AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DIJATUHI PUTUSAN PAILIT

Abstract

This legal writing is tended to observe bankruptcy legal impact to Managements of corporation and to the corporation itself. Research specification is Positive Law Inventory research that from point of view of approaching method is included in Normative Juridical Research. Data used is secondary. Data collecting technique is documentary research. Analytical technique used is Qualitative Normative analytical technique. Result of the research shows that managements should be responsible for any bankruptcy of the corporation, either in commerce or legal aspect. Responsibility for commerce aspect can be that of collective responsibility on the lost resulted from bankruptcy, in case that the bankruptcy is due to managements' fault and carelessness, and asset of the corporation is not sufficient to pay the lost. Legal responsibility can be that of imprisonment or body forcing regulated in Bankruptcy Mt. Impact of bankruptcy law for the corporation can be the termination of corporation's business by creditor and curator or even dismissal sanction by State Court based on creditor's proposal that argues the corporation is not able to pay the debt after being stated as bankrupt or the asset of the corporation is not sufficient to fulfill the debt obligation after the bankruptcy status is terminated. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum kepailitan terhadap Direksi perseroan terbatas dan terhadap perseroan terbatas itu sendiri. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Inventarisasi Hukum Positif sedangkan dipandang dari metode pendekatan termasuk dalam penelitian hokum Yuridis Normatif. Jenis datanya menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknis analisa dalam menggunakan teknik analisis Norma& kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana terhadap adanya kepailitan perseroan terbatas. Pertanggungjawaban secara perdata bisa berupa tanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas apabila kepailitan itu terjadi karena kesalahan dan kelalaian Direksi serta kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan. Pertanggungjawaban pidana berupa penjatuhan pidana penjara disamping itu pertanggungjawaban lainnya berupa paksa badan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan, sedangkan akibat hukum kepailitan bagi perseroan terbatas bisa berupa dihentikannya usaha dari perseroan oleh kreditur dan kurator, atau bahkan dibubarkan oleh Pengadilan Negeri atas permohonan dari kreditur dengan alasan perseroan tidak mampu membayar hutang setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.