PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK ATAS TANAH DARI HAK GUNA BANGUNAN (HGB) MENJADI HAK MILIK (HM) UNTUK RUMAH SANGAT SEDERHANA DAN RUMAH SEDERHANA YANG MASIH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DI KABUPATEN BREBES

Abstract

The recent housing development is growing wider because of an increase of the living place needed, so that the housing development by the law institution has to have a regulation without proprietary rights. Thus, the rights on lands that was given is the Building Use Rights, whereas it does not match with a national land law in section 21 subsection (1): "The proprietary rights belongs to Indonesian natives." In the connection with those matters, the government issues the Statement of Agrarian State Minister/ Head of National Lands Board Office Number 9 Year 1997 Jis Number 15 Year 1997 and Number 1 Year 1998 on the Giving of Proprietary Rights for Very Plain House and Plain House. The purpose of the policy is to increase the rights on lands status from HGB to Proprietary Rights. The purposes of research on "the Execution of Rights on Lands Improvement from HGB to HM for RSS and RS Having Burden Rights in Brebes District are: 1) To acknowledge the execution process of the registration of rights improvement from Buildings Use Rights to Proprietary Rights that is having burden rights. 2) To acknowledge problems cause the widespread of RSS and RS having Buildings Use Rights. The research used Juridical Empirical approach, which analyses the regulation application in the community. Primary data was used in the data collection, which was collected from the society and the RSS owner as the respondent, and by interviewing the related sources. The sampling was purposive non-random sampling for achieving subjects. The research result shows that there are many Buildings Use Rights in the housing surroundings, which could not be changed into Proprietary Rights status. The main reason is about the house possessing credit problem, hence, the certificate of rights on lands is still in the Bank's hand that affect the approval of rights increase within the credit periods. The improvement of rights conclusion in Kaligangsa housing in Brebes District is less efforts of the community in the connection with the execution of the increase of their rights on lands, because of having unpaid credit on house and a process difficulty. Pembanguana perumahan sekarang makin marak karena kebutuhan perumahan semakin meningkat sehingga pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh badan hukum status tanahnya tidak boleh dipunyai dengan hak milik. Oleh karena itu hak atas tanah yang diberikan adalah Hak Guna Bangunan, hal tersebut tidak sesusai dengan prinsip hukum tanah nasional yang ditungkan dalam pasal 21 ayat (1) UUPA yang berbunyi : " Hanya warga Indonesia dapat mempunyai hak milik" Berkaitan dengan itu maka Pemerintah memberikan kemudahan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahaun 1997 Jis No 15 Tahun 1997 dan Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan peningkatan status hak atas tanah dari HGB menjadi Hak Milik. Tujuan penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Peningkatan Hak Atas Tanah Dari HGB Menjadi HM Untuk RSS dan RS Yang Masih Dibebani Hak Tanggungan di Kabupaten Brebes ini adalah : 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik yang masih dibebani hak tanggungan. 2)Untuk mengetahui kendala — kendala yang menyebabkan masih banyaknya RSS dan RS berstatus Hak Guna Bangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, guna untuk menganalisa tentang sejauh mana peraturan yang sedang berlaku diterapkan dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil dari masyarakat dan pemilik RSS/RS yang dijadikan sebagai responden serta mewawancarai narasumber yang terkait. Sempel dipilih purposive non random sampling agar subyek¬subyek yang dituju dapat diperoleh dan berguna bagi peneliti. Hasil penelitian yang diperoleh temyata masih banyak Hak Guna Bangunan di komplek perumahan yang belum bisa dirubah statusnya menjadi Hak Milik. Alasan belum merubah yang paling besar karena kredit pemilikan rumah belum lunas sehingga sertipikat hak atas tanah ditahan oleh Bank dan tidak diperoleh persetujuan untuk melakukan peningkatan hak selama kredit tersebut belum lunas. Kesimpulan dari Proses peningkatan hak untuk tanah-tahan yang dibebani hak Tanggungan hams ada pernyataan persetujuan secara tertulis dari pemenang Hak Tanggungan disertai penyerahan Sertifikat Hak Tanggungan yang bersangkutan. di perumahan kaligangsa -Kabupaten Brebes bahwa masyarakat sangat kurang dalam melaksanakan peningkatan hak atas tanahnya, hal itu karena kredit atas rumah belum lunas dan prosesnya sulit.