PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Desa Jegong, Kabupaten Blora)

Abstract

Population increase and the unmatch forest management with the development of socio economic in Java causes the rise of forest crime, led to the degradation of forest and environment. To anticipate such a condition, the Forestry Corporation tried to change its forest management system to the one which is considered more strategic, called Community Cooperative Forest Management (PHBM/Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat). This PHBM is designed as a system of forest management which placed two parties (stakeholders) namely the forest society and the Forestry Corporation on an equal position in managing the forests over the soul of sharing one another. PHBM was firstly tried out at Desa Jegong, Kabupaten Blora on 2002. This research is intended to evaluate realization of PHBM as a sustainable forest management. The results of the research show that PHBM planning, implementation, and evaluation at Desa Jegong has not been satisfying. PHBM planning is still weak, since there are no long-term and yearly planning. The 5-year is not supported by PRA data. PHBM implementation is not carried out as instructed in the decree of Supervisory Board chairman of the Forestry Corporation. On area and non-area activities are not consequently implemented as stated on the cooperative agreement. Although the society perception to the forest and PHBM is quite well, but their participation in the activities of Forest Village Societal Institution (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) and PHBM is not high so that the society's economic empowerment is not developed. Supervision and evaluation to PHBM, which should be held at least once a year, is never conducted. Sustainable PHBM model should be started with discussions and dialogues in the villages level. Planning should be based on participatory planning (through PRA), implementation activity should be based started with human resources development in every PHBM activity, and the society economic should be developed to increase the public participation. The PHBM Communication Forum, whose members have enough authority, ability and opportunity to handle their-jobs, should yearly control and evaluate PHBrvl impact to community and their environment. Meningkatnya jumlah penduduk dan kesalahan penentu kebijakan pengelolaan hutan yang tidak segera menyesuaikan sistem pengelolaan hutannya dengan perkembangan sosial-ekonomi di Jawa menyebabkan terjadinya penjarahan hutan yang berdampak pada degradasi hutan dan lingkungan. Untuk mengantisipasi hal ini Perum Perhutani mencoba mengubah sistem pengelolaan hutannya dengan sistem pengelolaan hutan yang dinilai lebih strategis, disebut Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM dirancang sebagai sistem pengelolaan hutan yang menempatkan dua pelaku (stake holders) yaitu masyarakat desa hutan dengan Perum Perhutani pada kedudukan setara dalam pengelolaan hutan dengan jiwa berbagi, dan pertama kali diujicobakan di Desa Jegong, Kabupaten Blora pada tahun 2002. Penelitian ini adalah Penelitian Evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan PHBM sudah menuju pengelolaan hutan berkelanjutan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk penyempurnaan sistem tersebut. Hasil penelitian pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PHBM di Desa Jegong menunjukkan bahwa penerapan PHBM belum sebagaimana yang diharapkan. Perencanaan masih lemah, karena tidak dibuatnya perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka 5 tahun yang telah dibuatpun tidak didukung data yang berasal dari PRA. Pelaksanaan PHBM belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani yang ditandai dengan tidak terlaksanannya kegiatan lapangan, baik yang berbasis lahan maupun non lahan secara konsekwen sesuai dengan perjanjian kerja sama. Meskipun persepsi masyarakat terhadap hutan dan PHBM cukup baik, namun partisipasi masyarakat dalam kegiatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan PHBM tidak terlalu tinggi, sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak berkembang. Pemantauan dan evaluasi terhadap PHBM, yang seharusnya dilakukan minimal setahun sekali belum pernah diselenggarakan. Model PHBM berkelanjutan harus dimulai dengan diskusi dan dialog di tingkat desa. Penyusunan rencana harus berdasar perencanaan partisipatif yang dilandasi PRA, pelaksanaan kegiatan diawali dengan peningkatan sumberdaya manusia pada setiap kegiatan PHBM, serta pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatan partisipasi masyarakat. Pemantauan dan evaluasi harus diselenggarakan setiap tahun yang dilakukan oleh Forum Komunikasi PHBM yang anggotanya mempunyai kewenangan dan kemampuan serta kesempatan yang cukup untuk menjalankan tugasnya untuk mengevaluasi dampak PHBM terhadap masyarakat dan lingkungannya.