PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA DI TINJAU DARI KEPENTINGAN PEMILIK TANAH DI DESA LEREP KECAMATAN UNGARAN KABUPATEN SEMARANG

Abstract

Indonesia, as a developing country, te growth of population is more increased; moreover the population of cities is being increased so that the cities are more crowded and getting more unregulated. To control the settlement development that does not meet the city environment arrangement, recently government try a new model in providing settlement called "city land consolidation", that is, an integrated activity to rearrange unregulated condition of territory to regulated one, completed with facilities needed to achieve an optimum land utilizing that is basically done by people self supporting. This research applied juridical empiric approach. The data and legal materials collection was through observation, interview, and legal document study, for the next the data was analyzed qualitatively. This research was conducted to know the implementation of city land consolidation in Lerep Village, the sub district of Ungaran, the regency of Semarang, whether it run according to the plan or not. The research result can be stated as follows: Before consolidation was done, firstly, the location prospective plumbing, the committee, the extension was prepared to determine the amount of payment, the planning and the making osf space arrangement design, and the publishing of certificates. There were still land owners, the participants of consolidation, whio felt unsatisfied by the result of consolidation because it was not suit to what they hoped. However, after the approach by deliberation was carried out, the problem could be solved very well. After the consolidation was over, so the consolidation participants got their land back by occupation rights with land certificates. Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, pertumbuhan jumlah penduduknya semakin meningkat, lebih-lebih pertambahan penduduk di perkotaan semakin bertambah terus sehingga kota bertambah padat, akibatnya kota semakin tidak teratur. Untuk mengendalikan pembangunan tempat pemukiman yang tidak memenuhi tata lingkungan kota, pemerintah sekarang mencoba suatu model baru dalam pengadaan tempat pemukiman yang disebut "konsolidasi tanah perkotaan" yaitu suatu kegitan terpadu untuik menata kembali suatu wilayah dari keadaan yang tidak teratur menjadi keadaan yang teratur lengkap dengan prasarana dan kemudahan yang diperlukan agar tercapai penggunaan tanah secara secara optimum, yang pada dasarnya dilaksanakan dengan swadaya masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dan bahan hukum melalui pengamatan, swawancara dan study dokumen hukum, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang, apakah berjalan sesuai dengan rencana apa tidak. Hasil penelitian yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : - Sebelum konsolidasi dilakukan, terlebih dahulu dipersiapkan penjajakan calon lokasi, pembentukan panitia pelaksana, penyuluhan, menentukan besamya iuran, perencanaan dan pembuatan desain tata ruang serta penerbitan sertipikat. Masih adanya pemilik tanah peserta konsolidasi yang merasa tidak puas dengan hasil konsolidasi karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, tetapi setelah diadakan pendekatan dengan cars musyawarah hal tersebut dapat diselesaikan dengan balk. Setelah konsolidasi selesai, maka para peserta konsolidasi memperoleh kembali tanahnya dengan hak milik beserta sertipikatnya.