PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SEMARANG

Abstract

Usage of Institute Fiduciary Guarantee at Institute Defrayal of Consumer, in a flash look to give more permanent guarantee in protecting investment relate to rights of preference Fiduciary guarantee to Institute Defrayal of pertinent Consumer, but truth of from this opinion not yet been checked circumspectly, because formal aspects in fiduciary guarantee have procedure and mechanism to be able to give protection of law to company Defrayal of Consumer, taking example order about procedure registration of fiduciary. According To Article 11 Code Number 42 year 1999 About Fiduciary Guarantee, obliging object ladened with fiduciary guarantee registered at Fiduciary Registry, utilize him to give rule of law. Intention of this research is to know and analyze practice agreement of fiduciary guarantee at Institute Defrayal of Consumer relate to execution which is arranged in Code Number 43 Year 1999 About Fiduciary Guarantee and also to know and analyze execution fiduciary execute, to fiduciary object which do not be registered. Research method the used is approach method by empiric juridical, with descriptive specification and data collecting primary and secondary. That in practice, from institute defrayal of consumer becoming responder research of writer not yet executed Agreement Fiduciary Guarantee as according to Code Fiduciary Guarantee Number 42 Year 1999, this matter is caused the lack of information concerning agreement fiduciary guarantee, so that lessen ability in the field of contractual law, this fact have implication to investment security of defrayal institute. To executing fiduciary guarantee which is its guarantee object do not be registered, execute him done by defrayal institute by taking is direct guarantee object of consumer, during the time execute at this rate more effective, because besides according to in reality have never been faced with suing of consumer party, also the existence of idea that agreement base defrayal of consumer have more than last for proving the truth of action institute defrayal, despitefully the condition supported by action of pro-active Government officer Security (Police) to instruct problem, in the event of objection by consumer. Penggunaan Lembaga Jaminan Fidusia pada Lembaga Pembiayaan Konsumen, sekilas nampak memberikan jaminan yang lebih permanen dalam melindungi investasi berkaitan dengan hak preferen dari jaminan fidusia terhadap Lembaga Pembiayaan Konsumen bersangkutan, tetapi kebenaran dari pendapat ini belum ditelili secara seksama, karena aspek- aspek formil didalam jaminan fidusia memiliki mekanisme dan prosedur untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi perusahan Pembiayaan Konsumen tersebut, misalkan aturan tentang tatacara pendaftaran fidusia. Menurut Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, gunanya untuk memberi kepasfian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa praktek perjanjian jaminan fidusia pada Lembaga Pembiayaan Konsumen berkaitan dengan pelaksanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan eksekusi fidusia, terhadap benda fidusia yang tidak didaftarkan. Metode penelfflan yang digunakan adalah metode pendekatan secara yuridis empiris, dengan spesifikasi deskritif analitis dan pengumpulan data secara primer dan sekunder. Bahwa dalam praktek, dari lembaga pembiayaan konsumen yang menjadi responden penelitian penulis belum melaksanakan Perjanjian Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Jamirtan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai perjanjian jaminan fidusia, sehingga mengurangi kemampuan dalam bidang hukum perjanjian, kenyataan ini berimplikasi pada keamanan investasi dari lembaga pembiayaan. Terhadap eksekusi jaminan fidusia yang benda jaminannya tidak didaftarkan, eksekusinya dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan cara mengambil langsung benda jamirtan dari konsumen, selama ini eksekusi dengan cara demikian lebih efektif, karena selain menurut kenyataannya tidak pernah dihadapi dengan gugatan dari pihak konsumen, juga adanya pemikiran bahwa dasar perjanjian pembiayaan konsumen sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kebenaran findakan lembaga pembiayaan, disamping itu kondisi tersebut didukung oleh findakan proaktif Aparat Keamanan (Polls° untuk mengarahkan persoalan, apabila terjadi keberatan oleh konsumen.