PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYEDIAAN PRASARANA PERKOTAAN MELALUI COMMUNITY CONTRACT DI KOTA PONTIANAK

Abstract

The idea of Community Contract approaches in urban infrastructure works are purpose to provision the infrastructure and working environment, especially of the growing number living in unplanned and/or low-income settlements. Furthermore, its to promoting "enabling and participatory strategies", with the one of the recommendations to municipal authorities and their partners is the involvement of communities in the improvement of their areas. According to the theory, f the development program 's approaches based on the government initiatively, it would achieved little because they disregarded inequality, conflict and power relations. Their problems is characteristic of community development paradigm as an approach of community participation which operated within the paradigm of modernization theory. In a context with the background above, the research focus of this study is to explore 'how the succeed achievement of the process Community Contract approaches as a new strategy in urban infrastructure works with the communities involvement, in accordance with the initially idea of that's concept and the theory of community participation. The purpose of this study is knowing the process of urban infrastructure works through Community Contract approaches, as part of evaluation and verification the real case and experiences in Pontianak Municipalitiy. As the location of study, PontianakMunicipality are facing tremendous problems to provide a decent living and working environment, with the number of unemployment is 7,99 % and another person in common with the informal work activity. Non-provision of infrastructure or non functioning infrastructure and unemployed person and/or informal workers, especially in the low-income settlements at the Kapuas riverbank Besides of that's problems, Pontianak Municipality is a heterogenous city with the plurality citizens, its properly made a problems for Community Contract approaches as a successfull development program. Although the implementation of that's approaches in Pontianak Municipality has 'a high satisfactory' appraisal from World Bank. The result of this study indicates that a Community Contract approaches in urban infrastructure works on the location of study, provide a suitable infrastructure and creating a temporary job. It shown with the communities on location still have no power (feels poorly) and still needed to subsidized by government. The process of implementation KIP-KUDP through Community Contract approaches in Pontianak Municipality is still centralized. It makes a conflict both vertically and horizontally in communities and among the other stakeholders. Another result of this study indicates that a communities participation during implementation is low, especially during preparation of urban infrastructure works (it should be higher). Finally, from the results of this study, it proving the research hypotesis that Community Contract approaches as part of community development paradigm which operated within the modernization theory have a little achievement if used to a heterogenous communities. The suitable undertaken solution is to use empowerment process which develop the knowledge capacity of communities to encourage self-reliance in urban management with sustainable and conscionable principle. One of the recommendation from the result of this study is changing a framework of Community Contract approaches based on Pontianak Municipality experiences through Communication Action Plan initiative or development using a communicative model. Penyediaan prasarana permukiman di perkotaan melalui Community Contract, secara konsep ideal bertujuan selain untuk memenuhi kebutuhan akan prasarana permukiman dan lapangan pekerjaan, juga adalah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, serta bagian dari penerapan strategi 'Enabling and Participatory' dari pemerintah ke masyarakat. Atau dengan kata lain memfokuskanpada upaya memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan perkotaan (infrastruktur). Secara teoritis suatu pendekatan pembangunan yang inisiatifnya berasal dari pemerintah dengan pendekatan Top-down dan merupakan penjabaran teori mordenisasi maka akan rendah keberhasilannya, dikarenakan dalam pelaksanaanya diduga akan terjadi konJlik, ketidaksetaraan dan pendekatan tekanan kekuasaan. Sejalan dengan itu, diketahui bahwa pendekatan Community Contract dilakukan sebagai strategi bare dalam pelaksanaan Kampung Improvement Program melalui Kalimantan Urban Development Program (KUDP), yang bagian dari rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) dengan misi pembangunan mencapai tahap tinggal landas. Misi tersebut merupakan indikasi dari penjabaran teori modernisasi dan paradigma Community Development. Sehingga permasalahan yang muncul adalah belum diketahui seberapa jauh keberhasilan pendekatan Community Contract sebagai pendekatan bare dalam penyediaan prasarana Skala permukiman perkotaan yang melibatkan masyarakat dalam proses pemberdayaan serta proses yang berkeadilan dalam pembangunan kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan penyediaan prasarana permukiman melalui Community Contract, serta membuat sebuah kajian berupa evaluasi danverifikasi terhadap realitas di lapangan dengan konsep dan teori pembangunan yang melibatkan masyarakat. Untuk lokasi penelitian yang digunakan adalah di Kota Pontianak. Pemilihan Kota Pontianak sebagai lokasi penelitian adalah didasarkan bahwa kota tersebut memiliki angka pengangguran hingga 7,99 %, dengan jenis mata pencaharian terbesar adalah pada sektor informal, serta strata kehidupan dan suku bangsa yang beragam, sehingga menjadikan kota yang heterogen, penuh dengan perbedaan kepentingan serta bermunculannya perkampungan kumuh di sepanjang Sungai Kapuas. Selain itu kota tersebut merupakan salah satu kota percontohan pelaksanaan KIP melalui pendekatan Community Contract, dan telah mendapat penilaian 'high satisfactory' dari Bank Dunia selaku pemberi dana pembangunan, khususnya ditinjau dari hasil fisik pekerjaan. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Community Contract ternyata hanya mampu memberikan prasarana jalan yang memadai serta lapangan pekerjaan yang hers flat sementara atau setelah kegiatan proyek berakhir masyarakat kembali tidak berdaya dan tetap merasa miskin, serta merasa hams tetap dibantu oleh pemerintah. Selain itu, proses pelaksanaan KIP-KUDP masih memiliki kelemahan dalam hal proses yang 'sentralistik' serta berbagai bentuk tekanan kewenangan, sebagai akibat sistem sentralistik tersebut. Sebagai akibat sistem tersebut, yang lebih berorientasi pada basil fisik pembangunan yang terukur maka menciptakan berbagai konflik, tidak hanya bersifat vertikal tetapi juga horisontal didalam masyarakat dan pelaku pembangunan (stakeholder) yang lain. Atau dengan kata lain, konsepsi ideal dari pendekatan Community Contract di lokasi kajian masih jauh dari yang diharapkan. Secara teoritis, hasil tersebut membenarkan bahwa pendekatan itu masih serupa dengan pendekatan pembangunan yang melibatkan masyarakat sebelumnya. Sementara dari hasil kajian lain, pendekatan tersebut tidak mampu meningkatkan peran serta masyarakat, atau dalam teori Arnstein termasuk dalam 'degree of no participation '.Artinya dengan evaluasi pelaksanaan Community Contract ini memperjelas bahwa paradigma community development dengan teori modernisasi untuk masyarakat kota yang heterogen tidak akan berhasil dalam merubah kualitas masyarakat maupun ruang kota. Sehingga per/u dilakukan proses pemberdayaan masyarakat maupun pelaku pembangunan yang lain, melalui proses pembelajaran dan pendidikan agar masyarakat lebih berdaya dan setara dengan stakeholder yang lain dalam mencapai pengelolaan kota yang berkelanjutan dan berkeadilan, melalui pembaharuan model penerapan pendekatan Community Contract berdasarkan pengalaman di Kota Pontianak disesuaikan dengan konsep yang seharusnya (ideal).