PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG, Tesis. Maria Agustina Istika Mariana, SH. Pegadaian yang ada sekarang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan pegadaian menjadi perusahaan umum pegadaian berbentuk Perum yang merupakan BUMN yang mengemban misi untuk menyediakan pelayan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum gadai. Hukum gadai yang dijadikan dasar dari perum pegadaian adalah berasal dari tahun 1928, yaitu Aturan Dasar Pegadaian (Pandhuis Reglement). Batas-batas perlindungan terhadap debitur dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, selama ini tidak banyak dimengerti masyarakat, tanggungjawab yang diberikan Perum Pegadaian selalu didasarkan pada isi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Barang Bergerak, padahal banyak hak-hak debitur yang belum dilaksanakan dalam perjanjian tersebut, misalkan pemberitahuan secara person sebelum terjadinya lelang. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisa Perlindungan hukum terhadap debitur dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak Perum Pegadaian terhadap benda jaminan gadai milik debitur dan Untuk mengetahui dan menganalisa konsekuensi yuridis dan tanggungjawab Perum Pegadaiaan atas wanprestasi yang disebabkan kelalaian pihak Perum Pegadaian terhadap benda jaminan gadai milik debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis empiris, dengan, spesifikasi deskritif analitis, data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Perlindungan hukum yang diberikan pegadaian selama ini selalu didasarkan pada isi dari Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Barang Bergerak, memang perlindungan hukum yang didasarkan pada isi Perjanjian gadai tersebut masih jauh dari sempurna, namun menurut Perum Pegadaian perlindungan tersebut juga didasarkan pada Peraturan-peraturan lainnya misalnya terhadap benda jaminan berupa berlian. Konsekuensi yuridis dan tanggungjawab Perum Pegadaian terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan Perum Pegadaian selama ini, seperti yang terjadi pada beberapa kasus di Pegadaian Cabang Poncol dan cabang Depok, adalah pergantian sebesar 125 % untuk mas dan pergantian barang baru untuk jenis-jenis elektronik, nilai tersebut dianggap nilai yang pantas menurut Perum Pegadaian. LEGAL PROI ECTION ANALYSIS FOR DEBTOR IN NON PERFORMANCE CONDITION IN THE PLEDGE CONTRACT DONE BY PERUM PEGADAIAN TOWARD DEBTOR'S COLLATERAL GOODS IN SEMARANG. Under the 1 of Government Regulation no. 103 year 2000 of The Transformation of Perusahaan Jawatan Pegadaian into PERUM Pegadaian, as a Government Owned Corporation, it has a special mission to give a public service, such as restoring benefit under good corporate governance principle; distributing credits for society based on the pledge law. The Pandhuis Reglement (the basic regulation of a pawn house from 1928 is still effective as the law to regulate Perum Pegadaian / Government Owned Pawnhouse). The boundary for debtor's legal protection in a loan contract secured by moveable goods as the collateral is not fully understood by the society. Perum Pegadaian liability is always merely based on the loan contract secured by moveable goods, on the other hands there are still many things concerning debtor's rights has not been protected , such as a personal information toward an auction. The research aim is to find and analyze any legal protection for a debtor and debtor's collateral goods in the case of a non performance done by Perum Pegadaian. And to find and analyze Perum Pegadaian liability towards its own non performance for protecting debtor's / pledgee's collateral goods. This research is using an empirical legal research approach, by using descriptive analysis methods. Primary and secondary data are used in this research. A pawn house always give a legal protection toward its debtors based on a loan contract secured by moveable goods , which is not perfectly protected the pledgee / debtor. But as penun Pegadaian said, that legal protection is also covered by other protection such as a loan contract secured by diamonds. If a non performance of a contract accured on behalf of Perum Pegadaian, as a consequences and its liability, Perum Pegadaian will give indemnification as much as 125 % for gold and replacement with a new stuff for electronic gadget, such measurement is considered enough and sufficient by Perum Pegadaian, some cases had already happened in Perum Pegadaian Poncol and Pegadaian Depok.