RESPON STAKEHOLDERS TERHADAP KERUSAKAN HUTAN TAMAN NASIONAL (Studi Kasus Taman Nasional Tanjung Puting di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah)

Abstract

Muhammad Tri Desiantoro. Stakeholders response to the destruction of forest (Case Study Concerning Tanjung Puting National Forest Garden, subdistrict Kumai, West-Kotawaringin Regency Central Kalimantan Province). Forest Conservation in Tanjung Puting National Garden (TNTP). Kumai sub-district, West Kotawaringin Regency Central Kalimantan is threatened to be entirely destroyed. Forest-fire, the conversion into palm oil-plantation and wild-cutting are seen to be the cause of the process of forest-damage. The rescarch covered 4 villages surrounding the forest: Candi¬village, Kumai Hilir Village, Kumai Hulu village and Kapitan village West Kotawaringin regency and Balai Tanjung Puting National garden. A direct observational method and interview was used as the methods to get data. Interview was done non-structurally among the local community components, the apparatus of the local Forest department and the apparatus of Balai TNTP of the Forest department. Result of the research was analyzed according to the descriptive-qualitative methods. West Kotawaringin Regency Government has allocated a budget (Rp. 300 million) as support to be used for rehabilitation on the damage of the forest area, gives instruction to do efforts to execute order and supervision, to develop community economy by a diversification of efforts/business, and determined to develop wise regulations. While the community had only little attention for they can only make use of the forest without any effort to conserve the forest. It becomes worse because the existence of big industries exploring the products of the forests. As the organizer of this area, TNTP biro of the Forest-Department has made efforts to apply the system for the maintenance based on 'zonation' but it doesn't seem enough for the community's economical interest beside the fact that it has not been enough coordinated and socialized. NGO (Non Government Organization), who give attention to Tanjung Puting National Park, which is Conservation Internation Indonesia (CII) and Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin). The issue on the damage of Tanjung Puting not merely the government's task and responsibility. NGO giving attention to this forest condition, concentrate most on educative and persuasive act to the society. This shows by establishment of Environment construction education and training. Approach done by NGO has a purpose to improve society environment awareness followed by independency to deal with the need of living. Using seven measurement of plan TNTP damage should be approached by (a) the need of community participation, (b) local goverment enporvening, and NGO's involvement. Muhammad Tri Desiantoro. Respon Stakeholders Terhadap Kerusakan Hutan (Studi Kasus Hutan Taman Nasional Tanjung Puting di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah) Hutan konservasi Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah terancam punah. Kebakaran hutan, konversi perkebunan kelapa sawit, serta penebangan liar dipandang sebagai penyebab proses kerusakan hutan. Penelitian respon stakeholders terhadap kerusakan hutan TNTP meliputi 4 kelurahan di sekitar kawasan hutan yaitu Keluharan Candi, Kelurahan Kumai Hilir, Kelurahan Kumai Hulu dan Desa Kapitan serta Pemerintah daerah Kotawaringin Barat dan Balai Taman Nasional Tanjung Puting. Metode observasi secara langsung dan wawancara digunakan sebagai pendekatan dalam pengambilan data. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur terhadap komponen masyarakat setempat, aparat dinas kehutanan serta aparat Balai TNTP Departeman Kehutanan. Hasil penelitian dianalisa secara deskriptif kualitatif menggunakan rancangan alur pikir masalah. Pemerintah daerah Kotawaringin Barat telah menganggarkan bantuan dana (Rp 300 Juta) untuk rehabilitasi kerusakan kawasan hutan, melakukan himbauan, operasi pengamanan dan penjagaan, pengembangan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha, serta menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan. Sementara masyarakat kurang memiliki kepedulian karena hanya mampu memanfaatkan hutan tanpa disertai upaya pelestarian. Lemahnya kesadaran masyarakat menjadi lebih parah dengan adanya perusahaan-perusahaan besar yang mengekploitasi hasil hutan. Sebagai Pengelola Kawasan Taman Nasional Balai TNTP Departeman Kehutanan telah mengupayakan sistem pengelolan berdasarkan zonasi namun dipandang kurang memenuhi kepentingan ekonomi masyarakat serta kurang tersosialisasi dan terkoordinasi. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yang peduli terhadap Taman Nasional Tanjung Puting yaitu Conservation lntemasional Indonesia (C//), dan Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin). Permasalahan kerusakan lingkungan Taman Nasional Tanjung Puting tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintah, penyelesaian masalah tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab komponen masyarakat keseluruhan. Pihak LSM yang peduli terhadap kondisi kawasan hutan lebih memusatkan pada tindakan yang bersifat edukatif dan persuasif kepada masyarakat sekitar. Hal ini tampak ditunjukkan oleh mereka dengan adanya program pendidikan ataupun pelatihan bina lingkungan. Pendekatan yang dilakukan oleh pihak LSM bertujuan untuk menguatkan kesadaran lingkungan masyarakat disertai kemandirian dalam mengatasi kebutuhan hidup. Evaluasi dan analisis dengan Pendekatan tujuh langkah perencanaan pengelolaan lingkungan kawasan hutan TNTP memerlukan peranserta Pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pemerintah daerah sebagai `pemberi contoh' diharapkan memiliki peranserta dalam penanganan dan pengembangan aspek perbaikan kondisi hutan, aspek perlindungan dan pengamanan, serta aspek pembinaan kesadaran lingkungan masyarakat. Seluruh peranserta harus bersifat koordinatif dan partisipatif dengan melibatkan semua pihak.