KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARIS HARTA ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT JAWA DALAM KAITANNYA DENGAN ADA ATAU TIDAKNYA PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DART PENGADILAN

ERHOEVEN, ROBERTO (2005) KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARIS HARTA ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT JAWA DALAM KAITANNYA DENGAN ADA ATAU TIDAKNYA PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DART PENGADILAN. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
3152Kb

Abstract

Dimiciling, foster child rights and obligation in its foster parent estae heir very depended once with it self lifting procedures. In Indonesia there is no national law and regulation which arranging peculiarly able to be applied to entire Indonesia society, so that to this child lifting still go into effect local custom procedures. After the happening of child lifting, hence the foster child have to get treatment like child contain, to be given affection, 'taken care of, to be looked after to be paid attention, and sent to school can foster parent, even he/she is entitled to get heritage from its foster parent though only limited to just property acquired jointly estae. The close method that will be use in this research is closing method of juridicial and empirical. The research spesification are descriptive analysis. The 'sample method definition which is use are purposive sampling. The writer take anak angkat sample : 2 judge and 2 clerk from PN, 2 aplicant of the adoption of child in PN, PN Malang decission No. 434/I975/Perdata, PT Surabaya decission No. 14/1977/Perdata, and putusan MA decission No. 849 IC/Sip/1977 ; PN Mojokerto decission No. 28/Pdt.G/1986/PN.MIct, PT Surabaya decission No. 758/Pdt./1987/PT. Sby, and MA decission No. 1413 K/Pdt/1988; PN Temangung decission No. 49/1963/PN.T, PT Semarang decission. No. 35/1965 Pdt/PT.Smg, and MA decission No. 679 IUSip/1963 ; PN Yogyakarta decission No. 103/PDT/G/1985/PN.YK, PT Yogyakarta decission No. 38/PDT/i987/PTY, and MA decission Reg. No. 2866 ICPDT/1987. Data collection has bee done with primary data (interview and observation) and secondary data. The method of data analysis are descriptive analysis. On the implementation of the adoption of child in PN, judge on checking and decide the case using the base of Custom Law with be guide by SE MA No. 6 year 1983 about perfecting of SE MA No. 2 year 1979 about Adoption of Child. It will be meet two problem (intern and extern) which can effect the finishing process of the case become unsmoothy . The child position inherit his/her adopted parent heritage according to Javanese Custom Law has been determine of by the legal orang tua angkat legally the adoption of child which is done custom way. Although the adoption of child is legal on custom way but if it not has been requested ini anak angkat court so the child position become less guarantee in inherit matter of her/his adaopted parent heritage, but in the other way if in court. The adopted child position become more guarantee because of that court legacy the adopted child position become more guarantee by the people who has nothing to do with this matter. The position of adopted child inherit her/his adopted parent heritage according to the Javanese Custom Law become more guarantee if after the adoption of child has been done as custom way, and it'suami isteri legal, directly can be continue to the request process of the court legacy, because that matter will be more guarantee in protec the child position inherit her/his adopted parent heritage from the family of her/his adopted parent. Kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya sangat tergantung sekali dengan tata can pengangkatan itu sendiri. Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur secara khusus yang dapat diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga terhadap pengangkatan anak ini masih berlaku tata can adat setempat. Setelah terjadinya pengangkatan anak, maka anak angkat tersebut hams mendapatkan perlakuan seperti anak kandung, diberi kasih sayang, dirawat, dipelihara, diperhatikan, dan disekolahkan semampunya orang tua angkat, bahkan dia berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya meskipun hanya sebatas harta gono-gini saja. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis ernpirisis. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif anal itis. Metode peuentuan sampel adalah purposive sampling. Penulis mengambil sampel : 2 orang hakim dan 2 orang panitera PN, 2 orang pemohon penetapan pengangkatan anak di PN, Putusan PN Malang No. 434/1975/Perdata, putusan PT Surabaya No. I4/1977/Perdata, dan putusan MA No. 849 K/Sip/1977 ; putusan PN Mojokerto No. 28/Pdt.G/1986/PN.Mkt, putusan PT Surabaya No. 758/PdtJI987/PT. Shy, dan putusan MA No. 1413 K/Pdt/1988; putusan PN Temangung No. 49/1963/PN.T, putusan PT Semarang No. 35/1965 Pdt/PT.Smg, dan putusan MA No. 679 K/Sip/1968 ; putusan PN Yogyakarta No. 103/PDT/G/1985/PN.YK, putusan PT Yogyakarta No. 38/PDT/1987/PTY, dan putusan MA Reg. No. 2866 K/PDT/1987. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer (wawancara dan observasi) dan data selcunder. Metode analisa data adalah deskriptif analistis. Dalam pelaksanaan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan, hakim dalam ntemeriksa dan memutus perkara menggunakan dasar Hukum Adat dengan berpedoma pada SEHINGGA MA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SE MA No. 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak. Disini juga dijumpai dua hambatan (intern dan ekstern) yang dapat mengaldbatIcan proses penyelesaian perkara menjadi tidak lancar. Kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkat menurut Hukum Adat Jawa memang ditentukan dari sah atau tidaknya pengangkatan yang dilakukan secara adat, meskipun pengangkatan sudah sah secara adat tetapi jika tidak dimohonkan penetapan pengadilan rnaka kedudukan anak menjadi kurang terjamin dalam mewaris harta orang tua angkatnya, tetapi lain hal nya jika ada penetapan pengadilan, kedudukan anak angkat menjadi Iebih terjamin dari pihak-pihak yang beritikad tidak baik. Kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkat menurut Hukum Adat Jawa akan Iebih terjamin apabila setelah sah dilakukan pengangkatan anak secara adat, Iangsung dimohonkan penetapan pengadilan, karena hal tersebut akan Iebih menjamin dan melindungi kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya dari pihak keluarga orang tua angkat yang beritikad tidak baik.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:11510
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:25 May 2010 12:18
Last Modified:25 May 2010 12:18

Repository Staff Only: item control page