government to implement serious law enforcement to illegal logging. In addition, the management of KNP by KNP board should be optimized,especially in dealing with the problems of boundaries and enclave status. To optimize KNP management, it is suggested to provide a bottom-up model of area conservation. It means that the management should not be under the control of the Forestry Department any more, but is directly managed by the local people and stakeholders. The participation of stakeholders with inclusive approach in management is expected to create sustainable forest. Taman Nasional Kutai (TNK) dengan luas 198.529 ha secara administratif terletak di tiga daerah yaitu Kabupaten Kutai Timur (86%), Kabupaten Kutai Kartanegara (14,78%) dan Kota Bontang (2,52%). Namun seiring dengan perkembangan waktu dan terkait dengan berbagai aspek sosial dan politik seperti bergulirnya reformasi dan otonomi daerah, TNK mengalami degradasi lingkungan hidup di antaranya adalah terjadinya kebakaran pada tahun 1997-1998, musibah banjir di Sangatta dan desa-desa sekitar TNK yang terjadi pada tahun 2002 serta banyaknya kasus perambahan ataupun pencurian kayu secara illegal yang semalcin merajalela yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Tipe penelitian adalah deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pengelolaan INK. Variabel-variabel yang diteliti meliputi Aspek Hulcum dan Kewenangan Pengelolaan Kawasan TNIC, Kebijakan Pengelolaan Kawasan, Pemanfaatan Tata Ruang, Tata Batas TN1C, Illegal Logging/pencurian kayu, Perambahan Hutan, Kebakaran Hutan, dan Pengelolaan TNK. Tesis ini khususnya mengkaji regulasi dan implementasi kebijakan yang terkait dengan TNIC, yaitu : UU No.41/1999 tentang Kehutanan, UT]. No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan basil penelitian melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, pemangku kepentingan seperti Pemkab Kutim, LSM, Balai TNK dan Pertamina diperoleh kesimpulan bahwa keberadaan TNK sebagai kawasan konservasi hams tetap dipertahankan. Selain itu masyarakat mengharapkan agar hukum dapat ditegakkan terutama bagi pelaku pencurian kayu dan perambahan hutan. Ditambahkan, pengelolaan TN Kutai yang dilalcukan oleh Balai TNK supaya dioptimalkan terutama dalam menangani permasalahan tata batas dan penyelesaian enclave yang saat ini masih diproses di Departemen Kehutanan. Untuk memaksimalkan pengelolaan TN Kutai, diusulkan suatu model pengelolaan kawasan konservasi dari Top-down menjadi Bottom-Up. Artinya pengelolaan yang selama ini berasal dari Departemen Kehutanan c.q Ditjen PHKA menjadi pengelolaan dari bawah, yaitu keterlibatan stakeholders yang berkepentingan dengan pengelolaan TNK.Keterlibatan pan stakeholders disatukan .dalam pendekatan partisipatif dan secara bersama-sama mengelola TNIC, sehingga diharapkan hasilnya TNK menjadi lestari.