EFEKTIVITAS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM MENJAMEN PELUNASAN KREDIT APABILA DEBITUR WANPRESTASI DALAM PRAKTEK DI BANK BNI (Persero) Tbk CABANG SEMARANG

Abstract

The born of UU No. 4, 1996 about Hak Tanggungan is an answer about the trusteeship that is settled in UUD 1945 and UUPA, that is the exist of unification in guarantee institution in Indonesia, besides to fulfill the need of capital that is greater for development necessity. Therefore, it is need a guarantee institution with the characteristic : a. Give precedence to the holder b. Always following object that is guaranteed in any other hand where the object is exist c. Comply with speciality principle and publicity therefore it can he the third side up and give guarantee of law certainty for concerned sides d. Easy and surely the implementation of the execution. The exist of UUHT is law that is important for Hukurn Perdata system particulary Hukum Jaminan, that is in the framework of giving law certainty in the field of guarantee fight for properties that in correlation with lands as gaurantee debt. That case remembering in debt agreement usually needs a guarantee that is idealy safe for financial paying that has been distribute through debts. The exist of this guarantee is very important to decrease loss risk for the bank (creditor). The close method that will be use in this research is closing method of judicial and empirical. The research specification are descriptive analysis. The sample method definition which is use are purposive sampling. The writer took sample BNI Bank (Persero) Tbk Semarang Branch and BUPLN. Data collection has been done with primary data (interview) and secondary data. The method of data analysis are descriptive analysis. All execution procedures of Hak Tanggungan at BNI Bank (Persero) Tbk Semarang Branch in broad online has bee suit to which is mentioned in Chapter 6 and 20 UUHT. Execution court decision that has being powered by permanent law instead of Hak Tanggungan in accordance with Chapter 224 HR should be able to run easily. However in the implementation of that execution often occur obstacles that can hamper or canceling the execution implementation, for instance about the interpreting of any debt account (fixed loan), the existing of any against that is instituted by debtor istead of the third side, also the effect of the implementation of Undang-undang Kepailitan. In correlation with the obstacles that might be come up in the execution implementation of Hak Tanggungan that is certaintly canceling the smoothness of the execution therefore Ketua Pengadilan Negeri that is competent and responsible of the run of the execution should act firmly and wise in deciding action weather of incident that is heavy enough therefore it can cancel and incident that is not need canceling the execution, also Ketua Pengadilan Negeri should give law protection to the creditor that is bonafide and preventing debtor action that is tricky and has bad intend. Kelahiran UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan merupakan suatu jawaban atas amanah yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan UUPA, yaitu adanya unifikasi dalam lembaga jaminan di Indonesia, di samping untuk memenuli kebutuhan akan modal yang semakin besar untuk keperluan pembangunan. Sehingga diperlukan lembaga jaminan dengan ciri-ciri : a. Memberikan kedudulcan mendahulukan kepada pemegangnya b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan di tangan siapapun obyek itu berada c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Keberadaan UUHT ini merupakan undang-undang yang penting bagi sitem Hulcum Perdata Ichususnya Hulcum Jaminan, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam bidang pengikatan jaminan atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai agunan !credit. Hal ini mengingat dalam perjanjian kredit senantiasa memerlukan jaminan yang culcup aman (ideal) bagi pengembalian dana yang telah disalurkan melalui kredit. Adanya jaminan ini sangat penting kedudukannya dalam mengurangi resiko kerugian bagi bank (keditur). Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deslcriptif analitis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penulis mengambil sampel : Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Semarang dan BUPLN. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer (wawancara) dan data sekunder. Metode analisa data adalah deskriptif analitis. Semua prosedur eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Semarang secara garis besar sudah sesuai dengan apa yang ditentulcan dalam Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT. Eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hulcum tetap maupun eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 224 1111t seharusnya dapat berjalan dengan mudah Namun dalam pelaksanaan eksekusi tersebut sering terjadi kendala-kendala yang dapat menghambat atau menangguhkan pelaksanaan eksekusi, di antaranya mengenai penafsiran jumlah hutang tertentu (fixed loan), adanya perlawanan yang diajukan debitur maupun oleh pihak ketiga, juga pengaruh dari berlalcunya Undang-undang Kepailitan. Sehubungan dengan kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang tentunya dapat menunda kelancaran ekselcusi maka Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dan bertanggung jawab atas jalannya eksekusi hams bersikap tegas dan bijaksana dalam menentukan sikap insiden mana yang cult-up berbobot sehingga dapat menunda dan mana yang tidak perlu menangguhkan eksekusi, serta Ketua Pengadilan Negeri hams dapat memberikan perlindungan hulcum kepada kreditur yang bonafide dan mencegah tindakan debitur yang nakal dan beritikad tidak baik.