PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN WADUK ICEDUNG OMBO DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI (Kajian Sosio-Yuridis pada efektifitas hukum guna melindungi golongan yang lemah dalam masyarakat)

Abstract

The problem of land liberation needs an extra-handling attention, because it consists of societies importance, more over, if it is seen from the government needed of the lands, especially for the development, it could be understood that it is very limited. Hence, the only possible solution is to liberate the society's property, either it has been controlled by Traditional Law rights or other based on UUPA. The purpose of this research is to examine the Execution of the Compensation Hand over of the Liberated Land for Kedung Ombo Rumen Development Project in Boyolali District Territory and the problems arisen, and the law efforts of the compensation as well. This research was held in Boyolali District territory with one hundred citizens live in Kedung Ombo Rumen relocation and the government institution as the research subjects. The writer used juridical-sociological research method, which was a law res-arch by using an appropriate fact approach with a field observation and research, which was examined and studied based on connected law regulations. The writer used primary data, which used direct field information, in this case questioners and interviews, and secondary data, which used literature study, The writer used qualitative analysis as the data analysis with a deductive conclusion. The research results are: l) the bare fact shows that the money-giving compensation is not too equal for the property's rights proprietors, it is became of Tax Object Purchase Value! Nilai hal Obyek Pajak (NKR) that is used as the compensation calculation basic does not reflect the actual value of the land. 2) based on those problems mentioned above, ii could be recognized Thai The land liberation math problem (recently known as giving op or tansferring The rights) is in The range of compensation value. in This case, the -proprietors want -to achieve a loom market value in 13-re contrary; There is still a limited Ciovernment fund for the land liberation 3) based on the legally government opinion, there is a solution of the problems, refers to Reg, Supreme Court Sentence Number 651) PR Pdt./ 1994 date October 26, 1994, that _permits The Juridical Review/ Peninjauan Kembali (PK) petition by government as the petitioner party, so that, the former SupremeCourt Sentence on the compensation value of land on Rp 50,000/m2 and plant on Rp 35,000/ stalk is canceled, however, it is not the final law processes yet.The execution of the compensation distribution on Kedung Ombo Rumen development was executed in several options, by giving cash compensation or by relocating the local society. The problem arising in the execution of the compensation distribution on Kedung Ombo Rumen development is a disagreement on the number of the compensation funds because of the government limited fund so that the compensation form and number do not reflect the community local market standard prices. Besides, the government laws efforts on the compensation execution have been considered to be done based on the legal point of view of Reg, Supreme Court Sentence Number 650 PK Pdt/ 1994 date October 26, 1994. In the main idea, if there is a development with land liberation so there will be bigger problems in land. These problems appear because of the freed land owner will find a new territory with a new interactive community, that will cause another complex problems as well. Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas. Oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut UUPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi atas tanah yang dibebaskan untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi atas tanah yang dibebaskan untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali serta upaya hukum yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi atas tanah yang dibebaskan untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Boyolali dengan subyek penelitian meliputi seratus warga masyarakat yang menempati relokasi Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali dan instansi pemerintah. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Dalam kenyataannya menunjukan bahwa pemberian ganti kerugian berupa uang dirasakan masih kurang adil bagi para pemegang hak atas tanah yang diambil tanahnya, hal ini disebabkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan besarnya ganti kerugian tidak mencerminkan nilai yang sebenantya dari tanah tersebut. 2) Dad berbagai kendala di atas dapat diketahui bahwa konsentrasi permasalahan pembebasan tanah (sekarang pelepasan atau peuyerahan hak) -terletak padabesamya ganti kerugian. Di satu sisi pihak pemilik/yang menguasai tanah menginginkan besamya ganti-kerugian sesuai dengan harga pasar setempat, sementara di sisi lain masih terbatasnya dana Pemerintah yang tersedia untuk pembebasan tanah. 3) Menurut pemerintah secara hukum sudah selesai, dengan adanya Putusan MA Reg. Nomor 650 PK Pdt/1994 tanggal 26 Oktober 1994, yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh pihak pemohon (pemerintah), sehingga ketetapan ganti rugi Rp 50.000/m2 tanah dan Rp 35.000/batang tanaman (sebagaimana hasil putusan MA/ sebelumnya) menjadi batal, akan tetapi pada kenyataannya proses hukum memang belum dikatakan sudah final Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pembangunan Waduk Kedung Ombo dilaksanakan dengan beberapa cara, antara dengan pemberian ganti kerugian berupa uang dan merelokasi masyarakat ketempat yang telah disediakan. Sedangkan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pembangunan Waduk Kedung Ombo adalah ketidaksepakatan tentang besaran ganti kerugian karena keterbatasan dana dari Pemerintah sehingga bentuk dan besaran ganti kerugian penetapannya tidak sesuai dengan harga pasar setempat (umum), hal ini dinilai tertalu rendah atau tidak wajar. Selain itu upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pembangunan Waduk Kedung Ombo adalah menurut pemerintah secara hukum sudah selesai dengan adanya Putusan MA Reg. Nomor 650 PK Pdt/1994 tanggal 26 Oktober 1994 Pada hakekatnya pada saat terjadi pembangunan yang dilakukan dengan pembebasan tanah, maka saat itu pula telah tercipta masalah yang jauh lebih besar dibidang pertanahan. Hal ini dikarenakan pemilik tanah yang dibebaskan akan mencari tempat bam untuk hidup dan berinteraksi dengan lingkungan barunya yang tentunya membawa masalah yang iebih-kompleks lagi.