KLAUSULA-KLAUSULA YANG MERUGIKAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN BELI SEWA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Abstract

The purchasing of moving goods such as vehicles by hire purchase system seemed to be helpful for customers because it meets their financial condition to obtain the goods they want. The hire purchase agreement, which is generally in a form of standard agreement, causes unequality in the agreement. It causes to one side right protection to sellers rather than buyers, so that it causes more risks or looses must be borne by buyers. This study discussed three problems: (1) How the application of the freedom of contract principle of the implementation of hire purchase agreement on vehicles in Semarang city (2) How the balance of rights and assignments among the parties ini the hire purchase agreement, and (3) How the legal protection for parties in the hire purchase agreement of vehicles. This study was conducted in Semarang city by applying the method of juridical empiric approach and analyzed qualitatively. The study finding indicated that (1) The freedom of contract initially has purposes in order that the parties could achieve maximum results for the profit of each of them in agreements they made, but in the development, the freedom of contract on hire purchase agreement was attached in standard agreement harm for buyers (2) The fuzziness of understanding about hire purchase and bargaining position of sellers that was stronger than buyers caused unequality of rights and assignments between sellers and buyers (3) The standard clause formulation of hire purchase agreement on vehicles in against to the Act number 8, 1999 about Customer Protection. Pembelian barang bergerak seperti kendaraan bermotor dengan sistem beli sewa dipandang sangat membantu konsumen karena sesuai dengan kemampuan keuangan mereka untuk dapat memperoleh barang yang diinginkan tersebut. Perjanjian bell sewa yang umumnya berbentuk perjanjian balm menimbulkan ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut yang berdampak pada perlindungan hak yang sepihak pada penjual daripada pembeli, sehingga lebih banyak risiko atau kerugian yang hams dipikul oleh pembeli Studi ini membahas 3 (tiga) permasalahan, yaitu (1) Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa kendaraan bermotor di kota Semarang? (2) Bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban antara pan pihak dalam perjanjian beli sewa tersebut dan (3) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pars pihak dalam perjanjian beli sewa kendaraan bermotor? Studi ini dilakukan di kota Semarang dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiric dan dianalisis secara kualitatif. Temuan studi menunjukkan bahwa (1) Kebebasan berkontrak mulanya bertujuan agar pan pihak dapat mencapai hasil semaksimal mungkin untuk keuntungan masing-masing dalam perjanjian yang dibuatnya, namun dalam perkembangannya kebebasan berkontrak pada perjanjian beli sewa justru dituangkan dalam perjanjian bake yang merugikan pembeli. (2) Kekaburan pemahaman tentang bell sewa serta posisi tawar penjual yang lebih kuat dibanding pembeli mengakibatkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. (3) Rumusan klausula balm pada perjanjian beli sewa kendaraan bermotor adalah berentangan dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.