ANALISIS KEUANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA DENGAN BERLAKUNYA OTONOMI KHUSUS ( UU No. 21/2001)

Abstract

Problems to be discussed in this study is the determination of elasticity rate of financial necessity in Papua Province as the means of local finance rate of the Papua Province concerning the establishment of exclusive autonomy (IJU No. 21/2001). It is believed that the local original earning of Papua is necessary to take account for. In addition, it is also significant to determine the clearness of financial balance since the UU No. 21/2001 has been effective. Both factors are used to financing the exclusive autonomy implementation. 'the study is oriented to analyze the Local Financial State of the Papua Province according to the applied UU No. 21/2001. In another word, the analysis focuses on the rate of elasticity of financial necessity, the local original earnings, and financial balance. Theory to be applied in this study is as the following: according to Intergovernmental Transfer, it is generally believed that one might find as much as six fundamental reasons needed. The reasons must agree with fiscal imbalance, redistribution role of public sector, preservation of internal common market, inter- jurisdictional spillover, net-fiscal benefit across states and stabilization objectives. Data to be used in the study is secondary data, which were collected from Biro Anggaran (Budgetary Bureau), and the BPS of BAPPEDA of the Papua Province, and the Department of Finance of the Republic Indonesia. Analysis devices in the observation are multiple regression analysis, and mathematics measurement. The main finding is a positive and significant effect of such factors as population, number of schools, road length, and number of people living in poverty on the finance necessity in Papua. The dynamics of the local original earning tend to the elevating state However, the real value shows the minimum benefit as the local government remains dependent on the Central government. The recommendation of the writer is that Papua is expected to march on the improvement of their local earning through such efforts as preservation, intensification, and tax sharing. The central government is also suggested to emphasize a decentralization method in order to giving more space to breathe to the local government. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini : Perlu kejelasan besamya tingkat elastisitas kebutuhan dana Propinsi Papua, sebagai analisis keuangan daerah Propinsi Papua dengan berlakunya otonomi khusus (UU No.21/2001); Perlu adanya kejelasan pendapatan ash daerah propinsi Papua, dan Perlu adanya kejelasan besamya dana perimbangan dengan diterapkannya UU No 21/2001 bagi Propinsi Papua, yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan otonomi Khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Keuangan Daerah Propinsi Papua dengan berlakunya Otonomi Khusus (UU No. 21/2001), yaitu dengan menganalisis tingkat elastisitas kebutuhan dana Propinsi Papua, menganalisis Pendapatan Ash Daerah Propinsi Papua dan menganalisis Dana Perimbangan Propinsi Papua dengan diterapkannya UU No. 21/2001. Teori yang digunakan dalam penelitian ini : berdasarkan Intergovermental Transfer pada umum_nya ada enam alasan diperlukan dengan adanya grant : Fiscal imbalance, redistribution role cf public sector, preservation of internal common market, interjurisdictional spillovers, differential net fiscal benefit across states dan stabilization objectives. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang sumbernya dan Biro Anggaran, BPS, BAPPEDA Propinsi Papua dan Departemen Keuangan RI. Alat analisis yang digunakan dalam mencapai tujuan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, dan perhitungan matematika. Ternuan utama penelitian ini adalah jumlah penduduk, banyak sekolab, panjang jalan, dan jumlah penduduk miskin mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kebutuhan dana Propinsi Papua, sedangkan perkembangan PAD Propinsi Papua bila ditinjau dari nilai nominalnya dari tahun ke tahun tens menunjukkan kenaikan, tetapi bila ditinjau dari nilai riilnya menunjukkan gambaran yang kurang menguntungkan, dengan kata lain PAD Propinsi Papua relatif rendah sehingga mengakibatkan tingkat ketergantungan terhadap Pusat masih tinggi. Saran penulis untuk penelitian ini: pemerintah daerah Papua untuk terus berupaya dalam menggali dan meningkatkan PAD dengan Ekstensifikasi, intensifikasi dan tax sharing. Dan untuk pemerintah pusat disarankan lebih meletakkan dan menekankan peyelenggaraan atas asas desentralisasi sehingga tampak adanya peyelenggaraan desentralisasi dan otonomi khusus di Papua.