MODEL PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH PADA DAERAH RESAPAN DI CEKUNGAN SEMARANG KAB. SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Abstract

The increase of taking of underground water on the absorbing area of the underground water cavity in Semarang, so that the underground water is not free commodity anymore but it has changed into economic commodity. This is a very apprehensive condition that can create problems on environment. This is because, in one hand, the large of the supplement is getting to decrease in an absorbing area, and on the other hand, the increase of taking underground water. On one hand, the taking of underground water is high, meanwhile on the other hand, the consumption is very little, but the effect on certain environment on layers of the underground water carrier is felt the same. This is unfair if the taking of underground water with less volume is given the same compensation of that of the more volume. The charge of the compensation is realized in an underground water removal tax. The increase of the taking of underground water is caused by formula model of the underground water tax calculation that has not been implemented based on the water resource conservation factor and the uneffecoveness of policy implementation of the underground water management system. The research on "The Increased Management System on the Underground Water on the Absorbing Area" is aimed at : 1) the decrease of taking of underground water on absorbing area caused by the tax levy on taking of underground water which concerns to the environment. 2) providing altei natives to the policy in implementing the underground water management. Meanwhile the aspects revealed in this research are the way to press the taking of underground water by implementing the formula model of the underground water removal tax based on the conservation factor, alternatives of the policy in implementing the underground water management system. Thus the taking of underground water is the last alternative of water resource after other resource of water (surface water, Regional Owned Water Company —PDAivi, etc). Type of the research is descriptive qualitative. The data are collected by questionaire observation, interview, and documentation. The sampling technique uses purposive with the approach to the key information person. The collected data are then analyzed qualitatively, and used as a basis to make an increased model of the underground water management system based on the conservation. The result of the research indicates that to press the taking of underground water is by implementing underground water tax which is based on the environment conservation, followed by socialization and together with increasing control and the law enforcement and also the realization of underground water zone on the area of underground water cavity. Tnis is in accordance with the transactive planning theory and social learning and the ethics of decision making based on the principle of ethical pluralism. A Good Model of Planning is a dialogue with parties and applied "the seven magicstep of planning' The recommendation of the research for Regional Government is the importance of reclamation and reforestation on the supplemented area in order the supplemented water is becoming greater, the ban for making building constructions on the supplemented area, putting effective the underground water tax based on the environment conservation. Meanwhile the recommendation for underground water user is to make absorbing well in accordance with geological condition, for industry which uses underground water as supporting material changes to use other alternative water resource and soon realized the use of surface water from Tuntang river for industry managed by consortium. Tingginya pengambilan air bawah tanah pada daerah resapan cekungan air bawah tanah Semarang, mengakibatkan air bawah tanah sudah tidak lagi merupakan komodite bebas tetapi telah menjadi komoditi ekonomi. Kondisi ini telah memprihatinkan yang dapat menimbulkan permasalahan pada lingkungan. Hal ini disebabkan besarnya imbuhan semakin berkurang pada daerah resapan disatu pihak, sedangkan dipihak lain akibat tingginya pengambilan air bawah tanah. Disatu pihak pengambilan air bawah tanah besar sedangkan dipihak lain pemakaiannya kecil namun akibatnya didalam satu lingkungan pada lapisan pembawa air bawah tanah dirasakan sama. Hal ini tidak adil apaabila pengambilan air bawah tanah dengan volume kecil dibberi beban kompensasi yang sama dengan yang bervolume besar. Beban kompensasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pajak pengambilan air bawah tanah. Besamya pengambilan air bawah tanah disebabkan belum diterapkannya model formula perhitungan pajak air bawah tanah yang berdasarkan faktor faktor konservasi sumber daya air sena belum efektifnya kebijakan pelaksanaan sistem pengelolaan air bawah tanah. PenaHan mengenai " Peningkatan sistem pengelolaan air bawah tanah pada daerah resapan " bertujuan untuk : 1) Rendahnya pengambilan air bawah tanah pada daerah resapan disebabkan penarikan pajak pengambilan air bawah tanah yang berkepihakan terhadap lingkungan 2) memberikan alternatif kebijakan dalam pelaksanaan peengelolaan air bawah tanah . Adapun aspek yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah cara menekan pengambilan air bawah tanah dengan mengetrapkan model formula perhitungan pajak pengambilan air bawah tanah yang berdasarkan faktor konservasi, alternatif kebijakan dala pelaksanaan sistem pengelolaan air bawah tanah. Dengan demikian pengambilan air bawah tanah merupakan alternatif sumber air terakhir setelah sumber air yang lain ( air permukaan, PDAM dll ). Tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan observasi kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Teknik sampling dengan purposive dengan pendekatan kepada pemegang informasi kunci . Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif , dan dipergunakan sebagai dasar menyusun model peningkatan sistem pengelolaan air bawah tanah yang berasaskan konservasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk menekan pengambilan air bawah tanah adalah dengan memberlakukan / mengetrapkan pajak air bawah tanah yang berasaskan konservasi lingkungan, dengan diikuti sosialisasi dan dibarengi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum serta diwujudkannya zonasi air bawah tanah pada daerah cekungan air bawah tanah. Hal ini sesuai dengan teori perencanaan transaktif dan pembelajaran sosial serta etika pengambilan keputusan berdasarkan prinsip etika keragaman ( ethical pluralism). Model Perencanaan yang baik adalah dialog dengan para pihak dan diterapkan "the seven magicstep of planning" . Rekomendasi penelitian pada Pemerintah Daerah berupa perlunya reklamasi dan reboisasi pada ddaerah imbuhan agar imbuhan air semakin besar, pelarangan pembangunan gedung pada daerah imbuhan, memberlakukan pajak air bawah tanah yang berasaskan konservasi lingkungan. Sedangkan rekomendasi pada pengguna air bawah tanah berupa pembuatan sumur resapan sesuai kondisi geologi, untuk industri yang menggunakan air bawah tanah sebagai bahan penunjang beralih menggunakan sumber alternatif lainnya serta segera diwujudkan penggunaan air permukaan dari Sungai Tuntang untuk industri yang dikelola oleh konsersium.