ANALISIS DAMPAK PENDAPATAN DAN PENGELUARAN DAERAH PADA WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA

MARLINA, INE (2003) ANALISIS DAMPAK PENDAPATAN DAN PENGELUARAN DAERAH PADA WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
3731Kb

Abstract

The expansion of Salatiga Municipality that was implemented through the local government 's regulation No. 69/1992 on Municipal boundary alteration of Dati 11 Salatiga with Semarang regency, gives appropriate solution for the expanding urban development toward the administrative boundary. Thus, as the impact of the rapid growth of economy and population, yet the land area was limited. The coverage area of Salatiga expand into 5.678,11 Ha, which formerly was 1.957.86 Ha consisting 13 sub villages and 9 villages from four sub district that are Sidoarjo. Tingkir. Argomulyo and Sidodadi sub district. The areas of expansion consists of Noborejo sub village, Cebongan, Randuacir, Kumpulrejo, Tingkir Tengah, Tingkir Lor, Kalibening, Sidorejo Kidul, Kecandran, Pulutan, Blotongan, Bugel and Kaltman Kidul sub village . The objectives of Salatiga expansion were: 1) to support Salatiga's functions as Trade City, Education and sport City, the center of regional health facilities, and the tourism transit city: 2) to fulfill increasing demand of community services; 3) the attempt to rearrange the hinterland areas with the city center as a united planning system. The expansion of areas would then affect every aspect of activities including local .finance. Basically. this study identify the impact of administrative boundary expansion to local finance, involving changes in local revenues and expenditure in the expand areas, which was developed since 1994 until 2002. Finding on the total expenditures and total revenues shows negative deviation (revenue < expenditure). Therefore, deviation between expenditure and revenues in the expand areas was negative. The fact shows that the expansion gave burden to local finance. Thus, expansion gave higher dependency of local government to the central government. Thi.s does not mean as to stop or cancel the expansion, but to considered complete exploration on every aspect of activities. The .first thing to he done was the attempt of Salatiga Municipal government to establish anticipative steps to reduce or over come the burden of higher expenditures than local revenues. Recommended steps were on exploring revenue resources intensively and extensively, develop cooperation with the private sectors jar supplying public facilities and infrastructures, also to stimulate self- supporting community. Perluasan Kota Salatiga yang diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas. Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang merupakan solusi bagi perkembangan Kota Salatiga yang terus meluas hingga ke batas wilayah administrasi dimana pertumbuhan penduduk dan ekonomi berlangsung pesat sementara lahan yang digunakan tetap dan terbatas. Luas wilayah Kota Salatiga yang semula 1.957,86 Ha diperluas menjadi 5.678,11 Ha mencakup 13 Desa dan 9 Kelurahan di 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Argomulyo, dan Kecamatan Sidodadi. Adapun yang lermasuk wilayah perluasan adalah Desa Noborejo, Desa Cebongan, Desu Randuacir, Desa Kumpulrejo, Desa Tingkir Tengah, Desa Tingkir Lor, Desa Kalibening, Desa Sidorejo Kidul, Desa Kecandran, Desa Pulutan, Desa Blotongan, Desa Bugel dan Desa Kauman Kidul. Perluasan wilayah Kota Salatiga mempunyai tujuan ssebagai berikut : 1) Mendukung .fungsi Kota Sulatiga sehagai kota perdagangan, kota pendidikan dan olah raga, pusat fasilitas kesehatan regional, sertu kota transit pariwisata ; 2) Memenuhi tuntutan kebutuhan peningkatan pelayanan kepada masyarakat : 3) Sebagai usaha penyatuan wilayah di pinggiran kola dengan wilayah kola dalam suatu kesatuan perencanaan. Perluasan wilayah pada gilirannya akan berdampak pada berbagai aspek termasuk keuangan daerah. Studi ini pada dasarnya mengkaji dampak perluasan wilayah administrasi terhadap keuangan pemerintah kota yang mencakup perubahan penerimaan dan pengeluaran di wilayah perluasan sejak dimulainya operasional pembangunan di wilayuh perluasan yaitu pada tahun 1994 hingga tahun 2002 lalu.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Urban and Regional Planning
ID Code:11378
Deposited By:Mr UPT Perpus 5
Deposited On:25 May 2010 08:08
Last Modified:25 May 2010 08:08

Repository Staff Only: item control page