TINJAUAN YURIDIS PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENYEDIAAN JAMINAN KREDIT UNTUK PEMBERDAYAAN PENGUSAHA MICRO DAN KECIL DI KABUPATEN DEMAK

Abstract

Economic crisis on 1997 in Indonesia caused economic and politic consequences. In the economic field, reformation made great demand to the government. He must confess and pay attention to micro and little business. They were supporting economic sector after the big scale business was bankrupt. The micro and little entrepreneurs were still holding out in this moment. Two of the important roles of little scale business are the contribution in investment and field employment opportunity. This reality makes the government give big attention to micro and little entrepreneurs. One of the government policies is to increase the acceptability of financial capital of micro and little entrepreneurs by taking a credit of bank. They must give bank a credit guarantee. The government helps them to provide credit guarantee by registration of entrepreneur's land. The government policy about the increase program of micro and little entrepreneurs by registration of land is.in a joint agreement among Minister of Cooperation, BPN and BR!. This research aims are to identify the implementation of the increase program of micro and little entrepreneurs, procedure and obstacles of this program. This research uses juridical-normative approach. The research results conclude that the increase program of micro and little entrepreneurs in Demak regency is supported by government's fund and Centre of java province's fund. The obstacles of this program consist of high cost and the program socialization is not good enough so many entrepreneurs do not know about this program Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dipicu oleh krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, telah menimbulkan gelombang reformasi yang ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru membawa konsekwensi politik dan ekonomi. Di bidang ekonomi, reformasi telah menuntut pemerintah untuk mengakui dan lebih memberikan perhatian terhadap peran penting usaha mikro dan kecil sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia, karena adanya kenyataan bangkrutnya investasi skala besar dan kenyataan bahwa justru pengusaha mikro dan kecil yang tetap bertahan. Dua peranan penting usaha kecil yang cukup signifikan adalah kontribusinya dalam investasi dan penyediaan kesempatan kerja. Oleh karena itu Pemerintah terdorong untuk memfokuskan kebijakannya kepada peningkatan investasi pengusaha mikro dan kecil dengan harapan akan dapat memperluas lapangan kerja. Salah satu wujud kebijakan Pemerintah tersebut adalah kebijakan tentang pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan permodalan usaha melalui kegiatan di bidang pertanahan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas pengusaha mikro dan kecil untuk memperoleh kredit dari perbankan dengan meningkatkan kemampuan penyediaan jaminan kredit. Penyediaan jaminan kredit tersebut dilakukan dengan meningkatkan status hukum hak atas tanah yang dimiliki pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan sertipikasi hak atas tanah. Kebijakan Pemerintah tersebut tertuang dalam bentuk Perjanjian Bersama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Badan Pertanahat Nasional dan PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) tentang Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah. Oleh karena itu tujuan penelitian dalam tesis ini untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan di Kabupaten Demak, prosedur, dan kemudahan-kemudahan yang diperoleh pengusaha mikro dan kecil, hambatan yang dialami, dan bagaimana pelaksanaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ( SKMHT ). Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Basil yang diketahui temyata kegiatan pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Demak dilakukan baik dengan dukungan dana APBN maupun APBD Propinsi Jawa Tengah, sedangkan proses sertipikasi hak atas tanahnya melalui prosedur Pengakuan Bak. Adapun hambatan utama pelaksnaan program pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil adalah biaya yang terlalu kecil dan kurangnya sosialisasi program.