EVALUASI PROGRAM BANGUN PRAJA: STUDI KASUS KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

Abstract

Excessive natural resources exploitation and development activities that neglect environmental carrying capacity have caused various environmental problems. Degradation of environmental quality as a consequence of development activities needs effective and sound management in the framework of sustainable development. According to OECD 0998), sustainable development is the development that aimed at meeting the needs of the present generation without neglecting the needs of the future generation to meet their needs. Related to this concept, Bangun Praja is a program aimed at creating good environmental governance. This case study research analysed Bangun Praja Program plan and its implementation since its first inception in 2002 in Semarang. Data was taken using questionnaires and interview to respondents that were chosen using purposive sampling technique. Plan analyzes was done to Bangun Praja Program plan formulation written by the Ministry of Environment. Analysis on the implementation of this program in Semarang shows that improvement should be made to its plan, in terms of its mechanism and execution procedures. Based on the research result it is also known that Bangun Praja Program plan could be categorized into comprehensive synoptic plan theory that plays planner as a technician bureaucrat. The weakness of this program was that there was distortion in the planning of field implementation. The program planning tends to be scientific rational, standardized, inflexible, wide scope and decentralized, causing ineffective mechanism of field implementation. Therefore it is recommended that there should be adjustment in the planning and implementation of Bangun Praja program, by stressing more on social learning to create collective consciousness on sustainable development by involving all stakeholders. Besides, transactive planning theory that plays planner as a facilitator and educational mediator should be adopted. The importance of stakeholders involvement in problem identification, objective arrangement, situation judgement, inventory of policy alternatives, policy decision and decision-making is paramount. Moreover, there should also be enhancement in the monitoring role by the legislative on development activities done by the executive. Keywords: Bangun Praja program, governance, environment. Ekploitasi sumber daya clam secara berlebihan dan kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan telah menimbulkan permasalahan seperti timbulnya bencana banjir dan tanah longsor. Kemerosotan kualitas lingkungan sebagai konsekwensi kegiatan pembangunan membutuhkan suatu pengelolaan yang baik dan efektif dalam suatu kerangka pembangunan berkelanjutan. Menurut WCED (1998), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Berkaitan dengan hal itu program Bangun Praja merupakan salah satu program untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di bidang lingkungan. Penelitian studi kasus ini menganalisis perencanaan dan pelaksanaan program Bangun Praja yang dilaksanakan mulai tahun 2002 di Kota Semarang. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara terhadap responden yang telah ditetapkan sebagai sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis perencanaan dilakukan terhadap penyusunan perencanaan program Bangun Praja yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Implementasi program Bangun Praja pada tahun 2002 di Semarang menunjukkan bahwa perencanaan Program Bangun Praja masih memerlukan penyempumaan dalam hal mekanisme dan tatalaksana pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa penyusunan perencanaan program Bangun Praja dapat dikategorikan pada teori perencanaan sinoptik komprehensif yang menempatkan perencana sebagai birokrat teknisi. Kelemahan dari perencanaan program Bangun Praja ini adalah pada tatanan operasional di lapangan dengan teljadinya distorsi dalam penentuan pelaksanaan program. Penyusunan perencanaan program yang cenderung rasional ilmiah, terstandarisasi, tidak fleksibel, dengan lingkup yang luas dan tersentralisasi menyebabkan mekanisme pelaksanaan di lapangan menjadi tidak efektif. Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan implementasi program Bangun Praja tahun pertama ini adalah perlu dilakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan program dengan lebih mengedepankan pembelajaran sosial untuk mencapai suatu kesadaran kolektif pelaksanaan pembangunan berwawasan Ungluing= dengan keterlibatan seluruh stakeholders. Perencanaan program Bangun Praja direkomendasikan mengadopsi teori perencanaan transaktif yang menempatkan perencana sebagai fasilitator dan mediator pendidik. Keterlibatan stakeholders dalam identifikasi masalah, perumusan tujuan, penilaian situasi, inventarisasi altematif kebijakan, penentuan pilihan kebijakan, kajian dampak dan pengambilan keputusan mutlak diperlukan. Di samping itu perlu dilakukan peningkatan peran legislatif dalam pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif. Kata lcunci : Program Bangun Praja, tata praja, lingkungan