EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PASCAPEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN KOLAKA

Abstract

Act Number 22 / 1999, and Act Number 25 / 1999 about district authority cause principal changes about the regulation between center and regional, either in the field of gevernment administration, or in the finance correlation between State and Regional Government. The district axtend of Kolaka regency is one implication of authority issue to the region. This district extend effects Original Region Income Was Rp.10.575.843.918,- but after the district extend, it decreases into Rp.9.569.516.031,-. The decreasing of Original Region Income source after the district extension is a problem faced by Kolaka Regency particulary in financing the implementation of government affair and region development. Therefore, the aim of this study is to review the region tax sources and new region retribution and analyze district's potential and the extensive potential of region taxes and retribution to be the source of Original Region Income of Kolaka Regency. An act Number 34 / 2000 enables regencies and municipalities to establish a new kind of regional tax and retribution. The extensive efforts of regional tax and retribution that based on the district's potency are conducted by using the approach of normative and descriptive explorative. Normative approach is an approach that is conducted based on regulations or directions which be decision an have basic permanent law, while descriptive exploration approach is an approach that try to describe the potency of Kolaka Regency that can be developed by conducting the extensive of regional tax and retribution. In order to discover the potency of region and the potency of ekstensive regional tax and retribution, this paper is using some analysis. The analysis are : The analysis of existing condition tax and retribution's extensive, the normatif analysis, the comparative analysis, and the analysis of priority's estabilishment of regional tax and retribution that are recommended to be put into effect by Kolaka Regency by using method of Analityc Hierarchy Process. From the conducted analysis, this paper is going to discover the district's potencies that can be developed to be new regional tax and retribution sources that will be recommended to Kolaka Regency in order to be put into effect. Regional taxes and retributions which become the priority to be put into effect are : the seaweed cultivation tax, the retribution of latrine's suction service, the retribution of merchant of agricultural produce gatherer, and the retribution offish and other sea product drying business. The execution of the new regional taxes and retributions is expected can increase District's Original Income (PAD) of Kolaka Regency so it can be source of district's financing in goverenment's implementation, development, and society's services. Kewenangan Daerah dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, balk dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemekaran wilayah Kabupaten Kolaka merupakan salah satu implikasi dari pemberian kewenangan pada daerah. Pemekaran wilayah ini berdampak terhadap penerimaan PAD kabupaten induk, dimana sebelum pemekaran wilayah yaitu pada tahun 2003, penerimaan PAD sebesar Rp.10.575.843,918,- namun setelah pemekaran wilayah berkurang menjadi Rp.9.569.516,031,-. Berkurangnya sember penerimaan PAD pasca pemekaran wilayah merupakan masalah yang dihadapi Kabupaten Kolaka khususnya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Malca dart flu, tujuan dan sasaran studi ini adalah melakulcan kajian terhadap sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah baru dan menganalisis potensi wilayah dan potensi ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk menjadi sumber PAD Kabupaten Kolaka. UU Nomor 34 Tahun 2000 memungkinkan daerah kabupaten/kota untuk menetapkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah baru. Upaya ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis potensi wilayah dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif eksploratif Pendekatan normatif merupalcan pendekatan yang dilakukan dengan didasarkan dengan peraturan-peraturan atau pedoman yang sudah menjadi ketetapan dan mempunyai landasan hukum tetap, sedangkan pendekatan deskriptif eksploratif merupakan pendekatan yang berupaya memaparkan potensi wilayah Kabupaten Kolaka yang dapat dikembangkan dengan melakukan elcstensifikasi pajak daerah dan Retribusi dearah. Untuk mengetahui potensi wilayah dan potensi ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah ma/ca dalam studi ini dilakukan serangkaian analisis, yaitu analisis kondisi eksisting pajak daerah dan retribusi daerah, analisis potensi wilayah dan potensi ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, analisis normatif analisis komparasi, dan analisis penentuan prioritas pajak daerah dan retribusi daerah yang direkomendasikan untuk diberlakukan di Kabupaten Kolalca dengan menggunakan metode Proses Hirarki Analiti/c Dan serangkaian analisis yang telah dilakukan, mak diketahui hasil dari studi ini yaitu potensi wilayah yang dapat dikembangkan menjadi sumber pajak daerah dan retribusi daerah baru yang akan direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk diberlakukan. Adapun pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah menjadi prioritas untuk diberlakukan adalah : Pajak Bud! Daya Rumput Laut, Retribusi Jasa Penyedotan Kakus, Retribusi Pedagang Pengumpul Hasil Perkebunan, dan Retribusi Usaha Pengeringan Ikan dan Hasil Laut Lainnya. Pemberla1cuan pajak daerah dan retribusi daerah baru ini diharap1can dapat meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Kolaka sehingga dapat menjadi sumber pembiayaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.