TIPOLOGI KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN BREAKDOWN PELAYANAN IMB DI KOTA SEMARANG

Abstract

The increasing of public demand for better public service encourages the government of Semarang to create a new public policy. The new policy aims at the service improvement. The policy contains decentralization of authority relating to building permits matters to the lower districts. It is hoped that the service performance will be significantly improved after the launching of the policy. By using five service quality dimensions which are introduced by Parasuraman et at (1990) including tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy, this research is intended to analyse the perception of apparatus on each dimension of interest as well as people as the consumers. Respondents of this study consist of 83 consumers and 31 apparatus. Analysis of Variance (ANOVA) is employed to analyse the data and the findings show that there are discrepancies between apparatus and consumers' perceptions on each dimension of service quality. The results clearly indicate that the perceptions of apparatus are much higher than the consumers'. Furthermore, the results suggest that the perceptions vary among the districts. It is recommended that any strategies intended to increase the service quality should be vary from district to district in order to improve the effectiveness. On the other hand, it is recommended to improve the efforts in delegating the breakdown execution of authority and the role of every district to increase the level of service quality Meningkatnya tuntutan dari masyarakat akan layanan publik yang lebih balk mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk menciptakan sebuah kebijakan barn yang mendorong setiap komponen untuk meningkatkan layanan. Sebagai upaya Pemerintah Kota Semarang dalam perbaikan layanan lanpa harus disertai dengan upaya pengalian sumber penerimaan ban: adalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 130.2/339 tahun 2000 tentang pelimpahan kewenangan atau break-down beberapa dinas kepada kelurahan. Adapun tujuan dari break-down tersebut adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengawasan perijinan bangunan dan din gangguan (HO), penanganan kebersihan, pemasangan bendera, serta pengawasan dan pembinaan pedagang kaki lima. Diharapkan setelah adanya break-down kinerja kualitas pelayanan menjadi lebih balk secara signifikan karena apa guna arti sebuah kebijakan, kalau tidak membawa kebaikan dan kemudahan buat masyarakat. Dengan menggunakan lima dimensi yang ditemukan oleh Parasuraman et al. (1990) yang meliputi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, maka penelitia ini mencoba untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat atas kinerja pelayanan aparat yang selama ini didapat, khususnya mengenai masalah dalam pelayanan IMB. Sekaligus juga dalam penelitian ini dicoba untuk mengetahui bagaimana persepsi aparat sendiri dalam melakukan pelayanan tersebut. Dari hasil kuesioner tersebut kemudian akan dibandingkan antara kuesioner aparat dan masyarakat untuk melihat kesenjangan persepsi atas pelayanan yang terjadi.