PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PERBEKALAN FARMASI ANTARA RUMAH SMUT UMUM DAERAH DOKTER MOEWARDI SURAKARTA DENGAN PEDAGANG BESAR FARMASI

Abstract

Background of this thesis, that this research was aim to know about the complexity of pharmacy supply levying agreement between Regional General Hospital Doctor Moewardi Surakarta and Whole Saler of Pharmacy which studied based on its correlation with the regulation of goods/service levying agreement concerning to the agreement validity and the shape of responsibility when wanprestasi occurred. This agreement of government agency is orienting to public interest and terms of the agreement that economically have made position both of party are balance that is requiring each other, meanwhile in the other hand, their juridical position are unbalance. Considering there is a lot of problems arise within the goods/service levying agreement, either come from the subjects or the agreement terms it self because the subjects, consumer or supplier, are give more attention how to sell their goods/service than thinking about the agreement in- depth, so that resulting the incidence of loss for both of subjects and general public. This is a descriptive research. The analysis was done after the entire data completed. This data analysis in this research is qualitatively collected, then the data is arranged systematically. Data was obtained from PT. Merapi Utama Pharma as the pharmacy whole saler, Djembatan Dua Regional Company and Regional General Hospital Doctor Moewardi Surakarta, completed by literature study. Result of the research show that pharmaceutical supply agreement between Doctor Moewardi Hospital of Surakarta and pharmaceutical whole saler was met the validity requirements for the pharmaceutical concern, particularly regarding with allowed causal objective and it also met the rules within Section 1337 of Kill Perdata. Referring to the possibility of wanprestasi occurrence, related to the shape of responsibility of consumer, there is a responsible demarcation if it viewed from the position both of the rule, the delaying from the goods / service supplier in giving the job or goods will be taken not as a effect of force majeur and all loss caused which has to be accounted on goods / service supplier. Latar belakang dari penyusunan tesis ini adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seluk beluk dari Perjanjian Pengadaan Perbekalan Farmasi antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta dengan Pedagang Besar Fannasi yang dikaji berdasarkan korelasinya dengan hukum perjanjian pengadaan barang /jasa dalam hal syarat sahnya perjanjian dan bentuk pertanggungan jawab dalam hal tedadi wanprestasi. Pedanjian Pengadaan Perbekalan Farmasi instansi pemerintah ini berorientasi pada kepentingan umum dan syarat - syarat dalam perjanjian yang secara ekonomis kedudukkan kedua belah pihak seimbang yaitu satu sama lain saling membutuhkan, sedangkan dari segi yuridis kedudukan kedua belah pihak tidak seimbang, sehingga antara pemerintah dan rekanannya tidak berada dalam kedudukan yang sama, Melihat bahwa terdapat banyak persoalan yang timbul dalam perjanjian pengadaan barang / jasa balk yang berasal dari pars pihak maupun dari mated perjanjian pengadaan perbekalan farmasi yang disebabkan pihak pengguna barang / jasa maupun bagi penyedia barang / jasa yang lebih memikirkan bagaimana, agar barang / pekerjaannya terjual daripada memilcirlcan mengenai seluk beluk dari perjanjian , mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pars pihak sendiri maupun masyarakat umum. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis. Sumber data diperoleh dari pihak Pedagang Besar Farmasi yaitu PT. Merapi Utama Pharma dan PT. Djembatan Dua serta Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, dilengkapi dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian petigadaan perbekaian fannasi antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta dengan Pedagang Besar Farmasi telah memenuhi syarat sahnya perjanjian pengadaan perbekalan farmasi, terutama dalam hal terpenuhinya syarat obyektif sebab yang halal dan telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 1337 KUH Perdata. Sehubungan dengan kemungkinan terjadinya wanprestasi, dalam kaitannya dengan bentuk pertanggungjawaban dari pengguna barang / jasa, maka bila di lihat dari kedudukan pihak penyedia barang/jasa terdapat pembatasan pertanggungjawaban, bila penyedia barang / jasa tidak mampu memenuhi persyaratan yang ada dalam ketentuan, maka keterlambatan pihak penyedia barang / jasa dalam menyerahkan pekerjaan atau barang akan dianggap bukan sebagai akibat dari suatu keadaan memaksa dan segala kerugian yang timbul hams ditanggung oleh pihak penyedia barang / jasa.