ALIH DEBITUR SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT, BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG PETERONGAN SEMARANG

Abstract

Fund distribution activities by banks through credit to people usually written in the form of agreement so that there is an authentic evidence both for banks as creditor and for customers as debtor. In the process of debtor transfer implementation at PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Peterongan Branch — Semarang, they do not make new credit contract for new debtor to replace old credit contract. The new debtor continues the credit contract made before between old debtor and bank. Although there is no new contract in debtor transfer process, debtor transfer process is still justified by law because in debtor transfer process at PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Peterongan Branch — Semarang, between old debtors, new debtor, and bank sign the Debt Renewal Certificate By Debtor Change. The certificate is the base of debtor transfer implementation. In the certificate, there is debt transfer and all liabilities of old debtor to new debtor. According to Article 1413 of Civil Law Code, debtor transfer is one of ways to do debt Renewal (novasi) in which debtor transfer is included Passive Subjective Novasi, that is, an agreement with a purpose to replace old debtor with new debtor and release old debtor and the liabilities. To examine the problems emerged because of debtor transfer process, the writer used juridical empiric approach by collecting data and secondary and primary legal material, field study through interview, and the data analysis technique was conducted qualitatively. In the research, it can be concluded that, although there is no new contract, debtor transfer process is remain justified legally because in debtor transfer process, between old debtor, new debtor, and bank sign the Debt Renewal Certificate By Debtor Change before Notary. The certificate is the base of debtor transfer implementation. Kegiatan penyaluran dana bank melalui kredit terhadap masyarakat, biasanya dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian, sehingga terdapat suatu alat bukti otentik, baik bagi pihak bank sebagai kreditur ataupun bagi nasabah peminjam dana sebagai debitur. Pada proses pelaksanaan alih debitur di PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Cabang Peterongan, Semarang, untuk debitur barn tidak dibuat perjanjian kredit yang barn untuk mengganti perjanjian kredit yang lama, debitur barn meneruskan pedanjian kredit yang telah dibuat sebehunnya antara debitur lama dengan pihak bank. Walaupun dalam proses alih debitur tidak dibuat perjanjian barn, proses alih debitur tetap dapat dibenarkan secara hukum, karena dalam proses alih debitur di PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Cabang Peterongan, Semarang, antara debitur lama, debitur bare dan pihak bank, menandatangani Akta Pembaharuan Hutang Dengan Penggantian Debitur. Akta tersebut merupakan dasar dart pelaksanaan alih debitur. Dalam akta tersebut, terjadi peralihan hutang dan semua kewajiban dart debitur lama kepada debitur barn. Menurut Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hulcum Perdata, alih debitur merupakan salah satu cara untuk melakukan pembaharuan hutang (novasi), di mana alih debitur tennasuk Novasi Subyekti Pasif , yaitu suatu perjanjian yang bertujuan mengganti debitur lama dengan debitur barn dan membebaskan debitur lama dan kewajibannya. Untuk meneliti permasalahan-permasalahan yang timbul akibat proses alih debitur, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan pengumpulan data-data dan bahan-bahan hukum primer, sekunder serta studi lapangan melalui pengamatan secara wawancara, serta teknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Dad penelitian tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa walaupun tidak dibuat perjanjian barn, proses alih debitur tetap dapat dibenarkan secara hukum, karena dalam proses alih debitur tersebut antara debitur lama, debitur barn dan pihak bank, menandatangani Akta Pembaharuan Hutang Dengan Penggantian Debitur dihadapan Notaris. Akta tersebut merupakan dasar dart pelaksanaan alih debitur.