KAJIAN HUKUM TERHADAP PASAL 6 UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PERLINDUNGAN (HUKUM) BAGI KREDITUR (BANK) DI KOTA PEKALONGAN

Abstract

In section 6 responsibility rights law determined : when wounded debitor of promise, right owner of first responsibility have the right to sell responsibility rights object of power alone through public auction and also take redemption of his receivable from sales revenue. Passed to rights owner of furthermore stengthened first responsibility in the form of promise sell of power alone included in ac of responsibility right. Intention of this research is to know fectors causing is unworkable of the section 6 UUHT in practice banking and to know the alternative of it's problem of executing guarantee object if debitor unable to quickly and guarantee rule of law utilize to prevent and overcome credit stuck. Research method there's osed is method approach of empirical jurisdiction through primary and secondary data collecting. There is some factor influencing so that promise to sell of power alone pursuant to section 6 unworkable UUHT to private bank for example caused to lower and weaken him : a. Understanding of law of right owner of responsibility; b. Concept of enforcer punish and interpertation of judge to executing rights responsibility pursuant to section 6 UUHT; c. Concept Notary deed as public functionary of maker of act of land (PPAT); d. Socialization impressing tardy from KP2LN Alternative to solving of problem execute guarantee object gone through caused by disappointment to formal institut that is justice. There are some alternative to solving of problem execute relied on guarantee object and intention of godwill all side and also desire the happening of procedure switchover of matter pass to execute fluent, peaceful, and have rule of law. This alternative can represent obtained way out pursuant to agreement of both parties (debitor and creditor) and earn also the existence of indicator of other party like KP2LN. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan ditentukan bib debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari basil penjualan tersebut. Hak yang diberikan kepada pemegang Hak Tanggungan pertama dikuatkan lebih lanjut dalam bentuk janji menjual atas kekuasaan sendiri termuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan Pasal 6 UUHT dalam praktek perbankan dan untuk mengetahui alternatif masalah eksekusi benda jaminan apabila debitor wanprestasi secara cepat dan menjamin kepastian hukum guna mencegah dan mengatasi kredit macet. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan terhadap bank swasta antara lain disebabkan rendah dan lemahnya ; a. Pemahaman Hukum dari Pemegang Flak Tanggungan; b. Konsep penegakan hukum dan penafsiran Hakim terhadap eksekusi Hak tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT; c. Konsep akta Notaris sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); d. Sosialisasi yang terkesan lambat dari KP2LN. Alternatif penyelesaian masalah eksekusi benda jaminan ditempuh karena adanya kekecewaan terhadap lembaga formil yaitu pengadilan, ada beberapa alternatif penyelesaian masalah eksekusi benda jaminan yang didasarkan pada niat dan itikad baik para pihak serta keinginan terjadinya prosedur peralihan hak lewat eksekusi yang lancar, aman dan berkepastian hukum, alternatif ini dapat merupakan jalan keluar yang diperoleh berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (kreditor dan debitor) dan dapat juga adanya penunjukan pihak lain seperti KP2LN.